29.1 C
Luwuk
Kamis, November 19, 2020

Bawaslu usulkan KPU tak gunakan Sirekap

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Kader Partai Minta Prabowo Pimpin Kembali Gerindra

Berdaulat.id - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada kamis,(4/6/20) pukul 19.00 WIB kemarin secara virtual.

Nasir Djamil Fraksi PKS : Ingatkan Presiden Soal Darurat Sipil Atasi Corona

Berdaulaut.id - Anggota Komisi Hukum, Keamanan, dan HAM DPR RI, M.Nasir Djamil mendesak Presiden Jokowi untuk melupakan keinginannya untuk menerapkan darurat...

Pegawai Pemerintah Amerika Serikat Dilarang Gunakan Tiktok

Berdaulat.id - Pegawai pemerintah AS akan dilarang menggunakan aplikasi berbagi video pendek TikTok di perangkat pemerintah berdasarkan kebijakan yang disahkan Rabu (22/7),...

Ke Madura, LaNyalla Ditangisi Petambak Garam

Berdaulat.id,-Puluhan petambak garam di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep menyampaikan keluh kesah mereka kepada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aduan itu disampaikan di sela...

Berdaulat.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berencana mengusulkan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menggunakan aplikasi Sistem Rekapitulasi Secara Elektronik (Sirekap) untuk Pilkada 2020. 

“Kami (Bawaslu) hari ini sudah menyusun draf surat ke KPU. Bawaslu mengusulkan untuk tidak menggunakan Sirekap,” kata anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Dia mengatakan, sampai saat ini lembaga pengawas pemilu itu masih meragukan kesiapan KPU untuk menerapkan Sirekap. Beberapa alasannya, menurut dia, yakni seperti sumber daya manusia (SDM) KPU di jajaran penyelenggara ad hoc (sementara), baik kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) maupun panitia pemilihan kecamatan (PPK) belum siap. 

“Setahu kami, berdasarkan pengalaman di pemilu atau pilkada, kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahapan pemungutan dan penghitungan lebih banyak karena faktor SDM,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu itu.

Alasan berikutnya, Dewi menilai pemberian bimbingan teknis (bimtek) pada penyelenggara ad hoc sangat terbatas waktunya. Hal ini dilihat Dewi berdasarkan pengalaman bimtek yang dilakukan KPU pada masa-masa sebelumnya. 

“Tentu dengan penerapan Sirekap butuh bimtek yang lebih memadai lagi. Dari sisi SDM, kami khawatir ini akan mempengaruhi kualitas pemilihan kita,” katanya pula. 

Pertimbangan usulan penolakan Sirekap berikutnya, lanjut Dewi, terkait dengan ketersediaan jaringan internet. Lalu, kata Dewi, juga mengenai ketersediaan perangkat yang akan digunakan penyelenggara ad hoc untuk mendokumentasikan C-Hasil-KWK yang akan dipindai dan dikirimkan ke Sirekap. 

Lebih lanjut dari segi hukum, Dewi melihat dalam pasal-pasal di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak ada butir-butir yang mengatur rekapitulasi elektronik. Bahkan, UU memerintahkan wajib dilakukan secara manual dengan ketentuan memberikan berita acara (BA) hasil penghitungan rekapitulasi. 

“Dengan Sirekap berarti tidak ada lagi BA dalam bentuk fisik, semuanya dalam bentuk elektronik. Nah ini kita akan kesulitan dalam melakukan penanganan pelanggaran,” ujar Dewi pula. 

Bawaslu, kata dia, berharap agar usulan tersebut nantinya bisa disetujui karena besar risiko yang harus ditanggung. “Mudah-mudahan surat Bawaslu bisa direspons secara baik oleh KPU,” ujarnya lagi.[]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Antara Anies Baswedan dan Penyidik, Mushalla Kecil Itu Jadi Saksi

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Manusia boleh berencana dan merekayasa, tapi Tuhan penentu takdirnya. Banyak peristiwa...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...

Tanpa Penonton West Ham Mulai Gusar

Berdaulat.id - West Ham United kehilangan 2 juta poundsterling (sekitar Rp37,5 miliar) per pertandingan karena penonton dilarang menghadiri pertandingan di tengah pandemi...

Toyota Mulai Jual Mobil Listrik

PT Toyota-Astra Motor memperluas pasar mobil elektrifikasi (EV) secara nasional dengan menyiapkan line-up kendaraan Battery Electric Vehicle (BEV) yang sepenuhnya menggunakan sumber energi listrik sebagai tenaga...

Demi UMK, LKPP Lakukan Ini

Berdaulat.id - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong agar belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditingkatkan lagi dalam rangka...