29.1 C
Luwuk
Minggu, November 29, 2020

Dua Industri Strategis Nasional Terancam UU Cipta Kerja

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Penumpang Membludak di Bandara Soetta, DPR: Koordinasi Pemerintah Buruk

Berdaulat.id - Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menilai, yang penumpang membludak di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) setelah Kementerian Perhubungan (Kemenhub)...

“Marbot Keliling” Jurnalis Jelajah Indonesia

Berdaulat.id - Komunitas Jurnalis Jelajah Indonesia (JJI) menggelar program sosial bertajuk "Marbot Keliling Jurnalis Jelajah Indonesia". Program ini berupa aksi nyata bersih-bersih...

DPR Apresiari Bareskrim Bekuk Buronan Kelas Kakap

Berdaulat.id - Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengapresiasi langkah cepat Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri yang telah menangkap buronan...

Mushola Truk Al-Hijrah

Berdaulat.id - Wong Solo Group pimpinan Puspo Wardoyo yang bergerak di bidang kuliner tradisional, berinisiatif bikin mushola yang mobile, disebutnya Mushola Truk...

Berdaulat.id – Anggota Baleg DPR-RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, UU Omnibus Law Cipta Kerja (OBL CK) mengancam kedaulatan negara, khususnya dalam pengelolaan industri strategis nasional. Hasil kajian pada naskah UU OBL CK versi 812 halaman yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, 5 oktober 2020 lalu, setidaknya ada dua Industri Strategis Nasional yang terancam.

Pertama adalah Industri Penerbangan. UU OBL CK mengubah pasal 237 pada UU No.1 tahun 2009 tentang penerbangan dimana sebelumnya dinyatakan Pengusahaan Bandar Udara dilakukan oleh Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya harus dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia.

Di UU OBL CK, pasal tersebut diubah menjadi Pengembangan Usaha Bandar Udara dilakukan melalui penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

“Frasa yang dihilangkan adalah frasa yang menyatakan bahwa mayoritas saham badan usaha harus dimiliki negara,” kata Amin dalam keterangan yang diterima wartawan, Selasa (20/10/20).

Penghilangan frasa tersebut berdampak pada berlakunya mekanisme pasar dalam pengusahaan bandar udara. Dengan kata lain peran negara menjadi jauh berkurang, dan terbuka peluang usaha bandar udara dimiliki asing.

Saat ini saja, kata Amin, ketika bandar udara dikuasai negara lewat BUMN, muncul kasus tentang masuknya pekerja asing secara massif dan berbagai persoalan keimigrasian. Apalagi bila bandar udara dikelola swasta atau bahkan asing.

“Padahal bandar udara adalah aset strategis nasional yang menjadi pintu masuk bagi orang asing ke dalam negeri. Perubahan ketentuan ini sangat berbahaya bagi kedaulatan Negara,” jelas Amin.

Industri strategis Nasional berikutnya yang terancam adalah Industri Pertahanan. UU OBL CK mengubah dua Undang-undang strategis terkait pemodalan dalam Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional, yaitu UU No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, dan UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Di UU Industri Pertahanan, ketentuan tentang kepemilikan modal atas industri alat utama yang seluruhnya milik negara, dan industri alat penunjang serta komponen pendukung yang merupakan milik BUMN dengan saham mayoritas dimiliki negara, diubah oleh UU Cipta Kerja, dengan memperbolehkan perusahaan swasta memiliki industri alat utama pertahanan Negara.

Swasta disini bisa lokal dan asing, tidak ada ketentuan yang membatasi kepemilikan asing di UU ini baik pada komponen alat utama, penunjang dan pendukung.

Demikian juga di UU Penanaman Modal, yang sebelumnya ada ketentuan yang menutup bagi penanam modal asing di Industri senjata, alat peledak dan peralatan perang (pasal 12 ayat 2), kini diubah oleh UU OBL CK Kerja pasal 77 tentang perubahan UU Penanaman Modal. Terbuka peluang pemodal swasta termasuk asing, di industri peralatan perang negara.

“Ini sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, karena ada potensi kekuatan diluar institusi militer negara yang akan sulit dikendalikan Negara, akibat dibebaskannya pemodalan di industri pertahanan dan peralatan perang,” pungkas Amin. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...