29.1 C
Luwuk
Rabu, Maret 3, 2021

Google Perketat Pajak Aplikasi Bagi Pengembang

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Politisi PKS Minta Menteri Pariwisata Dorong Ekonomi Kreatif di Tengah COVID-19

Berdaulat.id - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Barekraf, Wishnutama Kusubandrio, diminta untuk menggenjot sektor ekonomi kreatif sebagai kekuatan alternatif di tengah...

Inter Milan Bikin Keok Napoli

Berdaulat.id - Inter Milan menghantam tamunya Napoli dengan kemenangan 2-0, dalam pertandingan Liga Italia putaran ke-37 yang dimainkan di Stadion Giuseppe Meazza,...

Ketua Komite IV DPD Hj. Elviana : Banyak Nama Bantuan Sosial Sebabkan Sulitnya Pengawasan dan Tidak Tepat Sasaran

Berdaulat.id - Komite IV DPD RI melakukan Rapat Kerja Virtual dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Rabu (29/4). Rapat...

Ajukan Ambang Batas Parlemen 7 Persen, Ini Alasan Fraksi NasDem

Berdaulat.id - Usulan Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) soal kenaikan ambang batas parlemen sebesar 7 persen belum merupakan final dan masih bisa...

Berdaulat.id – Alphabet Inc, perusahaan induk Google, membantah kritik yang menyebutkan mereka memilih aplikasi tertentu yang dikenakan pajak aplikasi mobile sebesar 30 persen.

Sebanyak 3 persen dari aplikasi yang beredar di Play Store belum mematuhi aturan pajak 30 persen tersebut, meski pun mereka juga menjual benda digital, Reuters dikutip Selasa.

Setiap aplikasi yang masuk pasar aplikasi, seperti Google Play Store dan Apple App Store, harus menggunakan sistem pembayaran dari penyedia sistem operasi. Google dan Apple akan mendapatkan porsi dari penjualan, yang disebut pengembang sebagai “pajak”.

Menurut Google, sekitar 97 persen aplikasi yang beredar di toko aplikasi mereka memenuhi kebijakan tersebut. Sementara itu, di bawah 3 persen menjual barang digital selama 12 bulan terakhir.

Aplikasi yang baru masuk Play Sotre harus menggunakan sistem pembayaran Google pada 20 Januari 2021, sementara aplikasi yang sudah ada di Play Store pada 30 September 2021.

Bagi pengembang aplikasi yang beralih menjual barang digital, yang sebelumnya berbentuk fisik, karena pandemi virus corona, akan diberikan waktu tambahan.

Para pengembang aplikasi berpendapat 30 persen adalah berlebihan, dibandingkan pungutan 2 persen jika menggunakan kartu kredit.

Apple dan Google menyatakan jumlah tersebut termasuk keamanan dan pemasaran yang disediakan di toko aplikasi.

Lembaga antimonopoli di beberapa negara sedang menyoroti isu ini, salah satunya Korea Selatan. Beberapa pengembang di negara tersebut yang merasa keberatan dengan kebijakan baru Google mengajukan protes ke pemerintah.

Masalah ini mencuat setelah tuntutan hukum pengembang game Fortnite, Epic Games, kepada Apple dan Google. Epic Game menuduh kedua penyedia pasar aplikasi tersebut melakukan praktik antikompetisi.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere yang...

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...