Minggu, April 14, 2024
BerandaNasionalDPR Minta Pengujian PCR Dimasifkan dan PSBB Diperketat

DPR Minta Pengujian PCR Dimasifkan dan PSBB Diperketat

Berdaulat.id – Penambahan kasus harian yang masih fluktuatif secara implisit menunjukkan bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia masih dalam tahap serius. Bahkan jumlah penambahan kasus positif pada sabtu (9/5/20) lalu mencapai angka tertinggi yaitu 533 kasus atau untuk pertama kalinya melebihi angka 500 kasus. DPR minta pengujian PCR dimasifkan dan PSBB diperketat

Hal yang mengkhawatirkan dari penambahan kasus ini adalah kasus baru semakin menyebar ke berbagai daerah, bahkan sampai wilayah kabupaten sehingga dikhawatrkan tidak didukung oleh fasilitas kesehatan yang memadai unttuk menanganinya.

Oleh karena itu, mata rantai penyebaran Covid-19 ini harus diputus sesegera mungkin dengan langkah-langkah yang tepat.

Begitu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan yang diterima wartawan, Swjin (11/5/20).

Mufida mengatakan, satu sisi temuan kasus yang cukup banyak ini menunjukkan bahwa pengujian yang dilakukan semakin banyak sehingga temuan kasus positif juga semakin banyak ditemukan.

“Temuan kasus positif melalui pengujian dengan PCR secara masif menjadi kunci untuk melakukan langkah lanjutan memutus penyebaran virus,” kata Mufida.

Oleh karena itu Mufida meminta agar pengujian dengan Polymerase Chain Reaction (PCR) lebih ditingkatkan secara massif.

“Pengujian secara massif ini perlu dilakukan agar bisa segera mendeteksi kawasan atau wilayah-wilayah yang rawan penularan seperti kawasan pemukiman padat di perkotaan dan daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik termasuk di daerah pedesaan. Hal ini mengingat sebagian orang sudah mudik atau pulang kampung menjelang bulan Ramadhan dan ketika kehidupan di perkotaan dirasakan semakin sulit,” terang Politikus PKS ini.

Sampai saat ini, kata dia pengujian dengan PCR masih relatif sedikit di Indonesia. Sementara banyak pihak lebih banyak melakukan rapid test dengan antigen. Per 10 Mei misalnya, berdasarkan data Worldometer, Indonesia baru sekitar 579 tes per 1 juta populasi. Sementara Malaysia sudah 7.938 tes per 1 juta populasi.

“Filipina yang kondisinya relatif sama dengan kita, sudah mampu melakukan 1489 tes per 1 juta penduduk. Bahkan Colombia sudah melakukan 2.848 tes per 1 juta penduduk,” ungkap Mufida.

Mufida mengungkapkan sampai tanggal 10 Mei atau 2 bulan 8 hari dari pengumuman kasus pertama covid-19 di Indonesia, pengujian dengan PCR di Indonesia baru dilakukan terhadap 113.452 spesimen dengan tingkat positif mencapai 12,4 persen.

Menurut dia, idealnya uji PCR dilakukan terhadap 1 persen penduduk suatu negara. Sehiungga Indonesia dengan jumlah penduduk 270 sampai 300 juta, maka pengujian dengan PCR ini dilakukan terhadap 2,7 sampai 3 juta spesimen yang tersebar di daerah-daerah yang sudah ditemukan kasus positif.

“Apalagi saat ini laboratorium yang sudah bisa melakukan pengujian dengan PCR ini sudah mencapai 70 lab meskipun masih banyak berada di kota-kota besar khususnya di Jakarta dan pulau Jawa,” terangnya.

Untuk itu, Mufida meminta pemerintah segera melakukan upaya tes secara massif dengan PCR dengan memberikan dukungan berupa penyediaan reagen, virus transport media (VTM) maupun petugas lab yang sudah melalui pelatihan untuk melakukan pengujian.

Selain itu, kata dia, semua sumberdaya yang dimiliki perlu dikerahkan untuk meningkatkan jumlah pengujian agar besaran dan wilayah penyebaran covid-19 ini bisa segera diketahui dan dapat dilakukan langkah-langkah yang efektif untuk memutus mata rantai penyebaran.

“Tanpa melalukan pengujian PCR yang masif, masih sulit mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari perkembangan dan penyebaran covid-19 di Indonesia,” katanya.

Jika tes masif berbasis PCR ini tidak segera ditingkatkan, Mufida khawatir, akhir dari pandemi Covid-19 di Indonesia ini masih akan berlangsung panjang dan periode pemulihan masih akan lama. Selain tes masif PCR, lanjut Mufida, pemerintah juga harus mempercepat hasil tes Laboratorium.

“Masih banyak korban yang meninggal, terpaksa dimakamkan dengan proses Standard Operating Procedure (SOP) Covid-19, karena hasil tesnya belum keluar. Demikian juga pasien maupun keluarga pasien positif covid-19 yang masih harus lama menunggu hasil tes yang menyebabkan aktivitasnya terhambat,” bebernya.

Lebih lanjut, Mufida juga meminta Pemerintah mendisiplinkan penerapan PSBB bukan malah melakukan relaksasi.

“Mengingat angka penambahan pasien covid masih terus meningkat tajam tiap hari di akhir-ini” pungkasnya. (Hdr)

RELATED ARTICLES

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Most Popular

Recent Comments