Berdaulat.id – Akhir pekan ini muncul permintaan sangat mendasar dari gabungan organisasi profesi kesehatan Indonesia. Mereka menyerukan keprihatinan tentang ketersediaan pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD) untuk digunakan merawat pasien yang terjangkit virus corona (COVID-19).
Menanggapi hal tersebut, Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, negara tidak boleh membiarkan petugas kesehatan ‘bertempur’ melawan wabah corona tanpa ‘senjata’ APD yang memadai. Apalagi mereka berada di garda terdepan melawan wabah corona.
“Para petugas kesehatan di seluruh dunia, tak terkecuali di negeri kita ini, mereka pejuang kemanusiaan berada di garda paling depan melawan virus Covid-19. Perjuangan ini bukan tanpa resiko. Mereka berada di medan tempur mempertaruhkan nyawa. Buktinya, petugas kesehatan sudah ada yang mendahului kita,” kata Emrus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/3/20).
“Sebagai pejuang yang berada di wilayah teritorial pertempuran, mereka mutlak harus dilengkapi ‘senjata’ APD berkualitas tinggi, minimal standar WHO dengan jumlah yang tak terbatas, sehingga mereka bisa menggantinya setiap diperlukan. Jangan sampai ada pemakaian APD secara berulang yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan,” ujarnya.
Menurutnya, Indonesia harus berkaca ke beberapa negara dalam menghadapi Covid-19 yang lebih berhasil, seperti Taiwan dan Cina misalnya, dimana pemerintah di sana bekerja keras dari waktu ke waktu. Antara lain, mereka menyediakan APD yang bermutu dengan jumlah sangat banyak untuk para petugas kesehatan.
“Kita menyaksikan melalui media massa dan media sosial, para petugas kesehatan mengenakan APD yang sangat aman, bahkan seolah menyerupai astronot. Ini bukti, mereka sangat serius,” ungkap Direktur Emrus Corner itu.
“Artinya, APD bagi petugas kesehatan di dua negara tersebut, sebagai contoh, suatu keutamaan. Tidak ada kompromi dan tawar menawar. Karena itu, di Indonesia harus melakukan setidaknya sama dengan dua negara tersebut, karena menyangkut keselamatan diri para pejuang kemanusiaan kita ini,” sambungnya.
Karena itu, Emrus menyebut, keprihatinan gabungan organisasi kesehatan Indonesia tentang keterbatasan APD mutlak benar. Bahkan dapat menjadi aksioma. Mereka sangat tepat membuat surat pernyataan bersama untuk pemenuhan APD tersebut, sebagai ‘senjata’ bertempur.
“Pemintaan mereka sangat-sangat mendasar dan manusiawi. Salah satu point yang mereka jelaskan, tenaga medis tanpa APD tidak boleh ikut merawat pasien Covid-19 demi mencegah penularan yang lebih luas,” ucap Emrus.
“Ini benar dan tak terbantahkan oleh siapun. Selain itu, fakta sudah menunjukkan bahwa tidak sedikit petugas kesehatan di Tanah Air terjangkit covid-19 setelah melakukan kontak dengan pasiennya,” jelasnya.
Terkait dana untuk pengadaan APD bagi petugas kesehatan, Emrus menyarankan supaya semua sumber daya, termasuk APBN, harus dikerahkan secara maksimal. Tunda semua proyek fisik di semua kementerian, lembaga pemerintah serta lembaga negara yang lain.
“Pertanyaan, dari mana sumber dananya? Pada situasi penyebaran Covid-19 terus meningkat di Indonesia sampai saat ini, semua sumber daya, termasuk APBN, harus dikerahkan secara maksimal. Tunda semua proyek fisik di semua kementerian, lembaga pemerintah serta lembaga negara yang lain,” jelas Emrus.
“Fokuskan kekuatan negeri ini untuk menyelamatkan setiap WNI, apapun profesi dan status sosialnya sebagai perwujudan dari Kemanusiaan yang Adil serta Kemanusiaan yang Beradab sebagaimana tertuang pada Sila Kedua Pancasila kita,” pungkasnya. (Hdr)
