29.1 C
Luwuk
Sabtu, November 21, 2020

DPR Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Warga Sipil dan TNI/Polri di Papua

Data Real Time COVID-19

Baca juga

PUPR Genjot Sektor Perekonomian Nasional

Berdaulat.id - Dalam memperingati kelahiran Pancasila Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen menjalankan amanah tugas dari Presiden Joko Widodo memitigasi...

Soal Pemulihan Ekonomi, Ini Kata Menteri BUMN

Berdaulat.id - Menteri BUMN Erick Thohir memperkirakan ekonomi Indonesia bakal pulih 100 persen seperti pada masa sebelum pandemi COVID-19 terjadi pada kuartal...

Begini Antusiasme Peserta Seminar Herbalpreneur

JAKARTA - Kondisi pandemi menuntut agar masyarakat selalu menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas lebih intens, agar dapat bertahan menghadapi Covid - 19...

Dinkes Sulsel Pastikan APD Terpenuhi

Berdaulat.id - Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan memastikan kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis terpenuhi untuk penanganan pasien COVID-19 di wilayah...

Berdaulat.id – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperkuat perlindungan warga sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua agar tidak terulang kembali peristiwa penyerangan di wilayah tersebut.

Menurut dia, peristiwa penyerangan beruntun yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada anggota TNI/Polri dan masyarakat sipil ini perlu ditangani secara serius agar tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan.

“Pada tahun 2020, menurut keterangan Polda Papua terjadi 46 kali serangan KKB. Jika dihitung dengan kejadian terakhir kemarin, ada kurang lebih 11 korban meninggal dan 25 korban terluka,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/920).

Dia menyatakan rasa prihatin dan duka cita atas meninggalnya anggota TNI Serka Sahlan yang bertugas sebagai Babinsa di Hitadipa akibat tembakan oleh KKB serta serangan beberapa jam sebelumnya yang menewaskan seorang tukang ojek di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua pada Kamis (17/9/20).

Sukamta berharap pemerintah bisa memberikan perhatian ekstra untuk melindungi masyarakat sipil dan anggota TNI/Polri yang bertugas di Papua.

“Pemerintah juga perlu tegas menyebut KKB ini sebagai kelompok separatis, sehingga bisa direspon secara cepat dan tepat oleh TNI/Polri,” ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu juga meminta penanganan masalah di Papua harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik dan menyentuh akar masalah agar ruang gerak gerakan separatis semakin sempit.

Dia meyakini mayoritas masyarakat Papua tetap berjiwa NKRI dan hanya beberapa gelintir orang saja yang terlibat gerakan separatisme Papua merdeka.

“Tetapi yang segelintir ini bergerak sistematis dan terindikasi disokong pihak-pihak di luar negeri. Karena itu upaya penanganan masalah ini harus menyentuh akar masalah,” katanya.

Menurut dia, pendekatan ekonomi dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran di Papua ternyata belum bisa redakan potensi konflik horisontal dan serangan KKB, artinya masih ada akar persoalan yang belum tersentuh oleh program-program pemerintah selama ini.

Karena itu Sukamta mengusulkan dibentuk gugus tugas khusus untuk Papua yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi serta tokoh-tokoh adat dan agama di Papua.

“Gugus tugas ini bergerak dengan pendekatan sosial, politik, budaya, ekonomi dan juga keamanan secara integral,” katanya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berencana Dirikan BLK, Gubernur Gorontalo Kunjungi BLK Lembang Dan Bandung

Berdaulat.id -Balai Latihan Kerja (BLK) Cikole Lembang, Bandung, mendapat kunjungan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibibe, Jumat (20/11/2020). Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan, Budi Hartawan,...

Ini Permintaan Gubernur Sulteng pada Presiden

Berdaulat.id - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola memohon kepada Presiden Joko Widodo agar memperpanjang masa rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana gempa...

Wakil Ketua DPR Harap UU Ciptaker Dipahami Secara Utuh

Berdaulat.id - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Aziz Syamsuddin meminta masyarakat untuk memahami Omnibus Law UU Cipta Kerja secara utuh...

Israel dan Bahrain Sepakat Soal Ini

Berdaulat.id - Israel dan Bahrain akan segera saling membuka kedutaan besar, kata menteri luar negeri mereka, Rabu (18/11). Kedua...

Target KPU 77,5 Persen Suara pada pilkada 2020 Dinilai Tinggi

Berdaulat.id - Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan target partisipasi...