29.1 C
Luwuk
Rabu, Maret 3, 2021

CBA: KPK Jangan Diamkan Kasus Alokasi Dana Desa Khusus di Tuban

Data Real Time COVID-19

Baca juga

WNI Pengidap COVID-19 di Luar Negeri Mencapai 312 Orang

Berdaulat.id - Sebanyak 312 warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri dikonfirmasi positif terjangkit COVID-19, menurut data yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri...

Fadli Zon Kecam Penangkapan Habib Bahar bin Smith

Berdaulat.id - Penangakapan kembali Habib Bahar bin Smith mendapat kecaman dari Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon. Menurut Fadli, penangkapan Bahar...

Focus Group Discussion Kebangsaan

Berdaulat.id - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion Kebangsaan di ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen...

KPK Sambut Positif Usulan Yasonna Soal Revisi PP 99/2012 Terkait Napi Koruptor

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif usulan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99...

Berdaulat.id – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mendiamkan kasus-kasus APBD yang terjadi di Kabupaten Tuban pada tahun 2010. tentang ada realisasi Bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar.

“Karena realisasi bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar tidak didukung proposal, juga tidak realistis, dan tidak sepenuhnya berdasarkan permintaan masyarakat terpilih sebagai penerima bantuan,” kata Uchok kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/11/20).

Menurut Uchok, dengan KPK membuka kasus bantuan alokasi dana desa khusus sebesar Rp 4,9 miliar ini, berarti KPK bisa membuka dan mengejar siapa mantan pejabat yang diduga terlibat dan bermain tersebut.

Senada dengan Uchok, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto meminta kepada KPK untuk segera memanggil para mantan bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti.

“Kami meminta KPK memanggil para mantan Bupati Tuban, termasuk Haeny Relawati Rini Widyastuti,” kata Adri.

Menurut Adri, hal itu perlu dilakukan KPK, karena ada salah satu calon Bupati Tuban pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang yang merupakan anak dari mantan Bupati Tuban, Haeny Relawati Rini Widyastuti.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi. Data tersebut dihimpun KPK dalam kurun waktu 2004-2020.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan terdapat 93 kasus di Jawa Timur. Menurut Firli, sebagian besar kasus melibatkan kepala daerah.

“Ini memprihatinkan bagi kita,” kata Firli Bahuri lewat keterangannya, Minggu (26/10/20). []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere yang...

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...