29.1 C
Luwuk
Kamis, November 19, 2020

Anies Sebut Pembatasan Orang Keluar dan Masuk ke Jakarta Tidak Mudah

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Imbas Covid-19, Perekonomian Jakarta Turun 60 Persen

Berdaulat.id - Wabah Covid-19 berdampak signifikan terhadap perekonomian Jakarta. Perekonomian di Ibu Kota saat ini sudah turun hingga 60 persen. Perekonomian Jakarta...

Sepanjang 2020, 1006 Warga Sipil tewas di Suriah

Berdaulat.id - Lebih dari 1.000 warga sipil, termasuk 218 anak dan 113 perempuan, tewas di Suriah dalam enam bulan pertama 2020, yang...

Didin Hafidhuddin Sahkan Pengurus dan Pengawas Da’wah Pusat

Berdaulat.id - Berlangsung di Ruang Rapat Pembina Dewan Da’wah, di Kantor Pusat Dewan Dawah, Jl. Kramat Raya 45, Jakarta Pusat, Tim Formatur...

MPR RI Berikan Penghargaan Kepada Dua Prajurit TNI

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan penghargaan kepada dua prajurit TNI yang bertugas di Pangkalan Angkatan Laut Maumere Nusa Tenggara...

Berdaulat.id – Menyusul akan diberlakukannya PSBB Total, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan pembatasan pergerakan orang keluar dan masuk ke Jakarta tidak mudah diaplikasikan dengan efektif jika hanya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta saja.

“Tentu ada pertanyaan bagaimana dengan pergerakan orang keluar masuk Jakarta (selama PSBB Total), idealnya kita bisa membatasi pergerakan keluar waktu Jakarta hingga minimal, tapi dalam kenyataannya ini tidak mudah ditegakkan hanya oleh Jakarta saja,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu.

Menurut Anies, untuk mengambil kebijakan pembatasan keluar masuk saat PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Total, butuh berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Terutama dengan Kemenhub dan tetangga-tetangga kita di Jabodetabek yang InsyaAllah besok kita akan melakukan koordinasi terkait dengan pelaksanaan fase pengetatan yang akan kita lakukan di hari-hari ke depan,” ucap Anies menambahkan.

PSBB Total akan mulai diberlakukan lagi di Jakarta pada 14 September 2020 yang otomatis mengembalikan kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh Jakarta pada Maret 2020 saat pandemik COVID-19 mulai menyebar di Jakarta.

Sebelumnya, dengan melihat ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU yang terpengaruh oleh rataan kasus positif COVID-19 (positivity rate) sebesar 13,2 persen yang di atas ketentuan aman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di bawah angka lima persen, serta perkembangan angka kematian, akhirnya DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan PSBB Total.

“Dengan melihat keadaan darurat ini gak ada pilihan lain selain keputusan untuk tarik rem darurat. Artinya kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemik, inilah rem darurat yang harus kita tarik, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemik dulu bukan lagi masa transisi, tapi PSBB seperti awal dulu dan melakukan rem darurat dan semua kegiatan harus kembali dilakukan di rumah,” ujar Anies menambahkan

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Lieus Sungkharisma Nilai Pemanggilan Anies Baswedan Oleh Polisi Tak Adil

Berdaulat.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11/20) memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait...

Pelaksanaan Umroh Tetap Berjalan

Berdaulat.id - Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan tidak ada penutupan visa jamaah umroh untuk Indonesia. Bahkan untuk gelombang kedua umroh akan segera...

Puan: Selamat HUT ke-108 Muhammadiyah, Terus Konsisten Perjuangkan Islam Berkemajuan

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa bangganya pada seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah. Puan menilai, Muhammadiyah yang genap berusia...

Jelang Pilkada 2020, DPR Minta KPU-Bawaslu Terus Koordinasi dengan Satgas COVID-19

Berdaulat.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi secara intensif dengan Satuan...

UU Ciptaker Dinilai Mungkinkan UMKM Sebagai Pelaku Usaha KEK

Berdaulat.id - Peneliti ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai UU Nomor 11 Tahun...