29.1 C
Luwuk
Sabtu, November 28, 2020

Jelang Pilkada 2020, DPR Minta KPU-Bawaslu Terus Koordinasi dengan Satgas COVID-19

Data Real Time COVID-19

Baca juga

MUI Temukan Ketidaklaziman dalam Pengajuan RUU BPIP

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan ketidaklaziman dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah kepada DPR. Jika...

Ketua MPR Bambang Soesatyo : Cegah Kebuntuan Ekonomi, Zero Covid-19 Harus Jadi Tekad Bersama

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan target Zero pasien Covid-19 sebagai tekad bersama dan sebisa...

Menaker Raker Dengan Komisi IX DPR

Berdaulat.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di...

Ini Warna-warna Baru Motor Vespa

Berdaulat.id - Vespa menghadirkan tujuh warna baru pada model-model skutik andalan mereka untuk memberikan kesan trendy dan timeless pada sepeda motor berdesain klasik itu.

Berdaulat.id – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya meminta KPU dan Bawaslu terus berkoordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait dengan kepastian status zona titik kritis penyebaran COVID-19 di daerah yang menyelenggarakan pilkada.

“Koordinasi ini untuk mengantisipasi munculnya klaster baru,” kata Doli saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (18/11/20).

Komisi II DPR RI meminta kepada kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, Polri, TNI, Kejaksaan, dan Satuan Tugas COVID-19 untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran COVID-19.

Menurut dia, hal itu mengingat tingkat pelanggaran prokes COVID-19 yang masih tinggi selama berlangsungnya tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020.

“Komisi II DPR RI juga meminta kepada seluruh stakeholder, terutama KPU RI dan Bawaslu, memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi pemilih sesuai dengan target sebesar 77,5 persen,” ujarnya.

Komisi II meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kapolri, Panglima TNI, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menindak tegas dan terukur setiap pelanggaran Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan peraturan perundang-undangan tersebut, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU No. 34/2004 tentang TNI, UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No. 7/2017 tentang Pemilu, UU No. 6/2020 tentang Pilkada, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kemen PAN RB, Kemendagri, BKN, KASN, KPU RI, dan Bawaslu tentang Netralitas ASN, Polri dan TNI.

“Komisi II DPR mendesak Mendagri berkoordinasi dengan Kapolri dan Panglima TNI agar memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap para penyelenggara pemilu,” katanya.

Doli mengatakan bahwa RDP tersebut juga menyepakati bahwa Komisi II DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, pembentukan panja tersebut untuk mengevaluasi dan mewujudkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

​​​​​​​RDP tersebut dilaksanakan secara fisik dan virtual ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Abhan, anggota KPU, dan Ketua DKPP Muhammad. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Jelang 9 Desember, Masyarakat Diharap tak Pilih Mantan Napi Korupsi

Berdaulat.id - Setelah dugaan pengadaan proyek kambing bernilai Rp 200 juta, selanjutnya dugaan pembangunan proyek gedung DPRD senilai Rp 7,7 miliar viral...

Diskusi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id -Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas dan Pemberitaan MPR RI menggelar Diskusi Empat Pilar dengan tema "Optimalisasi Pasar Online bagi...

Ini Susunan Pengurus MUI Periode 2020-2025

Berdaulat - KH Miftachul Akhyar terpilih sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 dalam Musyawarah Nasional (Munas) X yang digelar...

Gus Jazil: Calon Kapolri Harus Sudah Selesai Dengan Dirinya.

Berdaulat.id -Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada Januari 2021 mendatang. Karena itu, kini muncul nama-nama yang digadang-gadang untuk menggantikan...

Menkumham Harap Penyusunan RUU Prolegnas 2021 Hasilkan UU Berkualitas

Berdaulat.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021 dapat...