29.1 C
Luwuk
Senin, Maret 1, 2021

Banjir Jakarta Di Pusaran Persepsi

Data Real Time COVID-19

Baca juga

IPW Apresiasi Operasi Senyap KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim

Berdaulat.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, operasi senyap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap...

Sambut Idul Adha, BTN Syariah Kenalkan Tabungan Qurban

Berdaulat.id - Seorang petugas teller BTN Syariah sedang melayani nasabah menabung ke rekening tabungan BTN Qurban di Kantor Cabang Syariah BTN di...

Tidak Boleh Potong Rambut dan Kuku Bagi Shahibul Qurban

Jika bulan Dzulhijjah telah tiba yang ditunjukkan dengan terlihatnya bulan sabit (hilal) atau dengan cara menggenapkan bulan Dzulqa’dah menjadi tiga puluh hari,...

Kemenperin Konsisten Kembangkan Desainer Muslim

Berdaulat.id - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka terus berupaya mengembangkan potensi desainer fesyen muda Indonesia yang sangat...
Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Banjir Jakarta itu ada sejak zaman Belanda. Betul, tapi gak boleh jadi alasan. Banjir Jakarta itu kiriman dari Bogor. Ini juga betul, tapi gak patut untuk dikemukakan. Banjir Jakarta karena curah hujan yang ekstrem. Lagi-lagi, ini gak boleh juga ditonjolkan.

Banjir Jakarta mesti dilihat dari cara menanganinya? Bagaimana cara mengukurnya?

Pertama, durasi genangan air. Di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Kalimantan, banjir gak surut hingga dua pekan. Bahkan lebih. Publik gak ribut, karena bukan Jakarta. Ingat, Jakarta itu Ibu Kota. Apapun yang terjadi di ibu kota, media menyorot dan publik ramai. Apalagi gubernurnya Anies Baswedan.

Banjir di Jakarta, hanya rata-rata dua jam hingga setengah hari, hilang. Maksimal sehari sudah surut. Anda mau bilang ini banjir atau genangan, itu hanya soal persepsi.

Kalau hari ini durasi banjir makin singkat dari tahun-tahun sebelumnya, itu tandanya ada penanganan yang lebih baik.

Kedua, luas banjir atau genangan. Tahun 2002, curah hujan 168 mm/hari menggenangi 353 RW (165 M2). Tahun 2013, curah hujan 100 mm/hari menggenangi 599 RW (240 M2). Tahun 2015, curah hujan 277 mm/hari menggenangi 702 RW (281 M2). Tahun ini (2021), curah hujan 226 mm/hari menggenangi 113 RW (4 M2).

Ketiga, jumlah pengungsi. Tahun 2002, jumlah pengungsi 154.270. Tahun 2007, ada 276.333. Tahun 2013, ada 90.193. Tahun 2015, ada 45.813. Tahun 2020, ada 36.445. Dan tahun ini (2021), ada 1.311. Jauh mengecil jumlah pengungsinya.

Coba cermati, bila perlu baca berulang-ulang data di atas. Ini penting. Kalau kita gak baca data ini, bisa gagal paham. Kalau gagal paham, akan mispersepsi. Akibatnya, bicara bukan by data, tapi pakai perasaan. Kira-kira, dan itu tidak ilmiah.

Lihat data di atas, makin kemari, makin menyempit lokasi yang tergenang. Juga makin sedikit jumlah pengungsinya. Meski curah hujannya tidak kalah lebat.

Banjir tahun ini (2021), terutama tahun lalu (2020) yang sangat ekstrem dengan curah hujan 377 mm/hari, daerah area strategis aman dari serbuan banjir. Sementara tahun 2002, 2007, 2013 dan 2015, banyak area strategis yang tergenang air.

Lokasi pengungsian otomatis juga makin sedikit, karena jumlah warga yang mengungsi makin sedikit. Banjir tahun 2013, lokasi pengungsian ada 1.250. Tahun 2015, ada 409. Tahun 2020, ada 269. Dan tahun ini ada 44 lokasi pengungsian.

Tahun ini, jumlah kematian makin kecil. Satu digit. Sementara, banjir di tahun-tahun sebelumnya korban meninggal berjumlah puluhan. Meski demikian, Pemprov DKI harus kerja keras agar jumlah korban jiwa “zero”.

Kalau melihat data ini, kerja Pemprov DKI makin lama makin membaik, khususnya dalam menangani banjir. Peran pemerintah pusat dan gubernur-gubernur sebelumnya tentu tak dilupakan.

Selain masalah kemacetan di Jakarta yang sudah jauh berkurang sebelum masa pandemi, problem banjir di DKI makin terurai. Ini dilihat dari makin menyempitnya area banjir, makin berkurangnya jumlah dan area pengungsian, serta makin cepat genangan itu surut. Dan yang utama, jumlah korban jiwa makin kecil, dan banjir tak menggenangi area strategis.

Satu PR bagi Pemprov DKI: apakah tahun depan (2022-2023) banjir bisa terusir dari Jakarta? Perlu strategi yang tepat.

Soal evaluasi dan kritik terhadap gubernur DKI, itu baik, dan tetap harus dihidupkan. Yang penting proporsional. Sebab, jika berlebihan, justru kritik itu akan dipertanyakan dan dievaluasi oleh publik.

Kritik, selain berfungsi ceck and balances, dan ini akan dapat menjaga kesadaran dan kewaspadaan Pemprov DKI. Fungsi lain, kritik juga bisa jadi “iklan” bagi pengkritiknya. Kalau gak kritik gubernur DKI, media gak tertarik untuk meramaikan. Kadang anggota DPRD DKI, atau pengurus dan binaan parpol, mengkritik Anies, tujuan utamanya bukan sebagai kritik itu sendiri, tapi “iklan”. Ini sah dan terbukti memang sangat efektif untuk meningkatkan popularitas. Langkah kreatif dan inovatif.

Sekali lagi, selama kritik itu proporsional, maka ini akan menghidupkan dialektika pemerintahan yang normal, wajar dan sehat. Kalau gak proporsional, dosa tanggung sendiri.

Jakarta, 21 Pebruari 2021

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...

Regenerasi Kepemimpinan, FORJIM Akan Gelar Munas II

Berdaulat.id, Jakarta – Masa khidmat Pengurus Pusat Forum Jurnalis Muslim (PP Forjim) Periode 2018-2021 secara resmi telah...