29.1 C
Luwuk
Minggu, November 29, 2020

Demi UMK, LKPP Lakukan Ini

Data Real Time COVID-19

Baca juga

FUI Nilai Sikap Presiden Prancis Musuhi Islam Sebagai Tindakan Bodoh

Berdaulat.id - Forum Umat Islam (FUI) menilai sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang mendukung gerakan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan permusuhan...

Survei Polmatrix: Enam Besar Elektabilitas Capres Dikuasai Kepala Daerah

Berdaulat.id - Survei yang dilakukan oleh Polmatrix Indonesia menyebutkan, enam gubernur menguasai elektabilitas capres pada Pilpres 2024 mendatang, bahkan elektabilitas PDI Perjuangan...

Google Uji Coba Layanan Cloud Game Stadia

Berdaulat.id - Google mengumumkan tengah melakukan uji coba pada layanan cloud game Stadia menggunakan koneksi 4G dan 5G. Sejak diluncurkan pada...

MUI Dukung Kegiatan Istighotsah dan Dzikir Nasional

Berdaulat.id - Rencana kegiatan Istighotsah dan Dzikir Nasional untuk memohon doa kepada Allah SWT ditengah mewabahnya COVID-19 mendapat dukungan dari Majelis Ulama...

Berdaulat.id – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong agar belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ditingkatkan lagi dalam rangka mengejar angka 40 persen realisasi belanja pengadaan bagi UMK sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

“Pimpinan kementerian, lembaga dan kepala daerah didorong untuk berkontrak dengan UMK untuk paket pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp2,5 miliar, sementara untuk paket pengadaan yang nilainya di atas Rp2,5 miliar dapat berkontrak dengan usaha besar dan menengah yang tetap melibatkan peran UMK dan penggunaan produk dalam negeri dalam pemenuhan barang/jasanya,” kata Kepala LKPP Roni Dwi Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Roni, potensi belanja Pengadaan untuk UMK pada Tahun 2020 sebesar Rp318,03 triliun atau 37 persen dari total belanja pengadaan. Sedangkan realisasinya sebesar Rp82,64 triliun atau 25,99 persen dari total potensi belanja untuk UMK.

LKPP melakukan kolaborasi teknologi dengan kementerian, lembaga, dan pimpinan daerah (K/L/PD) serta e-marketplace meluncurkan Program Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan) memudahkan pelaku usaha mikro dan usaha kecil berperan aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan nilai pengadaan maksimal Rp50 juta.

“Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi UMK,” kata Roni.

Selain itu diharapkan Program Bela Pengadaan dapat mempermudah proses belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital. Sampai dengan saat ini Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD.

LKPP telah menyediakan laman khusus bagi usaha kecil pada portal pengadaan nasional untuk memberikan informasi yang terkait usaha kecil secara luas, antara lain informasi tentang jumlah pelaku usaha kecil, potensi nilai belanja pengadaan untuk usaha kecil, dan jenis komoditas pada katalog elektronik yang dijual oleh usaha kecil.[]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...