Berdaulat.id – Program pelatihan yang berupa kursus online dari Kartu Prakerja dinilai sangat tidak tepat untuk dilakukan. Hal itu lantaran saat ini kondisi Indonesia sedang dalam situasi pandemi Covid-19.
Demikian diungkap, anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/5/2020).
“Sebagaimana kita ketahui saat ini pemerintah telah menjalankan program Kartu Prakerja yang tidak tepat dan menimbulkan banyak permasalahan, sistem registrasi online yang tidak bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Apalagi, besaran anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 5,6 triliun.
Menurutnya, program Kartu Prakerja yang anggarannya mencapai Rp 5,6triliun terlihat kurang transparan. Apalagi, ada anggapan bahwa program itu tidak memenuhi rasa keadilan dan pemerataan.
“Menurut data, hanya sekitar 60 persen daerah yang bisa akses internet,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata politisi PKS, fraksinya meminta pemerintah agar menghentikan program Kartu Prakerja serta mengalihkan anggarannya untuk bantuan yang lebih tapat sasaran.
“Fraksi PKS DPR RI dalam kesempatan ini mendorong DPR RI untuk meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja dan dialihkan anggarannya untuk membantu kebutuhan hidup pekerja terdampak pandemi,” tukasnya.[ark]
Ditengah Merebaknya COVID-19 Politisi PKS Nilai Kartu Prakerja Tidak Tepat
RELATED ARTICLES
