29.1 C
Luwuk
Minggu, November 29, 2020

KBRI Minta WNI di Inggris Patuhi Aturan Kebijakan COVID-19 Setempat

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Survei LIPI: Masyarakat Pesimis Pandemi akan Selesai Pada 2020

Berdaulat.id - Masyarakat relatif pesimistis pandemi akan dapat selesai pada 2020 dan terjadi pemulihan dalam jangka waktu cepat.Hal itu terungkap dari survei...

Remaja Islam Masjid Desa Jaya Bakti Kec.Pagimana Deklarasi Tolak Radikalisme dan Terorisme

Berdaulat.id - Remaja Islam Masjid (Risma) di Desa Jaya Bakti Kec.Pagimana melakukan deklarasi tolak intoleransi dan paham radikalisme. Itu dilakukan agar paham...

Gus Jazil Diminta Membantu Mengurai Persoalan Aspal Buton

Berdaulat.id - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid SQ., MA., menyampaikan keprihatinan terkait terpuruknya aspal Buton. Hingga kini, keberadaan aspal...

Ustaz Yusuf Martak Lantik Pengurus GNPF Ulama Jakarta Barat

Berdaulat.id - Pengurus Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Jakarta Barat resmi dilantik di Masjid Al Hasni Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (13/6/20).Pelantikan...

Berdaulat.id – Warga Negara Indonesia (WNI) di Inggris (UK) perlu mematuhi setiap langkah pengetatan yang diberlakukan dan perkembangan kebijakan pandemi COVID-19 yang dapat berubah sewaktu-waktu, baik di tingkat nasional maupun secara lokal di kerajaan tersebut.

Pensosbud KBRI London Counsellor Hartyo Harkomoyo kepada Antara London, Rabu mengatakan kebijakan pengetatan COVID-19 Pemerintah Inggris perlu dipatuhi demi kebaikan bersama.

“Langkah ini bertujuan untuk kebaikan bersama, mencegah penyebaran secara luas COVID-19, khususnya saat memasuki musim dingin,” ujarnya.

Hartyo Harkomoyo mengatakan layanan kekonsuleran KBRI London bagi WNI masih dibuka dengan membuat janji terlebih dahulu.

KBRI London yang selalu mengupdate informasi melalui website dan media sosial, tetap membuka layanan hotline COVID-19 bagi WNI yang memerlukan informasi atau bantuan.

WNI diimbau untuk senantiasa memperhatikan kesehatan dan kebersihan dengan mengenakan masker, mencuci tangan secara teratur dan melakukan menjaga jarak.

Pemerintah Inggris kembali mengeluarkan kebijaksanaan beberapa tindakan penguncian yang dikenal dengan lockdown menyusul jumlah kasus COVID-19 meningkat.

Perdana Menteri Boris Johnson, pada Selasa malam waktu Inggris (22/9) mengumumkan peraturan nasional baru yang dapat berlaku untuk enam bulan ke depan atau lebih.

Kebijakan pengetatan ini disertai sanksi atau denda mulai dari £200 (Rp3.792.780) sampai £10.000 (sekitar Rp189.647.000).

Denda tegas juga akan dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan isolasi atau karantina mandiri hingga £10.000.

Mulai Kamis, 24 September, warung minum dikenal dengan pub, restoran, dan bar di seluruh Inggris harus ditutup pada pukul 10 malam. Pertemuan di luar rumah dan dalam rumah hanya boleh dihadiri oleh sebanyak enam orang.

Keputusan Perdana Menteri ini adalah untuk tetap menjaga perputaran ekonomi dan juga mencegah lebih banyak korban yang terkena infeksi COVID-19.

Banyak komentar beredar keputusan pemerintah ini, salah satunya dari warga Inggris yang tinggal di London, Nancy Ferguson yang saat ini bekerja di rumah, yang mengatakan bahwa keputusan ini adalah baik untuk masyarakat dan juga untuk busnis yang masih diijinkan untuk tetap beroperasi, dibanding pada waktu total lockdown selama bulan Maret sampai awal Juni lalu.

Sementara pria Inggris yang tinggal di Frinton-on-sea, Jeremy Duncan mengaku memang banyak orang Inggris terutama pemuda dan pemudi, tidak mematuhi aturan pemerintah yang mengharuskan menggunakan masker dan jaga jarak.

“Jadinya begini yang mematuhi harus ‘membayar’ akibat yang tidak mematuhi,” ujarnya.

Menurut Jeremy, yang penting adalah kesehatan kalau sudah sakit, tentunya akan merepotkan, sedangkan ekonomi, apabila melemah tentunya akan bisa bangkitan kembali.

Lain lagi komentar pria Inggris berasal dari Wales, Jason Mark, mengatakan keputusan ini akan mempengaruhi perputaran ekonomi dan memperburuk situasi perekonomian negara Inggris.

Tidak adanya acara olahraga seperti sepakbola, dan yang lainnya, membuat masyarakat kecewa, ujarnya.

Selain itu mulai 28 September, Pemerintah juga mengeluarkan peraturan bagi mereka yang akan melakukan pernikahan dibatasi hanya 15 orang yang hadir, dan pemakaman akan dibatasi hanya 30 orang.

Berdasarkan data Kesehatan Masyarakat Inggris pada 20 September, negara itu mencatat jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 394.257, dan jumlah kematian mencapai 41.777. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...