29.1 C
Luwuk
Kamis, Mei 13, 2021

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II Beredar di Olshop

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Kemnaker Luncurkan 1000 BLK Komunitas Tahun 2020

Berdaulat.id - Untuk mengejar target program pembangunan SDM, pemerintah mulai meluncurkan program bantuan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020. Peluncuran program...

Berikut Teh yang Mampu Redakan Penyakit Asma

Minum teh dipercaya dapat menghilangkan stres, meningkatkan energi, meredakan migrain dan lainnya, bahkan teh juga dipercaya mampu meredakan gejala asma.

Dramatis, Tiga Truk Bantuan Rumah Zakat Banggai Akhirnya Selamat Sampai Mamuju

Berdaulat.id, Tiga truk hasil donasi kemanusiaan dari pemerintah dan masyarakat Banggai yang disalurkan lewat Rumah Zakat akhirnya...

Istiqlal Tidak Gelar Salat Idul Adha 1441H Tingkat Kenegaraan

Masjid Istiqlal tidak akan menggelar Salat Idul Adha 1441H tingkat kenegaraan. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, perkembangan pandemi Covid-19 hingga saat ini...

Fikri Faqih: “Bila tidak dilarang, berarti benar adanya”

Berdaulat.id, Wakil Ketua Komisi X DPR RI menyayangkan kamus kontroversial terbitan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI berjudul Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II tetap beredar, bahkan diperjual-belikan di toko daring (online Shop). “Padahal kata mas Menteri (Nadiem) dan Dirjen (Kebudayaan) sudah ditarik, tapi percuma karena sudah beredar di masyarakat, kecuali dilarang,” kata Fikri menanggapi polemik tersebut di Semarang, Kamis (22/4).

Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II terbitan Kemendikbud tersebut mudah ditemui di Olshop semudah mengklik di mesin pencari di internet. “Jadi ini seperti mau menghapus kesalahan, tapi dosanya terlanjur menjalar kemana-mana,” ucap Fikri.

Politisi PKS ini menyatakan, setelah sebelumnya Mendikbud dan Dirjen Kebudayaan mengakui adanya kesalahan atas penerbitan buku tersebut, sebaiknya Kemendikbud mulai melakukan pembersihan ‘dosa’. “Segera larang peredarannya, karena sangat meresahkan, bila tidak dilarang, berarti memang benar demikian isi buku tersebut” ujar Fikri.

Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia terdiri atas dua jilid. Jilid I dengan sub-judul Nation Formation (1900-1950) dan Jilid II :Nation Building (1951-1998). Namun disayangkan, tokoh penting nasional yang sekaligus pendiri Nahdatul Ulama, Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari tidak ada dalam entry khusus (yang disusun secara alfabetis) dalam kamus tersebut. Demikian pula dengan kiprah proklamator RI, Soekarno & M. Hatta, tidak ditemukan dalam entry alfabetis di dalam Kamus Jilid II.

Fikri mengajak semua elemen negeri ini untuk bersama meluruskan sejarah bangsa yang mulai dicemari upaya pembelokan dan penghilangan sejarah, terutama kiprah K.H Hasyim Asyhari. “Bila tanpa adanya fatwa jihad dari Hadratusy Syaikh Hasyim Asy’ari pada waktu itu, bung Tomo dan puluhan ribu rakyat Surabaya tidak mungkin bertempur gagah berani dengan satu semboyan: merdeka atau mati, karena ulama adalah tokoh paling ditaati saat itu,” urainya.

Fikri menilai, kamus sebagai referensi pengetahuan yang sudah berani menghilangkan salah satu tokoh kunci pahlawan pejuang kemerdekaan, akan sangat menyesatkan keilmuan bagi anak bangsa ke depannya. “Kemendikbud adalah leading sector yang paling bertanggungjawab dalam upaya perbaikan literasi, terutama literasi sejarah.”

Sudah Terbit ISBN

Di sisi lain, Fikri mengungkap keanehan soal penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I & II yang katanya akibat ‘ketidak-sengajaan’ pihak Direktorat Sejarah Kemendikbud itu. “Bagaimana bisa, katanya belum siap diedarkan, tapi kok sudah terbit ISBN,” kata Fikri.

ISBN (International Standard Book Number) atau angka standar buku internasional adalah kode pengidentifikasian terdiri atas deretan angka 13 digit yang bersifat unik, yang menjadi pembeda dengan ISBN pada buku lain . ISBN berisi informasi tentang judul, penerbit, dan kelompok penerbit tercakup dalam ISBN.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang Perbukuan, Pasal 30 ayat (f) menyebut, penerbit berkewajiban mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN). Dan pasal 48 ayat (b) menyebut, buku baru dapat diterbitkan setelah mencantumkan angka standar buku internasional (ISBN), sebagaimana pasal 30 ayat (f) tersebut.

“Hal ini menunjukkan kamus jilid I & II ini sudah siap terbit, bukan tidak disengaja atau masih naskah,” imbuh Fikri menyindir pernyataan Kemendikbud sebelumnya.

Dalam halaman utama Kamus Sejarah Indonesia tercantum informasi nama-nama pengarah, narasumber, editor, pembaca utama, penulis, penerbit dan lain-lain. Sebagai Pengarah tercantum Hilmar Farid (Direktorat Jenderal Kebudayaan) dan Triana Wulandari (Direktur Sejarah). Tercantum sebagai penerbit adalah Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan nomor ISBN: 978-602-1289-76-1.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Idul fitri 1442 H, pelayanan penerbitan SIM libur

Berdaulat.id, Palu, Selama hari raya Idul fitri 1442 H, pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) di jajaran...

Bukber Yatim-Dhuafa, Jufi dan Teladanku Hadirkan “Badut Syariah”

Berdaulat.id, BEKASI—Anak-anak yatim-dhuafa di ruangan itu terlihat antusias menyimak materi agama yang disampaikan seorang ustaz yang berpenampilan...

Persembahan WIZ untuk Naba Faiz (buka takjil salah sasaran)

Berdaulat.id, Bantul— Terungkapnya perempuan misterius pengirim sate beracun di Kabupaten Bantul yang menewaskan Naba Faiz Prasetya (10)...

Bersama Panglima TNI, Kapolri Tinjau Pos Penyekatan Merak-Bakauheni

Berdaulat.id, JAKARTA— Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua DPR RI...

100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Memiliki Semangat Kepolisian yang Demokratis

Berdaulat.id, JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8...