29.1 C
Luwuk
Minggu, Februari 28, 2021

Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Kerjasama Bidokkes, Polda Sulteng Gelar Bhakti Kesehatan Donor Darah untuk Bencana Sulbar

Berdaulat.id, Palu - Polda Sulteng Melalui bidokkes bekerja sama dengan PMI Provinsi Sulteng menggelar Kegiatan Donor Darah.(20/21)

Awasi Jarak Sosial Warga, Singapura Uji Coba ‘Drone’

Berdaulat.id - Polisi Singapura telah menguji coba pesawat nirawak atau drone yang dikembangkan oleh perusahaan asal Israel, Airobotics, untuk membantu mengawasi kebijakan...

Kepala BNPT Silaturahmi dengan LPSK dan Penyintas Terorisme

Berdaulat.id - Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak hanya mengancam stabilitas dan keamanan negara namun juga berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan para...

Manado Jadi Wilayah Sebaran Terbanyak Covid-19

Berdaulat.id - Kota Manado menjadi wilayah dengan sebaran terbanyak COVID-19 di Sulut, sebut Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dr Steaven...

Berdaulat.id – Anggota Baleg DPR-RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja (OBL CK) mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan industri strategis nasional. Hasil kajian pada naskah UU OBL CK versi 812 halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 oktober 2020 lalu, setidaknya ada dua Industri Strategis Nasional yang terancam.

Pertama adalah Industri Penerbangan. UU OBL CK mengubah pasal 237 pada UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan dimana sebelumnya dinyatakan Pengusahaan Bandar Udara dilakukan oleh Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Di UU OBL CK, pasal tersebut diubah menjadi Pengembangan Usaha Bandar Udara dilakukan melalui penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

“Frasa yang dihilangkan adalah frasa yang menyatakan bahwa mayoritas saham badan usaha harus dimiliki negara,” kata Amin dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (20/10/20).

Penghilangan frasa tersebut berdampak pada berlakunya mekanisme pasar dalam pengusahaan bandar udara. Dengan kata lain peran negara menjadi jauh berkurang, dan terbuka peluang usaha bandar udara dimiliki asing.

Saat ini saja, kata Amin, ketika bandar udara dikuasai negara lewat BUMN, muncul kasus tentang masuknya pekerja asing secara massif dan berbagai persoalan keimigrasian. Apalagi bila bandar udara dikelola swasta atau bahkan asing.

“Padahal bandar udara adalah aset strategis nasional yang menjadi pintu masuk bagi orang asing ke dalam negeri. Perubahan ketentuan ini sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara,” jelas Amin.

Industri strategis Nasional berikutnya yang terancam adalah Industri Pertahanan. UU OBL CK mengubah dua Undang-undang strategis terkait pemodalan dalam Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional, yaitu UU No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di UU Industri Pertahanan, ketentuan tentang kepemilikan modal atas industri alat utama yang seluruhnya milik negara, dan industri alat penunjang serta komponen pendukung yang merupakan milik BUMN dengan saham mayoritas dimiliki negara, diubah oleh UU Cipta Kerja, dengan memperbolehkan perusahaan swasta memiliki industri alat utama pertahanan Negara.

Swasta disini bisa lokal dan asing, tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan asing di UU ini baik pada komponen alat utama, penunjang dan pendukung.

Demikian juga di UU Penanaman Modal, yang sebelumnya ada ketentuan yang menutup bagi penanam modal asing di Industri senjata, alat peledak dan peralatan perang (pasal 12 ayat 2), kini diubah oleh UU OBL CK Kerja pasal 77 tentang perubahan UU Penanaman Modal. Terbuka peluang pemodal swasta termasuk asing, di industri peralatan perang negara.

“Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, karena ada potensi kekuatan diluar institusi militer negara yang akan sulit dikendalikan Negara, akibat dibebaskannya pemodalan di industri pertahanan dan peralatan perang,” pungkas Amin. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...

Regenerasi Kepemimpinan, FORJIM Akan Gelar Munas II

Berdaulat.id, Jakarta – Masa khidmat Pengurus Pusat Forum Jurnalis Muslim (PP Forjim) Periode 2018-2021 secara resmi telah...

Ketua PKK Provinsi Sulteng Lantik Lima Ketua TP PKK

Berdaulat.id, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Zalzulmida A Djanggola melantik Ketua TP PKK lima kabupaten...

Lantik Lima Pasang Kepala Daerah, Ini Harapan Gubernur Sulteng

Berdaulat.id, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola melantik lima pasangan calon kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020...