Berdaulat.id – Beberapa serikat buruh pada 30 April bakal menggelar unjuk rasa di gedung DPR RI dan Kemenko Perekonomian.
Aksi tersebut dilakukan untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law RUU Cipta Kerja.
Presiden KSPI Said Iqbal menilai, pemerintah dan DPR RI seharusnya memberikan empati yang sungguh-sungguh kepada masyarakat, dimana wabah COVID-19 semakin menyebar.
“Saat ini puluhan ribu buruh terus mengirimkan WA dan SMS kepada para pimpinan DPR RI agar menghentikan pembahasan omnibus law. Bisa jadi jumlahnya akan mencapai ratusan ribu,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (9/4/20).
Dijelaskan dia, jika aspirasi ratusan ribu WA dan SMS tidak ditanggapi, maka 30 April ribuan buruh akan datang langsung untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut Said Iqbal, ada dua hal yang lebih penting didiskusikan di DPR ketimbang membahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
“Pertama, DPR bersama pemerintah fokus memikirkan cara yang efektif dan cepat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meliburkan buruh dengan tetap membayar upah penuh, sebagai langkah physical distancing. Sampai hari ini jutaan buruh masih bekerja di perusahaan, mereka terancam nyawanya,” ucapnya.
“Kedua, DPR sebaiknya fokus memberikan masukan terhadap Pemerintah dengan melakukan fungsi pengawasan dan legislasi terhadap ancaman PHK terhadap puluhan hingga ratusan buruh,” tambahnya.
Oleh karenanya, kata Said, KSPI mengingatkan DPR agar fokus pada penanganan pandemi dan potensi ratusan ribu buruh yang kehilangan pekerjaan.[ark]
