29.1 C
Luwuk
Senin, Juni 21, 2021

100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pengamat Dorong Pemerintah Indonesia Desak China Transparan Soal Corona

Berdaulat.id - Akibat tidak transparan terkait virus corona, hubungan Amerika Serikat, Australia dengan China tegang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan para...

Ditahan Sevilla, Posisi Barca Teramcam Diklasmen Laliga

Berdaulat.id - Barcelona terancam digusur posisinya dari puncak klasemen Liga Spanyol oleh Real Madrid setelah main imbang 0-0 kontra Sevilla dalam laga...

Pertahankan RUU HIP di Prolegnas 2020, Partai Gelora: DPR Kehilangan Orientasinya

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mempertanyakan sikap DPR RI yang tidak mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi...

Menaker Ida Fauziyah “Rayu” Perusahaan Korea Hindari PHK Pekerjanya

Berdaulat.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak perusahaan-perusahaan Korea yang berada di Indonesia untuk menghindari langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam...

Berdaulat.id, JAKARTA – Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021. Ia resmi dilantik sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu pada 27 Januari 2021 lalu.

Sepanjang perjalannya itu, kinerja dan upaya yang dilakukan Jenderal Sigit dalam melakukan perubahan internal dan penegakan hukum dinilai sudah sesuai dengan semangat kepolisian yang demokratis (Democratic Policing).

Demikian disampaikan oleh Peneliti LIPI Prof (Ris) Hermawan Sulistyo. Menurutnya, 100 hari kerja Kapolri memperbaiki persoalan yang kompleks terjadi di seluruh Indonesia dari hulu. Hal itu terlihat dari pelunciran beberapa aplikasi yang dimanfaatkan sebagai fungsi pengawasan masyarakat maupun bagi internal kepolisian.

“Jadi yang dibenahi oleh Kapolri ini dari hulunya dulu, dengan membuat aplikasi-aplikasi pengawasan hingga lalu lintas yang memudahkan pelaporan publik kalau terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran hukum baik dari masyarakat maupun untuk internal polisi itu sendiri,” kata Hermawan saat dihubungi awak media, Jakarta, Sabtu (8/5/2021).

Menurut Hermawan, dalam masa 100 hari kerja seorang pejabat negara apalagi sekelas Kapolri memang tidak semudah membalikan telapak tangan dalam melakukan perubahan secara komprehensif.

Pasalnya, kata Hermawan, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanannya. Apalagi jika semangat perubahan itu belum tersampaikan dengan baik ke ruang publik.

“100 hari kan tak bisa langsung berikan apa maunya LSM, polisikan juga harus menjaga keseimbangan antara ruang publik, ruang private dan ruang negara,” ujar penulis buku Democratic Policing itu.

Sebab itu, Hermawan menekankan, apabila ada pihak-pihak yang menilai Polri saat ini belum menuju Democratic Policing itu merupakan kekeliruan atau hanya berdasarkan subjektifitas.

“Faktanya tidak tahu datanya, itu ngambil kesimpulan umum hanya mengambil dari satu dua kasus,” ucap Hermawan.

Jika dalih penindakan sewenang-wenang kepolisian dalam melakukan penanganan Pandemi Covid-19, Hermawan menyebut, di Indonesia masih jauh lebih humanis dibandingkan aparat di Negara India.

“Suruh coba ke India lihat kalau polisi itu tak bertindak tegas, atau suruh mereka ketukaran Covid-19 dulu biar tahu bahayanya. Orang itu akan berbeda ngomong soal Covid-19 itu kalau dia sudah kena Covid,” tutur Hermawan.

Kepolisian India bersikap represif, kata Hermawan, lantaran jika dibiarkan potensi penularan virus corona akan semakin berbahaya. Sebab itu, jika polisi di Indonesia masih terbilang lebih humanis dalam melakukan tindak tegas terkait dengan penanganan Covid-19.

“Lalu apa ukuran represif itu, apakah orang lewat kemudian ditembakin. Pembubaran kerumunan ini kan jauh dari refresif, karena tujuan menyelamatkan orang yang dibubarkan itu tidak tewas karena Covid,” ujar Hermawan.

Bahkan disisi lain, Hermawan justru berpandangan, yang bersikap represif adalah pihak-pihak yang menyerang tanpa tahu situasi nyata kondisi negara disaat pandemi Covid-19 tanpa adanya dukungan data yang kuat.

“Bayangkan kalau dibiarkan, seperti India kita. Ini mau Lebaran, dan itu dibebankan kepada Negara, kok dibilang represif,” tutup Hermawan.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Majelis Ulama Indonesia Sambangi Dubes Kanda

Berdaulat.id, Kamis (16/6/2021).  Rombongan Majelis Ulama Indonesia, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan,  bersama...

Ulama Dunia Mengecam Vonis Mati Pengadilan Mesir

Berdaulat.id, Mata dunia menyorot Mesir dua kali hanya dalam kurun waktu sebulan terakhir. Sebelumnya, negeri seribu menara...

Kinerja Kapolri 100 Hari

Berdaulat.id - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry (kanan) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kiri) memberikan keterangan pers usai...

Diskusi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id -Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasam dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar MPR RI dengan...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulteng dilantik, Polda Sulteng : Tidak eforia dan tetap patuhi protokol kesehatan covid-19

Berdaulat.id, Palu - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 hari...