29.1 C
Luwuk
Rabu, November 25, 2020

BPJS Kesehatan Hapus Kelas 1, 2 dan 3 Mulai 2021

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pemerintah Diharap Lebihkan Kouta Uji Kopetensi Guru Paud

Berdaulat.id - Kurangnya pengembangan dan pembinaan potensi tenaga pengajar sekolah PAUD harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bupati Mamuju Minta penyelenggara Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

Berdaulat.id - Pejabat Sementara Bupati Mamuju Abdul Wahab Hasan Sulur meminta penyelenggara pilkada setempat pada 2020 menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran...

Rumah Zakat Beri Bantuan Korban Banjir Masamba

Berdaulat.id - Rumah zakat Banggai berhasil mendistribusikan 2 truck bantuan dengan total 200 juta rupiah untuk korban banjir masamba. 20/07/2020Bantuan tersebut di...

Gayus Simafia Pajak Meninggal? Ini Kata Kepala Kanwil Menkumham

Berdaulat.id - Siapa yang tak kenal Gayus Tambunan, Mafia Pajak yang di vonis 29 tahun itu dikabarkan telah meninggal dunia.Kabar meninggalnya Gayus...

Berdaulat.id – Awal tahun 2021, BPJS Kesehatan bakal memberlakukan kebijakan kelas standar. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2022. Dengan demikian seluruh peserta nantinya akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

“Pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar bisa kami terapkan bertahap,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (17/9/20).

Perumusan aturan kelas standar ini, kata dia, ada di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). DJSN pun melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

“Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” ujar Oscar.

Dijelaskannya, pada Januari-Septmber 2020, seluruh pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar. Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut. Meliputi, pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes.

Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terakhir, implementasi bertahap mulai awal 2021 hingga akhir 2022.

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terkait. Misalnya, ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS.

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar paling lambat Desember 2020. Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menyatakan, berdasarkan pantauan Dewas BPJS Kesehatan, kualitas ruang rawat inap kelas 1, 2, dan 3 di berbagai daerah pun masih belum setara di setiap kelasnya.

Chairul pun mempertanyakan konsep kelas standar yang kemudian akan diimplementasikan. Dia pun menilai masih banyak pihak fasilitas kesehatan dan masyarakat umum yang belum memahami konsep kelas standar. Hal tersebut perlu menjadi perhatian jika penerapannya akan dilakukan mulai tahun depan.

“Di lapangan, kelas 1, 2, 3 juga enggak standar. Implementasi di lapangan perlu dilakukan satu evaluasi yang jelas,” ujar Chairul.

“Dewan Pengawas melihat perlu ada salah satu informasi yang jelas. Oleh karena itu, [penjelasan] kelas standar harus melalui satu pintu, jangan semua orang berbicara KDK. KDK itu biar Kemenkes [yang berbicara], kelas standar itu DJSN,” ujarnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Menkes Raker Bahas Perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti Rapat Kerja dengan Komosi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/11). Rapat...

Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Libatkan Ulama dan Akademisi

Berdaulat.id - Kementerian Agama akan menyiapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Materi khutbah Jumat akan disesuai dengan...

Jelang Munas, MUI Berhasil Pertahankan ISO 9001:2015 untuk Ketiga Kalinya

Berdaulat.id - Majelis Ulama Indonesia kembali mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari World Quality Assurance (WQA). MUI sendiri mulai menjalankan...

Guru Antusias Menghapal Alquran Metode Kauny

Berdaulat.id - Sekitar 40 guru mendapat pelatihan menghafal alquran semudah tersenyum dari tim Askar Kauny yang digelar di SMPIT Gema Insani Cendekia...

Kejaksaan Tangkap Kades Buronan korupsi

Berdaulat.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Tim Intelijen Kejati Jambi dan Tim Intelijen Kejati Sumatra Utara berhasil mengamankan kepala desa...