29.1 C
Luwuk
Kamis, Desember 3, 2020

Kejagung Terima Banyak Masukan KPK dalam Kasus Djoko Tjandra

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua DPR RI Puan Maharani : Selamat Hari Buruh 1 Mei 2020

Berdaulat.id - Hari ini, 1 Mei 2020, kita merayakan Hari Buruh. Saya mengucapkan selamat Hari Buruh kepada semua pekerja yang menjadi elemen...

Hingga Kini Presiden Meksiko Belum Mau Akui Kemenangan Biden

Berdaulat.id - Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador pada Rabu (25/11) kembali menolak memberi selamat kepada Joe Biden sebagai pemenang pemilihan presiden...

DPR Minta Penyidikan Kasus Pemalsuan Label SNI Dilakukan Transparan

Berdaulat.id - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta penyidik Polda Metro Jaya bersikap transparan terkait penyidikan kasus pemalsuan label...

Serahkan Bantuan PCR, Ketua DPR Puan Maharani Ingin Tes Corona Makin Cepat dan Akurat

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan tes massal dan cepat namun akurat sangat dibutuhkan untuk mencegah transmisi atau penularan...

Berdaulat.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima banyak masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gelar perkara kasus Djoko Soegiarto Tjandra (DST) dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/9/20).

“Banyak hal masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keraguan-keraguan dari sementara pihak kalau kita bisa mencoba untuk mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono usai gelar perkara tersebut.

Namun, ia enggan mengungkapkan lebih jauh masukan-masukan apa yang diterima lembaganya tersebut dalam penanganan kasus Djoko Tjandra.

“Kejaksaan telah mencatat beberapa hal, masukan dari KPK tentu menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu. Saya tidak menyampaikan apa materinya karena itu nanti tunggu di pengadilan,” ujar Ali.

Sementara dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan gelar perkara tersebut sebagai salah satu tugas KPK dalam melakukan supervisi penanganan kasus Djoko Tjandra.

“Supervisi itu maksudnya dalam rangka untuk mengakselerasi percepatan. Yang kedua penentuan kepada siapa saja yang ditersangkakan, termasuk itu di dalamnya. Sejauh ini ada dua area, yang di Mabes itu bicara dugaan tindak pidana korupsi penerbitan “red notice”. Sementara di Kejaksaan Agung berkaitan masalah penerbitan fatwa,” tuturnya.

Diketahui dalam pengurusan fatwa bebas Mahkamah Agung (MA), Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri.

Sebelumnya pada Jumat pagi, KPK juga melakukan gelar perkara kasus tersebut dengan Bareskrim Polri.

“Kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara yang besar dilihat per bagian-bagian atau per kelompok-kelompok atau klaster. Kita ingin melihat Djoko Tjandra menyuap jaksa, menyuap pejabat Kepolisian, ini tujuannya apa,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata usai gelar perkara dengan Bareskrim tersebut.

Ia menyatakan lembaganya tidak ingin melihat kasus Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim Polri dan Kejagung itu berdiri sendiri-sendiri.

“Itu garis tujuan besarnya yang ingin kami gambarkan, kami tidak ingin melihat perkata itu berdiri sendiri-sendiri, seolah-olah Djoko Tjandra menyuap polisi berbeda dengan perbuatan dia menyuap pejabat di Kejaksaan. Ini sebetulnya tujuan dari koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK,” ujar Alex. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Azis Syamsuddin Kutuk Keras Oknum Papua

Berdaulat.id - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) bersama Anggota Fraksi Golkar Dapil Papua Barat Robert Joppy Kardinal (kiri) memberikan keterangan mengenai...

Empat Pilar MPR RI

Berdaulat.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema "Mengoptimalkan SDM...

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...