29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

CBA: KPK Jangan Diamkan Kasus Alokasi Dana Desa Khusus di Tuban

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Masjid Agung Al-Azhar Salurkan Daging Kurban ke Jabodetabek

Berdaulat.id - Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, menyalurkan daging hasil penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah/2020, Jumat, ke...

Aplikasi SPADA Bantu Pembelajaran Jarak Jauh

Berdaulat.id - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof Nizam mengatakan aplikasi Sistem Pembelajaran Daring Indonesia (SPADA)...

Presiden Rusia Desak Gencatan Senjata di Nagorno-Karabakh

Berdaulat.id - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu mendesak seluruh pihak menghentikan pertempuran di Karabakh. Ia juga mengatakan bentrokan...

PKS Setuju Lahirnya UU Perlindungan PRT

Berdaulat.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menyetujui Rancangan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT). Persetujuan tersebut disampaikan...

Berdaulat.id – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendiamkan kasus-kasus APBD yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2010. tentang ada realisasi Bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar.

“Karena realisasi bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar tidak didukung proposal, juga tidak realistis, dan tidak sepenuhnya berdasarkan permintaan masyarakat terpilih sebagai penerima bantuan,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/20).

Menurut Uchok, dengan KPK membuka kasus bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar ini, berarti KPK bisa membuka dan mengejar siapa mantan pejabat yang diduga terlibat dan bermain tersebut.

Senada dengan Uchok, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto meminta kepada KPK untuk segera memanggil para mantan bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti.

“Kami meminta KPK memanggil para mantan Bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti,” kata Adri.

Menurut Adri, hal itu perlu dilakukan KPK, karena ada salah satu calon Bupati Tuban pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang yang merupakan anak dari mantan Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun KPK dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Menurut Firli, sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/20). []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...