29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

Berlakukan PSBB, Anies Diserang Buzzer

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Kemenkop Mulai Program Pengembangan Pasar Rakyat

Berdaulat.id - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) memulai program “Pengembangan Pasar Rakyat” yang berfokus pada proses digitalisasi pasar dengan...

Kapolres Banggai Sambut Tim Wasrik Itwasda Polda Sulteng

Berdaulat.id - Kapolres Banggai ABP Satria Adrie Vibrianto SIK, MH, bersama pejabat utama Polres dan para Kapolsek jajaran menyambut kedatangan Tim Pengawasan...

Test Rapid Tenaga Medis Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi tetap menggelar test virus corona (rapid test) kepada seluruh petugas medis yang ada di lingkungan Kota Bekasi di Stadion...

Jubir Pemerintah Ungkap Tempat-tempat Rawan Penularan COVID-19

Berdaulat.id - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengungkapkan tempat-tempat yang rawan terjadi penularan COVID-19 dari orang ke orang adalah...

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Baru-baru ini, presiden menyatakan “bahwa fokus utama pemerintah adalah kesehatan”. Sepertinya, pernyataan presiden ini sebagai respon atas makin meluasnya penyebaran covid-19. Perhari di atas 3000 orang terinveksi virus corona.

Presiden siuman, kata epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, Windhu Purnomo. Boleh jadi betul. Yang pasti, selama ini langkah pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 zig zag. Sporadis dan tak terukur.

Semula gak yakin covid-19 masuk ke Indonesia. Sangat meremehkan. Macam-macam guyonanya. Ternyata salah prediksi. Ini fatal. Urusan nyawa diibuat main-main. Setelah covid-19 masuk, pemerintah pusat panik dan gagap. Yang muncul berikutnya justru kegaduhan akibat ulah pasukan buzzer. Buzzer komersial yang makan anggaran 90,45 M.

Setelah beberapa bulan, pemerintah menemukan solusi, yaitu PSBB. Ide jitu. Meski semula malu-malu. Karena secara substansi, usulan ini jauh-jauh hari sudah diajukan gubernur DKI. Tapi ditolak.

Seandainya karantina wilayah diterapkan dari awal di Jakarta seperti usulan Anies, pemerintah cukup kasih makan 3,6 juta KK. Dua pekan sekali habis 900 M. Sebulan 1,8 T. Genapkan 2 T. Karantina selama enam bulan, cukup anggarkan 12 T. Mungkin corona gak nyebar kemana-kemana. Inilah yang diterapkan di Wuhan. Juga di beberapa negara.

Nasi sudah jadi bubur. Kalau sukses tangani covid-19 dari awal, mungkin Perppu dan UU Corona gak lahir. UU Minerba belum tentu diketuk palu. RUU Omnibus Law bisa mangkrak. RUU HIP boleh jadi akan layu sebelum diusulkan.

Sejak PSBB dilaksanakan, penyebaran covid-19 mulai terkendali. Sayangnya, hanya beberapa saat. Ambyar setelah pemerintah wacanakan New Normal. Rupanya, pemerintah setengah hati.

Sejak muncul wacana New Normal, masyarakat hilang kedisiplinan. Aturan PSBB tak lagi efektif. Disana sini terjadi pelanggaran. Eforia berkerumun muncul kembali. Akibatnya, penyebaran covid-19 makin meluas. Bahkan lebih gila dari awal pandemi masuk ke Indonesia.

Lalu, presiden bilang: kesehatan harus diutamakan. Apakah pernyataan presiden ini murni karena keprihatinan terhadap mengganasnya penyebaran covid-19? Sebab, prioritas dan fokus pemerintah selama ini pada ekonomi. Cenderung meremehkan angka kematian. Kok mendadak banting setir. Bicara kesehatan di saat dampak ekonomi betul-betul nyata dan mulai dirasakan rakyat. Saat Indonesia dihajar resesi ekonomi. Dua kuartal pertumbuhan ekonomi minus, dan kehidupan rakyat makin susah. Mendadak fokus ke kesehatan. Haloo…

Wajar jika kemudian ada yang menduga pernyataan presiden hanya pengalihan isu. Dari isu ekonomi yang “ngeri-ngeri sedap” ke isu kesehatan. Seolah ada kesan pemerintah pusat sayang terhadap nyawa rakyatnya. Yang bener aja!

Situasi menggilanya penyebaran covid-19 mau tidak mau juga harus dihadapi oleh para kepala daerah. Terutama Jakarta. Mobilitas sosial akibat tuntutan ekonomi di Ibu kota tak terkendali. Kerja keras para kepala daerah, termasuk gubernur DKI untuk menerapkan transisi PSBB, tak mampu menghadang eforia New Normal. Data di Ibu Kota, tentu juga sejumlah daerah lain, menyebutkan bahwa penyebaran covid-19 menghawatirkan.

Kekhawatiran ini mendorong Anies, gubernur ibu kota Jakarta, mengambil sikap tegas. Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat. Anies meyakinkan publik bahwa kebijakannya ini berbasis pada data dan kajian.

Anies konsisten pada prinsip yang selama ini dipegang. Yaitu, mengutamakan keselamatan nyawa dan kesehatan rakyat di atas segalanya, termasuk ekonomi.

Kebijakan ini tentu gak populer. Sebab, hadir di saat rakyat sudah merasa merdeka dari covid-19. Karena gak populer, Anies harus siap hadapi kritik. Ini risiko. Buat lawan politik dan para buzzer, isu ini cukup menggairahkan. Mereka seolah dapat lahan kering untuk bakar kegaduhan. Begitulah yang selama ini terjadi. Sebuah konsekuensi demokrasi di era digital.

Menko perekonomian, Airlangga Hartarto teriak. Anies dianggap menjadi penyebab IHSG anjlok. Bahkan ada yang bilang bahwa keputusan Anies menerapkan PSBB membuat 59 negara mengeluarkan travel warning. Yang lebih gila lagi, ada yang minta Anies dibebastugaskan. Ngeri bro!

Hebat sekali Anies ini. Selain menteri yang selalu menjadi oposisi, kebijakan Anies mendapat respon 59 negara. Ini artinya, dunia lebih percaya pada data Anies tentang Indonesia, dari pada data dari pihak yang lain.

Disinilah pentingnya kejujuran bila menyangkut data. Sebab, akurasi data menjadi bagian penting dari kredibilitas sebuah bangsa ketika bicara di hadapan dunia internasional.

Untuk sebuah kejujuran, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan tidak populer. Meski punya risiko politik. Itulah yang dulu dilakukan Habibi dan Gus Dur. Hanya orang yang pintar, jujur, tegas dan berani ambil risiko yang layak menjadi seorang pemimpin.

Jakarta, 11 September 2020

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...