29.1 C
Luwuk
Selasa, November 24, 2020

IPW: Empat Syarat Utama Calon Kapolri yang Harus Diperhatikan Presiden

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Sekretaris DPRD Bekasi Ridwan : “Waspada” Putus Mata Rantai Covid-19, Tetap Sehat, Kinerja Tuntas.

Berdaulat.id - Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19 atau Corona, Sekretaris DPRD Kota Bekasi Dr. H. Moh. Ridwan, MM Menghimbau kepada seluruh...

Fatwa Terbaru MUI Tegaskan Dana Zakat Boleh untuk Tangani Covid-19

Berdaulat.id - Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa Nomor 23 tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak, dan Shadaqah untuk...

KPK Diminta Aktif Awasi Pilkada Serentak

Berdaulat.id - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ubtuk berperan serta melakukan pengawasan jalannya...

PLN Jelaskan Mengapa Tagihan Listrik Bulan Juni Naik

Berdaulat.id - Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN (Persero) Bob Saril menjelaskan bahwa kenaikan tagihan listrik pada Juni 2020 merupakan dampak...

Berdaulat.id – Bursa bakal calon Kapolri saat ini semakin riuh. Ind Police Watch (IPW) menilai, syarat utama calon Kapolri, selain bintang tiga, seharusnya calon Kapolri itu dipilih dari figur jenderal bintang tiga yang tidak bermasalah, kapabel, mumpuni, dan promoter.

“IPW menilai, ada empat syarat utama yang harus diperhatikan Presiden Jokowi dalam memilih calon Kapolri pengganti Idham Aziz, agar presiden tidak terjebak pada ‘nilai perkawanan yang semu dan menyesatkan’,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, dalam keterangan yang diterima wartawan, Senin (16/11/20).

Pertama, kata dia, calon tersebut pernah menjadi Kapolda di Jawa atau di daerah rawan agar instingnya dalam mengantisipasi Kamtibmas mumpuni dan keamanan Indonesia tetap prima.

Kedua, calon Kapolri yang dipilih harus paham dengan manajemen dan organisasi Polri secara utuh. Sebab persoalan besar di Polri saat ini adalah penumpukan personil di jajaran tengah dan atas, mulai dari AKBP, Kombes hingga jenderal yang “nganggur” dan tidak jelas kerjanya.

“Penumpukan ini membuat anggaran Polri habis tersedot untuk fasilitas para Kombes dan jenderal tersebut. Pemberian pangkat jenderal jangan hanya karena perkawanan, tapi harus berorientasi pada kebutuhan Polri,” terang Neta.

Ketiga, lanjut dia, calon Kapolri harus memahami kebutuhan fasilitas, sarana, dan prasarana polri sehingga proyek proyek pengadaan di Polri tepat guna dan tepat sasaran bagi kepentingan kepolisian dalam menjaga kamtibmas.

“Sehingga orang orang baru yang tidak mengerti tentang kepolisian jangan diberi menangani proyek-proyek pengadaan di Polri. Jangan hanya gara-gara kenal dengan kapolri kemudian diberi proyek pengadaan sehingga proyek tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan Polri,” ungkapnya.

Keempat, figur calon Kapolri harus paham mengenai sistem karir untuk mengembangkan tugas profesional kepolisian. Tujuannya agar jangan sampai ada seorang pejabat kepolisian yang bertahun-tahun bertugas di satu tempat, seperti Kapolda Bali yang sudah menjabat hampir lima tahun dan tak kunjung dimutasi.

“Dengan keempat kriteria ini tentunya calon Kapolri bisa juga diambil dari bintang dua. Kebetulan dalam waktu dekat ada dua jenderal bintang tiga yang pensiun, sehingga jenderal bintang dua itu bisa didorong atau digeser kesana untuk kemudian masuk ke dalam bursa calon Kapolri. Peluangnya masih terbuka dan semua tergantung presiden,” ujarnya.

Neta menuturkan, bintang tiga di Polri saat ini cukup banyak, sedikitnya ada 13 orang. Tapi tentunya tidak semua bisa ikutan dalam bursa calon Kapolri.

Menurut Neta, para bintang tiga dari Akpol 87 tentunya sulit untuk masuk bursa calon kapolri, mengingat Kapolri Idham Azis dari Akpol 88. Jika Akpol dibawah Akpol 88 dipaksakan menjadi Kapolri tentu terjadi kemunduran di institusi kepolisian. Sehingga yang bisa masuk bursa calon Kapolri adalah dari Akpol 88A, Akpol 88B, Akpol 90, dan Akpol 91.

“Di wilayah ini cukup banyak figur jenderal yang mumpuni. Namun IPW melihat dari sekian banyak figur yang mumpuni itu, sepertinya Wanjakti Polri hanya akan memilih lima figur sebagai bakal calon Kapolri, yang nantinya akan diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk memilihnya. Dan proses pemilihan oleh Wanjakti Polri itu sendiri masih lama, yakni pertengahan Januari atau usai Polri melakukan tugas besar, yakni pengamanan Natal dan Tahun Baru 2021,” pungkasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Munas X MUI Momentum Pergantian Kepemimpinan di Level Pusat

Berdaulat.id - Musyawarah Nasional ke-10 menjadi momentum pergantian kepengurusan dan kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Munas memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan jabatan dan...

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berdaulat.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas dan Pemberitaan MPR RI menggelar Diskusi 4 Pilar, dengan tema "Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19...

Pembangunan Gedung DPRD dan Pengadaan Kambing di Purbalingga Jadi Sorotan

Berdaulat.id - Koordinator Kaki Publik, Wahyudin Jali mengatakan, saat ini di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang viral. Pertama, adanya kejanggalan proyek  pembangunan Gedung...

Berikut Salah Satu Obat Agar Tetap Waras Selama Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Tak hanya kesehatan fisik, Anda juga perlu menjaga mental tetap sehat selama pandemi COVID-19 dan salah satunya bisa dengan berjalan-jalan...

Kemenperin Konsisten Kembangkan Desainer Muslim

Berdaulat.id - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka terus berupaya mengembangkan potensi desainer fesyen muda Indonesia yang sangat...