29.1 C
Luwuk
Jumat, November 20, 2020

Anggota komisi VI DPR Apresiasi Kebijakan Menteri BUMN

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua MPR: Peta Jalan Vaksinasi Harus Selaras dengan Program Pemulihan Ekonomi

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar peta jalan vaksinasi Covid-19 dikaitkan dengan program pemulihan ekonomi. Vaksinasi di pulau...

Tak Tinggal Diam, Tim Suzuki Bakal Pertahankan Alex Rins

Berdaulat.id - Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins bisa bernafas lega. Pasalnya, Manajer tim Suzuki Ecstar, Davide Brivio menegaskan jika timnya akan berusaha...

DPR Dukung Realokasi Anggaran Demi Penanggulangan Covid-19

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, percepatan penanggulangan wabah Corona (Covid-19) membutuhkan dana yang besar untuk pengadaan peralatan dan ...

Produksi Padi Sepanjang Alami Penurunan

Berdaulat.id - Produksi padi di Sulawesi Selatan sepanjang Januari sampai September 2020 sekitar 3,78 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami...

Berdaulat.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan ultimatum kepada para bos perusahaan BUMN untuk tunduk dan patuh terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di internal perusahaan dalam rangka pelaksanaan transformasi, Good Corporate Government (GCG), dan transparansi.

Erick Meminta seluruh jajaran BUMN agar menjalankan manajemen anti suap yang sebelumnya telah diperintahkan melalui tiga surat edaran.

Ketiga surat edaran tersebut, pertama adalah terkait larangan memberikan hadiah pada rapat-rapat di BUMN. Kedua, mengenai tender penunjukan langsung di BUMN. Ketiga, terkait pelaksanaan ISO 37001 mengenai transformasi, Good corporate governance (GCG), dan transparansi.

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha menyatakan apresiasinya atas kebijakan Erick Thohir tersebut, terutama berkaitan dengan pemberian hadiah yang menurutnya tidakan tersebut sebagai cikal bakal terjadinya korupsi.

“Dimulai dari hadiah, kemudian meningkat menjadi suap, meningkat lagi jadi kolusi, meningkat lagi menjadi korupsi, saya pikir itu permulaan yang bagus, artinya tidak menerima hadiah itu,” ujar Toha, Rabu (2/9/20).

Legislator PKB asal dapil Jateng V itu mengatakan, aturan pelarangan pemberian hadiah di Kementerian BUMN juga sudah sesuai dengan UU KPK, UU tindak pidana korupsi, dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Ya paslah aturanya itu, menurut saya itukan sudah diatur juga kan dalam UU KPK, UU tindak pidana korupsi, tidak boleh memberikan hadiah, menurut saya berbuat baik itu tidak perlu dengan hadiahkan,” terangnya.

Selain itu, Toha juga mendukung upaya Erick Thohir meniadakan proyek BUMN melalui mekanisme penunjukan langsung, sebab proyek yang dikerjakan di BUMN tidak mungkin berada dibawah anggaran Rp. 200 juta.

“Proyek penunjukan langsung sudah diatur dalam Peraturan Presiden, kalau tidak salah yang 200 juta kebawah, kalau di BUMN itu dipastikan 200 juta keatas semuanya. Biasanya Pemerintah Daerah itu 200 juta ke bawah, kalau di BUMN pasti 200 juta keatas artinya benar saja tidak ada penunjukan langsung, itu sudah sesuai aturan.” Katanya.

Toha juga berharap kepada Erick Thohr agar proyek yang dikerjakan oleh perusahaan plat merah harus diawasi dengan sejumlah peraturan, meskipun telah melalui proses tender. Sebab tender yang digarap masih terdapat celah untuk dimanfaatkan oleh oknum melakukan kejahatan.

“Aturan itu jangan berhenti disitu saja, meski melalui tenderpun itu kan bisa dimain kan, mereka kan pengalaman masalah itu kan terutama yang BUMN karya-karya. Menurut saya, pesan Erick itu penting mengingatkan kembali tentang UU tindak pidana korupsi, tentang etika berbisnis, tentang peraturan tender dan seterusnya, harus ditindak lanjuti, pengawasanya masing-masing lembaga BUMN,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir rick mengungkapkan, ada tiga instruksi yang diterbitkan demi menjalankan transformasi, good corporate governance (GCG), dan transparansi di BUMN. Tiga instruksi ini untuk mendukung manajemen anti suap di lingkungan perusahaan plat merah..

“Kami memastikan agar tidak ada tender penunjukan secara langsung, kalau BUMN nggak punya kapabilitas apalagi hanya trading itu enggak boleh,” ujar Erick.

Erick pun mengaku sudah menggandeng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penerapan manajemen anti-suap di BUMN. Karena menurut catatannya, baru ada 53% perusahaan BUMN yang baru menjalankan ISO 37001.

“Saya mau targetkan semua direksi (perusahaan BUMN, red) harus melakukan ISO 37001 itu. kalau enggak delivered itu bagian dari KPI dan mereka harus bertanggung jawab atas (rela dicopot),” tuntasnya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berencana Dirikan BLK, Gubernur Gorontalo Kunjungi BLK Lembang Dan Bandung

Berdaulat.id -Balai Latihan Kerja (BLK) Cikole Lembang, Bandung, mendapat kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibibe, Jumat (20/11/2020). Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan,...

Ini Permintaan Gubernur Sulteng pada Presiden

Berdaulat.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memperpanjang masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana gempa...

Wakil Ketua DPR Harap UU Ciptaker Dipahami Secara Utuh

Berdaulat.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin meminta masyarakat untuk memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja secara utuh...

Israel dan Bahrain Sepakat Soal Ini

Berdaulat.id - Israel dan Bahrain akan segera saling membuka kedutaan besar, kata menteri luar negeri mereka, Rabu (18/11). Kedua...

Target KPU 77,5 Persen Suara pada pilkada 2020 Dinilai Tinggi

Berdaulat.id - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan target partisipasi...