29.1 C
Luwuk
Selasa, Mei 11, 2021

Inilah 6 Isu Penting tentang Produk Halal Pasca Lahirnya PP 39

Data Real Time COVID-19

Baca juga

13 Tahun Menderita, Pedagang Pasar Turi Berharap ke DPD RI

Berdaulat.id,- Empat perkumpulan pedagang Pasar Turi mengadukan nasib mereka yang terlunta-lunta selama 13 tahun kepada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Aduan itu disampaikan...

Desember ini Jerman Mulai Suntikan Vaksin Covid-19

Berdaulat.id - Jerman kemungkinan mulai menyuntikkan vaksin COVID-19 paling cepat pada Desember, seperti dikutip Menteri Kesehatan Jens Spahn. "Ada...

Peningkatan Daya Beli Masyarakat akan Mampu Antisipasi Resesi Panjang

Berdaulat.id - Ekonom dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Lukman Hakim mengatakan peningkatan daya beli oleh masyarakat akan mampu mengantisipasi resesi panjang...

Perawat Sedang Mengandung Wafat Karena Corona, Dokter Tirta Sampaikan Penghormatan

Berdaulat.id - Kabar duka datang dari dunia kesehatan tanah air. Kabar duka tersebut dibagikan Dokter Tirta terkait seorang perawat yang meninggal dunia...

Berdaulat.id, Jakarta – Regulasi dan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) membutuhkan kolaborasi dan sinergitas berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Dr. Mastuki, M.Ag dalam webinar “Obat Halal, Darurat Sampai Kapan?” yang diselenggarakan pada 24 Maret 2021.

“Dalam hal sertifikasi halal, BPJPH berperan dan bertanggung jawab sebagai regulator. Karena itu, kebijakan sertifikasi halal untuk mempercepat ketersediaan obat halal di masyarakat perlu dibicarakan dengan berbagai pakar untuk dilihat dari berbagai sudut pandang,” ujar Mastuki.

Ia menambahkan bahwa dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan jaminan produk halal terdapat pasal-pasal yang berkaitan serta menyentuh penyelenggaraan proses sertifikasi halal secara keseluruhan. Sejak 2014, ada enam produk regulasi yang sudah dikeluarkan berkaitan dengan jaminan produk halal, yaitu:

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH.
Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 464 Tahun 2020 tentang Jenis Produk yang wajib Bersertifikat Halal.

Berbagai regulasi tersebut rupanya telah menjadi perhatian masyarakat. Ada sekitar enam isu penting yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terkait dengan kewajiban bersertifikat halal bagi UMK yang memenuhi syarat tertentu didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (self declare). Dalam hal ini, BPJPH akan menetapkan standarnya.

Mastuki juga mengklaim bahwa pihaknya akan memastikan pelaku usaha mendapatkan pendampingan dari ormas, lembaga keagamaan Islam, dan pemerintah (BPJPH). Namun, masih menjadi pertanyaan besar, dapatkan sistem self declare ini efektif dan benar-benar menjamin kehalalan produk?

Poin selanjutnya, pengangkatan auditor halal oleh LPH dengan syarat memiliki sertifikat pelatihan dan/atau sertifikat kompetensi yang dilaksanakan langsung oleh BPJPH dan lembaga pelatihan terakreditasi. Sementara itu, berkaitan dengan wewenang MUI, kerjasama BPJPH dengan MUI dalam fatwa penetapan kehalalan produk diharapkan dapat dilakukan di tingkat provinsi, bahkan sampai tingkat kabupaten dan kota.

Terkait dengan pendirian LPH, Mastuki menyampaikan bahwa akreditasi atas LPH dikeluarkan oleh BPJPH dan dilaksanakan oleh tim akreditasi yang ditunjuk Menteri Agama. Dalam hal ini, LPPOM MUI sebagai LPH yang kredibel dan profesional telah lebih dulu memperoleh Sertifikat Akreditasi SNI ISO/IEC 17065: 2012 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, namun juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab atau ESMA.

Waktu pengurusan sertifikat halal juga telah ditetapkan, yakni selama 21 hari sejak pengajuan permohonan ke BPJPH, audit di LPH, penetapan halal di Komisi Fatwa MUI, sampai sertifikat halal dari BPJPH terbit.

“Waktu 21 hari tentu tidak mudah, karena akan berimplikasi pada penataan yang drastis. Itu harus mengikuti perkembangan serta semua pelaksana sertifikasi halal, yakni BPJPH, LPH, dan MUI. Semua pihak berkejaran dengan waktu yang ditetapkan langsung di UU Ciptaker,” tukas Mastuki.

Pemerintah juga menyoroti pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Mastuki menekankan bahwa pengurusan sertifikasi halal bagi pelaku UMK tidak dikenakan biaya karena mendapat subsidi dari negara melalui APBN/D atau fasilitasi pihak lain. Nyatanya, masih banyak pelaku usaha UMK yang mempertanyakan biaya nol rupiah untuk sertifikasi halal. Akankah hal ini terwujud? (YN)

Sumber : halal.org

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Idul fitri 1442 H, pelayanan penerbitan SIM libur

Berdaulat.id, Palu, Selama hari raya Idul fitri 1442 H, pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di jajaran...

Bukber Yatim-Dhuafa, Jufi dan Teladanku Hadirkan “Badut Syariah”

Berdaulat.id, BEKASI—Anak-anak yatim-dhuafa di ruangan itu terlihat antusias menyimak materi agama yang disampaikan seorang ustaz yang berpenampilan...

Persembahan WIZ untuk Naba Faiz (buka takjil salah sasaran)

Berdaulat.id, Bantul— Terungkapnya perempuan misterius pengirim sate beracun di Kabupaten Bantul yang menewaskan Naba Faiz Prasetya (10)...

Bersama Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni

Berdaulat.id, JAKARTA— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua DPR RI...

100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis

Berdaulat.id, JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8...