29.1 C
Luwuk
Selasa, November 24, 2020

DPR Minta Penyidikan Kasus Pemalsuan Label SNI Dilakukan Transparan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

FPKS: Perppu Corona Dapat Hilangkan Fungsi Anggaran DPR

Berdaulat.id - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19...

Minum Jus Jeruk dengan Kulitnya Dapat Menangkal COVID-19

Berdaulat.id,- Saat ini wabah COVID-19 sudah merebak dimana-mana. Lalu, bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapinya? Banyak cara yang bisa kita lakukan...

IPW Apresiasi Operasi Senyap KPK Tangkap Ketua DPRD Muara Enim

Berdaulat.id - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, operasi senyap yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangkap...

Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni Dukung Penundaan Pilkada 2020

Berdaulat - Fokus kemanusiaan diatas kepentingan politik, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mendesak penundaan pelaksanaa Pilkada Serentak 2020 melihat kasus...

Berdaulat.id – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta penyidik Polda Metro Jaya bersikap transparan terkait penyidikan kasus pemalsuan label SNI produk besi siku yang ditaksir merugikan negara Rp2,7 triliun.

“Sekarang udah gelar perkara belum? Kalau sudah gelar perkara pelapor menyampaikan apa dalam perkara itu, penyidik mengatakan apa? Tindak lanjutnya apa? Nah, itu penting dikemukakan secara obyektif agar masalah ini lebih jelas,” kata Sudirta, dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, dengan adanya obyektifitas dari penyidik dalam menyampaikan hasil penyidikannya secara transparan, maka diharapkan bakal memberikan rasa keadilan.

“Polisi bekerja profesional, tidak merasa dipojokkan tapi juga tidak keluar sedikitpun, gitu. Jadi hapuskan dugaan-dugaan yang tidak perlu dalam perkara ini. Dengan cara polisi memberikan jawaban dalam bentuk langkah-langkah nyata sesuai dengan aturan hukum,” katanya.

Menurut dia, jika peraturan Kapolri yang merupakan SOP dalam penyidikan itu juga diterapkan dengan baik, walau hasilnya hari ini belum mencapai target tapi prosesnya mungkin sudah bisa memuaskan masyarakat.

“Yang jadi soal jika hasilnya tidak memuaskan dan prosesnya tidak memadai. Ini yang perlu dihindari karena masyarakat harus dijaga jangan sampai setelah mereka protes, lalu mereka tidak puas, lalu tidak percaya kepada kepolisian. Itu berbahaya. Kalau pada tingkat seperti itu, itulah yang harus dijaga, jangan sampai masyarakat memunculkan keyakinan, pikiran dan perkiraan yang tidak percaya lagi dengan kepolisian. Itu tidak boleh,” tegas Sudirta.

Seperti diketahui, sejumlah LSM, DPR, MPR hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) juga sempat menyoroti lambannya langkah Polri dalam mengusut kasus tersebut.

Dalam kasus tersebut, penyidik telah mengamankan dua tersangka, namun orang yang diduga sebagai pelaku utamanya masih menghirup udara bebas, karena hanya pekerja lapangan seperti pemasang label SNI yang menjalani proses hukum.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebutkan berdasarkan informasi yang diterima IPW, praktik pemalsuan label SNI pada besi siku itu sudah berlangsung selama tiga tahun.

“Kenapa pemilik perusahaan pemalsu label SNI pada produk besi siku tidak ditangkap dan dijadikan tersangka serta (hingga sekarang) dibiarkan bebas?” kata Neta.

IPW memperoleh informasi bahwa terbongkarnya kasus ini bermula dari adanya surat PO palsu untuk pemesanan barang dari Thailand berupa besi siku.

Setelah sampai di Indonesia, barang berupa besi siku itu diakui sebagai besi siku produk dalam negeri dan ditempel dengan label SNI palsu dan dijual kepada konsumen. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Munas X MUI Momentum Pergantian Kepemimpinan di Level Pusat

Berdaulat.id - Musyawarah Nasional ke-10 menjadi momentum pergantian kepengurusan dan kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Munas memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan jabatan dan...

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berdaulat.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas dan Pemberitaan MPR RI menggelar Diskusi 4 Pilar, dengan tema "Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19...

Pembangunan Gedung DPRD dan Pengadaan Kambing di Purbalingga Jadi Sorotan

Berdaulat.id - Koordinator Kaki Publik, Wahyudin Jali mengatakan, saat ini di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang viral. Pertama, adanya kejanggalan proyek  pembangunan Gedung...

Berikut Salah Satu Obat Agar Tetap Waras Selama Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Tak hanya kesehatan fisik, Anda juga perlu menjaga mental tetap sehat selama pandemi COVID-19 dan salah satunya bisa dengan berjalan-jalan...

Kemenperin Konsisten Kembangkan Desainer Muslim

Berdaulat.id - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka terus berupaya mengembangkan potensi desainer fesyen muda Indonesia yang sangat...