29.1 C
Luwuk
Rabu, November 18, 2020

HNW: Sertifikasi Da’i Kemenag, Kado Buruk Untuk Umat Islam

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Di Tengah Wabah Covid-19, Ribuan Warga Israel Demo Anti Netanyahu

Berdaulat.id - Ribuan rakyat Israel menggelar aksi massa menentang kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu karena dianggap terlibat kasus korupsi.

Siapkan Tubuh Agar Tak Lemas Saat Puasa

Berdaulat.id - Umat Islam bersiap menjalani puasa Ramadhan tahun 2020 dalam beberapa hari mendatang. Agar tubuh tak lemas, sebaiknya memastikan asupan gizi...

P3S Sebut Tiga Nama Ini Berpotensi Jadi Kapolri

Berdaulat.id - Sejumlah nama di Korps Bhayangkara mulai mencuat dalam bursa calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), mulai dari bintang dua hingga...

Salah Urus Pandemi, DPR: Indonesia di Titik Nadir

Berdaulat.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan, mengaku miris dengan kondisi pandemi Covid-19 yang tengah dialami Indonesia justru kian...

Berdaulat.id – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta Kementerian Agama agar saat memperingati HUT Kemerdekaan RI dan menyambut tahun baru Islam/hijriah 1442H, Kementerian Agama jangan memberi kado buruk pada Umat Islam. Yang dimaksud Hidayat kado buruk adalah berlaku tidak adil dan diskriminatif dengan rencana menerapkan sertifikasi penceramah hanya untuk Umat Islam.

“Umat yang sangat berjasa dalam menyelamatkan keutuhan RI dengan memberikan pengorbanan dan hadiah dengan bersedia memenuhi tuntutan merubah sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga selamatlah keutuhan RI yang baru saja diproklamasikan tanggal 17 Agustus1945,” kata HNW dalam keterangan persnya, Rabu (19/8/20).

Apalagi, kata HNW, sikap Menag yang akan melakukan sertifikasi secara diskriminatif dengan hanya akan sertifikasi bagi penceramah Agama Islam, telah ditolak dan dikritisi juga oleh tokoh Non Muslim seperti Christ Wamena.

Menurut HNW, jika pun sertifikasi diadakan, penerapannya harusnya ditujukan untuk penceramah dari semua Agama, agar tegaklah keadilan, tidak saling mencurigai, dan agar prisip beragama yang moderat, toleran, inklusif itu betul-betul menjadi komitmen bagi semua penceramah dari semua Agama.

“Menteri Agama jangan diskriminatif terhadap umat Islam, dan harus berlaku adil sesuai sila ke-2 dan ke-5 Pancasila. Bila program sertifikasi itu akan dilaksanakan juga, haruslah profesional, amanah, adil, tidak diskriminatif, apalagi dengan politisasi juga,” ujar HNW.

“Karena program Pemerintah harusnya unt semua warga negara secara adil, unt penceramah semua agama secara adil dan amanah. Apalagi pak Menteri Agama pernah menyatakan bhw dirinya bukan Menteri Agama Islam, melainkan Menteri Agama-agama,” tambahnya.

HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kemenag, menyampaikan bahwa sekalipun mendukung Islam wasathiyah (moderat) dan tasamuh (toleran), dan menolak radikalisme, tetapi wacana sertifikasi dai yang diskriminatif dan tidak profesional yang sudah bergulir sejak 2015 adalah wacana yang berlebihan, malah bisa menjadi tidak moderat dan tidak toleran juga.

“Lebih baik hadirkan keteladanan soal toleransi dan moderasi antara lain dengan kebijakan-kebijakan, juga dengan membuka ruang dialog, jika tujuannya memang ingin cegah radikalisme dan hadirkan ceramah/penceramah Agama yang moderat, toleran dan tidak radikal,” ungkapnya.

“Dan kalaupun program tersebut hendak diterapkan, maka harusnya diberlakukan kepada juru dakwah dari semua agama, dan seleksinya dilakukan secara transparan, menggunakan ukuran-ukuran yang dibenarkan oleh ajaran masing-masing Agama, serta ketentuan hukum yang berlaku di NKRI,” sambungnya.

HNW mengaku heran, dengan “ngototnya” Kemenag. Sebab program sertifikasi penceramah sejatinya tidak ada dalam Janji Kampanye Presiden Jokowi. Juga tidak menjadi Kegiatan Prioritas Rencana Kerja Pemerintah/Kemenag 2020 sebagaimana yang sudah disampaikan ke DPR baik pada akhir 2019 maupun pada April 2020 setelah refocussing kegiatan akibat Covid-19.

Dirinya justru khawatir program yang diskriminatif ini bisa menimbulkan kecurigaan kepada Pemerintah, saling curiga di kalangan penyebar agama-agama, juga meresahkan kalangan Da’i Islam. Apalagi bila program itu bisa ditunggangi/digunakan untuk menyulitkan dai dan Umat Islam, padahal mereka dahulu justru sangat berjasa untuk perjuangkan kemerdekaan RI sekalipun dituduh sebagai kelompok radikal oleh penjajah Belanda.

Dia menambahkan, umat Islam bahkan sangat toleran, memenuhi tuntutan kalangan minoritas, dengan persetujuan mengubah sila ke-1 menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kini, masih dalam momentum peringati HUT Kemerdekaan RI ke-75, dan menyambut tahun baru Islam 1442H, sangat disayangkan, apalagi di tengah belum mampunya pemerintah laksanakan kewajiban terkait covid-19, Menag tidak memberikan kebijakan yang menentramkan sebagai salah satu therapi atasi Covid-19,” ucapnya.

Bahkan, kata HNW, Menag malah akan membalas hadiah dan pengorbanan Umat Islam dulu itu, dengan akan memberikan “hadiah” yang justru meresahkan, karena program sertifikasi yang sudah diumumkan itu diskriminatif dan tidak adil, sekalipun dengan dalih unt cegah radikalisme, intoleransi dan lain-lain, tetapi hanya diwacanakan pemberlakuannya bagu dai Muslim, apalagi bila itu juga dilakukan dengan cara-cara yang intoleran dan diskriminatif.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi pada Kamis (13/8/20) menggulirkan kembali wacana program sertifikasi dai dengan alasan sudah dibahas bersama dengan Wakil Presiden. Wacana ini sudah muncul sejak Kementerian Agama periode sebelumnya dan ditolak oleh berbagai kalangan Umat Islam karena diskriminatif, tidak adil dan tendensius. Dan yang sekarangpun juga ditolak, bahkan oleh sebagian kalangan Non Muslim. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

UU Ciptaker Dinilai Mungkinkan UMKM Sebagai Pelaku Usaha KEK

Berdaulat.id - Peneliti ekonomi dari The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho menilai UU Nomor 11 Tahun...

Menlu Iran Sebut Biden Dapat Cabut Sanksi Dengan Cara Ini

Berdaulat.id - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan Iran akan sepenuhnya menerapkan kesepakatan nuklir 2015 jika Presiden terpilih AS Joe...

Mahyudin Ingatkan Pelaksanaan Pilkada Perhatikan Protokol Kesehatan

Berdaulat.id - Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengingatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat agar memperhatikan...

Kemampuan Intagram Bakal Ditingkatkan

Kemampuan pengguna Instagram untuk menelusuri konten akan semakin ditingkatkan, di mana perusahaan media sosial itu mengumumkan bahwa pengguna berbahasa Inggris di enam...

Tsitsipas Tekuk Rublev

Berdaulat.id - Juara bertahan ATP Finals, Stefanos Tsitsipas, menjaga peluang lolos ke semi final seusai menang dengan susah payah atas debutan asal...