29.1 C
Luwuk
Sabtu, Februari 27, 2021

KBRI Minta WNI di Inggris Patuhi Aturan Kebijakan COVID-19 Setempat

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Rumah Sakit Jadi Klaster Terbesar Penyumbang Kasus COVID-19

Berdaulat.id - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyatakan rumah sakit menjadi klaster terbesar penyumbang kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Juru...

Pelatih Juventus Pastikan Tak Lanjut Transfer Suarez

Berdaulat.id - Andrea Pirlo memastikan bahwa proses transfer striker Barcelona Luis Suarez ke Juventus tidak mungkin dilanjutkan karena butuh waktu lama bagi...

Perangi COVID-19, Lazis Catur Bakti KBPII Bagikan Paket Pangan

Berdaulat.id - LAZIS Catur Bakti KB PII meluncurkan program #PaketPanganMelawanCorona#, dengan membagikan bahan makanan seperti beras dan sayuran segar untuk...

KPI Minta Identitas Pasien Corona Diungkap, Ini Tanggapan DPR

Berdaulat.id - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta pemerintah untuk mempertimbangkan untuk membuka identitas pasien yang positif terjangkit virus corona baru atau Covid-19...

Berdaulat.id – Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris (UK) perlu mematuhi setiap langkah pengetatan yang diberlakukan dan perkembangan kebijakan pandemi COVID-19 yang dapat berubah sewaktu-waktu, baik di tingkat nasional maupun secara lokal di kerajaan tersebut.

Pensosbud KBRI London Counsellor Hartyo Harkomoyo kepada Antara London, Rabu mengatakan kebijakan pengetatan COVID-19 Pemerintah Inggris perlu dipatuhi demi kebaikan bersama.

“Langkah ini bertujuan untuk kebaikan bersama, mencegah penyebaran secara luas COVID-19, khususnya saat memasuki musim dingin,” ujarnya.

Hartyo Harkomoyo mengatakan layanan kekonsuleran KBRI London bagi WNI masih dibuka dengan membuat janji terlebih dahulu.

KBRI London yang selalu mengupdate informasi melalui website dan media sosial, tetap membuka layanan hotline COVID-19 bagi WNI yang memerlukan informasi atau bantuan.

WNI diimbau untuk senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan dengan mengenakan masker, mencuci tangan secara teratur dan melakukan menjaga jarak.

Pemerintah Inggris kembali mengeluarkan kebijaksanaan beberapa tindakan penguncian yang dikenal dengan lockdown menyusul jumlah kasus COVID-19 meningkat.

Perdana Menteri Boris Johnson, pada Selasa malam waktu Inggris (22/9) mengumumkan peraturan nasional baru yang dapat berlaku untuk enam bulan ke depan atau lebih.

Kebijakan pengetatan ini disertai sanksi atau denda mulai dari £200 (Rp3.792.780) sampai £10.000 (sekitar Rp189.647.000).

Denda tegas juga akan dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan isolasi atau karantina mandiri hingga £10.000.

Mulai Kamis, 24 September, warung minum dikenal dengan pub, restoran, dan bar di seluruh Inggris harus ditutup pada pukul 10 malam. Pertemuan di luar rumah dan dalam rumah hanya boleh dihadiri oleh sebanyak enam orang.

Keputusan Perdana Menteri ini adalah untuk tetap menjaga perputaran ekonomi dan juga mencegah lebih banyak korban yang terkena infeksi COVID-19.

Banyak komentar beredar keputusan pemerintah ini, salah satunya dari warga Inggris yang tinggal di London, Nancy Ferguson yang saat ini bekerja di rumah, yang mengatakan bahwa keputusan ini adalah baik untuk masyarakat dan juga untuk busnis yang masih diijinkan untuk tetap beroperasi, dibanding pada waktu total lockdown selama bulan Maret sampai awal Juni lalu.

Sementara pria Inggris yang tinggal di Frinton-on-sea, Jeremy Duncan mengaku memang banyak orang Inggris terutama pemuda dan pemudi, tidak mematuhi aturan pemerintah yang mengharuskan menggunakan masker dan jaga jarak.

“Jadinya begini yang mematuhi harus ‘membayar’ akibat yang tidak mematuhi,” ujarnya.

Menurut Jeremy, yang penting adalah kesehatan kalau sudah sakit, tentunya akan merepotkan, sedangkan ekonomi, apabila melemah tentunya akan bisa bangkitan kembali.

Lain lagi komentar pria Inggris berasal dari Wales, Jason Mark, mengatakan keputusan ini akan mempengaruhi perputaran ekonomi dan memperburuk situasi perekonomian negara Inggris.

Tidak adanya acara olahraga seperti sepakbola, dan yang lainnya, membuat masyarakat kecewa, ujarnya.

Selain itu mulai 28 September, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dibatasi hanya 15 orang yang hadir, dan pemakaman akan dibatasi hanya 30 orang.

Berdasarkan data Kesehatan Masyarakat Inggris pada 20 September, negara itu mencatat jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 394.257, dan jumlah kematian mencapai 41.777. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...

Regenerasi Kepemimpinan, FORJIM Akan Gelar Munas II

Berdaulat.id, Jakarta – Masa khidmat Pengurus Pusat Forum Jurnalis Muslim (PP Forjim) Periode 2018-2021 secara resmi telah...

Ketua PKK Provinsi Sulteng Lantik Lima Ketua TP PKK

Berdaulat.id, Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Zalzulmida A Djanggola melantik Ketua TP PKK lima kabupaten...

Lantik Lima Pasang Kepala Daerah, Ini Harapan Gubernur Sulteng

Berdaulat.id, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Longki Djanggola melantik lima pasangan calon kepala Daerah terpilih pada Pilkada 2020...