Minggu, Juni 16, 2024
BerandaUncategorizedDapat Keistimewaan Tes Corona, Ekonom INDEF Kritik Pimpinan dan Anggota DPR

Dapat Keistimewaan Tes Corona, Ekonom INDEF Kritik Pimpinan dan Anggota DPR

Berdaulat.id – Pendiri dan ekonom INDEF Didik J. Rachbini mengkritik Pimpinan dan Anggota DPR yang dinilainya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas.

Pasalnya, Pimpinan, anggota DPR dan
keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut
dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih.

“Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik,” kata Didik dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (23/3/20) malam.

Semestinya, kata Didik, jika anggota DPR tidak bisa berbuat untuk rakyat, mereka lebih baik diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat. Menurutnya, komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus diperbaiki, tetapi humas yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan
diganti profesional.

Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa untuk anggota DPR dan keluarganya.

“Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR,” terangnya.

Dia mengungkapkan, ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan kelemahan yang parah dari Humas DPR, sekjen DPR dan aparatnya. Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan jika terpublikasi akan melukai rakyat.

“Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu,” ungkapnya.

Menurutnya, pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang meluas.

Jika diteruskan, kata dia, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh komunikasi DPR yang buruk. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini harus mengambil alih komunikasi dengan publik.

“Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut. Inisiatif individu keluarga saja tidak perlu mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat begitu mendalam,” tuturnya.

Cara yang baik, menurut Didik adalah wakil rakyat dengan kempimpinannya sepatutnya datang ke konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong karena kita secara bersama-sama terancam. Keadaan kritis seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama (collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut.

“Jadi, yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana ini adalah wakil rakyat sendiri. Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan ketidakpercayaann yang fatal. Krisis yang ekstrim pun seperti kemerdekaan bisa dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang dihancurkan oleh DPR dan kelemahan Humas dan sekjen,” bebernya.

Lebih lanjut Didik menyarankan, untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalokasikan anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan bawah, BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama pemerintah.

“Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang menyakiti hati rakyat,” pungkasnya. (Hdr)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments