29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

Forum Talise Bersaudara Demo Di DPR, Tuntut Tanah

Data Real Time COVID-19

Baca juga

WIZ Bantu Pengobatan Dimas, Remaja Penderita Kanker Otot

BINTARO-Dimas, remaja usia 17 thn semenjak usia 10 bulan hanya bisa terbaring sampai sekarang karena penyakit kelumpuhan...

KPK Panggil Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Kemenag

Berdaulat.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil mantan Kabag Umum Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) dan pejabat pembuat komitmen (PPK)...

Kemendikbud Siapkan Asrama jadi Wisma Singgah dan Isolasi Mandiri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendukung penuh penanganan dan pencegahan penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19). Dukungan tersebut dilakukan salah satunya dengan memberikan bantuan kepada Pemerintah Daerah...

Pasien Covid di RS Atlet Berkurang

Berdaulat.id - Jumlah pasien konfirmasi positif COVID-19 yang menjalani rawat inap di Menara 6 dan Menara 7 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet...

Berdaulat.id – Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Talise Bersaudara menggelar aksi damai di depan gedung MPR/DPR/ DPD RI di Jl. Gatot Subroto Jakarta. Massa aksi dari kota Palu Sulawesi tengah, aksi berlangsung mulai dari pukul 09.45 sampai 11.00 wib. Rabu (2/9/2020).

Forum Talise Bersaudara yakni masyarakat kelurahan Talise dan Kelurahan Talise Valangguni Kecamatan Mantikulore Kota Palu propinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) III, masyarakat kami tidak pernah menolak untuk dilaksanakan, karena hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dan Instruksi presiden RI Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehab Rekon Pasca Bencana Gempa Bumi dan tsunami di propinsi Sulawesi Tengah dan wilayah Berdampak Lainnya.

Di hadapan DPR RI kami sampaikan terkait pelaksanaan pembangunan Huntap III dikelurahan Talise, dimana kami butuh bantuan serta kebijaksanaan pemerintah pusat secara adil dan bijaksana karena dari proses sejak awal sebelum terjadinya penggusuran secara sepihak oleh pihak pemerintah kota palu dan PUPR perwakilan propinsi sulawesi tengah terdapat banyak mekanisme, prosedur serta peraturan perundang-undangan dilanggar. Kata korlap aksi Bey Arifin dalam orasinya didepan Gedung DPR RI.

Berbagai upaya telah dilakukan di daerah mulai aksi demonstran hingga hearing/rapat dengar pendapat telah dilakukan di tingkatan pemerintah kota maupun propinsi, hingga saat ini masyarakat belum juga mendapatkan keadilan, lahan terus di gusur tanpa memperhatikan dampak yang dialami oleh masyarakat korban penggusuran, tanah yang telah dikelola secara turun temurun sejak tahun 60 an. Kata Wakorlap aksi Fadlan Ketua Bidang Tata Kelola Pemerintahan PBHR Sulteng

Forum Talise Bersaudara menuntut, agar kembalikan tanah kami yang telah di gusur dan mohon kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan alas hak atas tanah masyarakat. (Prasetyo).

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...