29.1 C
Luwuk
Kamis, November 19, 2020

DPD RI Minta Pilkada Serentak Ditunda, Evi Zainal Abidin : Keselamatan Masyarakat Jauh Lebih Penting

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Puan Minta Pemerintah Beri Solusi Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuat data akurat tentang pelajar terdampak pandemi Covid-19 agar kebijakan yang dijalankan memastikan...

Komisi I DPR Kecam Aneksasi Israel Di Palestina

Berdaulat.id - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dan sejumlah anggota...

Hasan Basri : RUU HIP Tak Perlu , Pancasila Sudah Final Sebagai Ideologi NKRI

Berdaulat.id - Hasan Basri Senator muda perwakilan Utara mencermati dengan seksama terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila  (HIP) dan menyatakan menolak RUU...

Pemerintah Diminta Tegas Jalankan Aturan Pelarangan Mudik dan Penerapan PSBB

Berdaulat.id - Kebijakan larangan masyarakat untuk mudik dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) yang diterbitkan pemerintah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh Kementerian...

Berdaulat.id – Senator asal Jatim, Evi Zainal Abidin mendesak Pemerintah agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 ini untuk ditunda kembali sampai dengan bencana Pandemi berakhir.

Pada Pilkada Serentak 2020 terdapat 16 kabupaten dan 3 kota di Jatim yang akan menggelar Pilkada yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Trenggalek, Kediri, Lamongan, Tuban, Gresik, Mojokerto, Malang, Blitar, Sidoarjo, Sumenep, Jember, Situbondo, dan Banyuwangi, kemudian Kota Blitar, Pasuruan, dan Surabaya.

Mempertimbangkan banyaknya daerah yang akan menggelar Pilkada, Senator yang lahir di Pasuruan ini menekankan bahwa sebenarnya Pemerintah dan KPU telah memiliki payung hukum yang kuat untuk menunda kembali Pilkada Serentak di Desember 2020 mendatang yaitu dengan berpijak pada Pasal 201A Perpu No 2 tahun 2020 tentang Pilkada.

Senator Evi berpendapat jika Pilkada 2020 tetap dilaksanakan maka dapat mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat luas, terlebih status kegawatan Pandemi tak jua ada tanda-tanda mereda.

Lebih lanjut, alih-alih menyesuaikan aturan yang ada dengan menjalankan protokol COVID-19 melalui mekanisme kampanye online serta memaksimalkan media sosial, Senator Evi juga sangat menyesalkan keputusan KPU RI yang masih membolehkan bentuk kampanye terbuka.

Pemerintah dan KPU dipandang telah mengesampingkan fakta bahwa angka penyebaran Covid-19 masih terus meningkat. Hingga 22 September 2020 secara nasional setidaknya ada 9.837 orang meninggal akibat Covid-19 dan 252.923 orang terkonfirmasi.

Tercatat masih terdapat 13 orang bakal pasangan calon yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari data sebelumnya yaitu sebanyak 63 orang. Fakta ini semakin menandaskan urgensi penundaan kembali Pilkada Serentak 2020.

Ketua KPU saja tidak kebal covid apalagi kita masyarakat umum, seloroh perempuan murah senyum ini dengan mimik serius.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Lieus Sungkharisma Nilai Pemanggilan Anies Baswedan Oleh Polisi Tak Adil

Berdaulat.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa (17/11/20) memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait...

Pelaksanaan Umroh Tetap Berjalan

Berdaulat.id - Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan tidak ada penutupan visa jamaah umroh untuk Indonesia. Bahkan untuk gelombang kedua umroh akan segera...

Puan: Selamat HUT ke-108 Muhammadiyah, Terus Konsisten Perjuangkan Islam Berkemajuan

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa bangganya pada seluruh pimpinan dan kader Muhammadiyah. Puan menilai, Muhammadiyah yang genap berusia...

Jelang Pilkada 2020, DPR Minta KPU-Bawaslu Terus Koordinasi dengan Satgas COVID-19

Berdaulat.id - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi secara intensif dengan Satuan...

UU Ciptaker Dinilai Mungkinkan UMKM Sebagai Pelaku Usaha KEK

Berdaulat.id - Peneliti ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai UU Nomor 11 Tahun...