29.1 C
Luwuk
Selasa, Desember 1, 2020

Buzzer dan Potensi Konflik Bangsa

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Salah Urus Pandemi, DPR: Indonesia di Titik Nadir

Berdaulat.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengaku miris dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah dialami Indonesia justru kian...

Joe Biden Terima Laporan Intelijen Soal Upaya Rusia Pengaruhi Pilpres AS

Berdaulat.id - Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, mengatakan ia telah menerima laporan dari badan intelijen, yang menyebut Rusia...

F-NasDem Konsisten Tolak Lanjutkan Pembahasan RUU HIP

Berdaulat.id - Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M Ali mengatakan fraksinya tetap konsisten menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi...

Putus Mata Rantai COVID-19, Pasar Tradisional di Makassar Gelar Tes Cepat

Berdaulat.id - Sejumlah pedagang pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menjalani tes cepat COVID-19 yang dilaksanakan Dinas Kesehatan melalui tim tenaga...
Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Foto : LT

Sepekan ini ramai isu buzzer. Yang disoal adalah anggaran. Dana APBN dipakai untuk biayai operasi buzzer. Sejumlah institusi terlibat.

Infonya 90.45 M. Sangat kecil jika diukur dari prosentase APBN. Tapi, cukup besar jika melihat keadaan pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen.

Di saat rakyat sedang sulit karena efek pandemi covid-19 dan defisit APBN mencapai 3,38 persen, buzzer mendapatkan suntikan dana 90.45 M.

Sebenarnya bukan soal besar atau kecil dana itu. Ada persoalan yang lebih mendasar. Pertama, apa manfaat buzzer buat bangsa ini? Kedua, ini lebih serius, ada dampak yang cukup menghawatirkan akibat operasi buzzer.

Menjawab pertanyaan pertama, kalau ada manfaat dari operasi buzzer, itu manfaat buat siapa? Yang pasti bukan untuk negara. Bukan pula untuk bangsa. Sesuai dengan design operasinya, buzzer dipakai untuk menghadapi lawan politik penguasa dan orang/kelompok yang kritik penguasa.

Buzzer bekerja untuk kepentingan penguasa, lebih dari kepentingan untuk negara. Karenanya, tak memiliki institusi dan kelembagaan khusus. Maka, anggarannya pun nempel ke program-program kementerian dan institusi lainnya.

Fokus buzzer adalah mengcounter segala bentuk kritik terhadap program dan kebijakan pemerintah.

Stigmatisasi makar, bahaya khilafah, Islam garis keras, ekstremisme dan radikalisme adalah bagian narasi yang terus dikelola oleh para buzzer untuk membunuh karakter dan gerakan kelompok yang diidentifikasi sangat kritis kepada pemerintah.

Swiping, Intimidasi dan persekusi oleh kelompok swasta berseragam juga seringkali menjadi bagian dari operasi buzzer. Tentu, ada anggarannya sendiri. Gak ada anggaran, gak akan jalan.

Operasi buzzer diduga menjadi salah satu sebab utama kegaduhan sosial dan politik selama ini. Sejumlah aktor yang selalu muncul ketika datang kritik kepada pemerintah adalah bagian dari salah satu model operasi buzzer yang selalu membuat kegaduhan situasi politik di negeri ini. Lu lagi.. Lu lagi… Orang-orang itu aja.

Kalau dilihat aktornya, macam-macam jenis buzzer. Dari yang ecek-ecek, buzzer kelas kampung yang hanya cukup diprovokasi, hingga yang paling canggih dan profesional. Kalau sudah berurusan dengan IT, maka buzzer yang diterjunkan dan beroperasi adalah dari kalangan profesional.

Sebagaimana yang dialami oleh sejumlah deklarator KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) beberapa waktu lalu. Ada sejumlah akun deklarator diretas, rapat wibinar diganggu, nomor WA dicloning, dst.

Anggaran 90.45 M sesungguhnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan dampak dan potensi social-destruction yang diakibatkan oleh operasi buzzer. Yaitu potensi konflik sosial-horisontal. Hubungan antar kelompok dan agama dirusak. Kehidupan sosial dan berbangsa menjadi tak nyaman.

Kegaduhan selama ini sumbernya bukan ada tidaknya kaum radikal dan makar, tapi problem utamanya adalah adanya kelompok-kelompok bayaran yang bekerja secara sistemik menggaungkan isu radikalisme dan makar. Dari sinilah potensi konflik sangat menghawatirkan.

The Park Sawangan Depok, 23 Agustus 2020

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...