29.1 C
Luwuk
Kamis, November 19, 2020

Kemenhub Sebut ada Tiga Maskapai Lakukan Pelanggaran

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Komisi IX DPR Desak BP2MI dan Kemenlu Usut Kasus Perkelahian ABK China vs ABK Indonesia

Berdaulat.id - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani menyesalkan terjadinya insiden perkelahian antara Anak Buah Kapal (ABK) asal...

Benzema Miliki Peran Penting Bagi Vinicius

Berdaulat.id,- Pemain muda Real Madrid, Vinicius Junior mengaku bahwa Karim Benzeman memiliki peran penting bagi kariernya. Menurut dia, penyerang asal negara...

OJK: Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga Meski Tertekan COVID-19

Berdaulat.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperhatikan dampak COVID-19 yang relatif mulai memberikan tekanan terhadap sektor jasa keuangan, meski demikian kondisi stabilitas...

Bekasi Akan Terapkan PSBB

Berdaulat.id - Pemerintah Kota Bekasi kemungkinan besar menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pencegahan corona virus disease (covid-19) mulai Rabu 15...

Berdaulat.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan ada tiga maskapai yang melanggar batas kapasitas pesawat 70 persen dan tidak menerapkan jaga jarak pada masa pandemi, baik di dalam pesawat maupun di bandara sehingga dipastikan kena denda administratif maksimal Rp300 juta.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan, terdapat tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak dalam kabin pesawat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body (berbadan sedang) dan wide body (berbadan lebar) yang digunakan untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut. Kami pastikan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Dirjen Novie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri 56 Tahun 2020 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan berupa sanksi denda administratif sebesar 250 – 3000 per finalti unit ( satu finalti unit = Rp100.000) atau Rp25-300 juta.

“Melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini menjadi salah satu bukti bahwa kami Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, siapapun yang melanggar, akan kami berikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri 56 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

“Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat,” katanya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Mensos Tampil Virtual Bahas “Bantuan Sosial Sudah Tepat Sasaran?”

Berdaulat.id - Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan Anggota Komisi VIII DPR FPKS, Iskan Qolba Lubis hadir secara Virtual pada diskusi dialektika...

Dialektika Demokrasi

Berdaulat.id- Wakil Ketua Komisi VIII DPR FPKB, Marwan Dasopang bersama Pakar Komunikasi, Emrus Sihombing tampil sebagai pembicara secara fisik, sementara Menteri Sosial,...

Komisi II Raker Dengan Menpan RB

Berdaulat.id - Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB)...

Antara Anies Baswedan dan Penyidik, Mushalla Kecil Itu Jadi Saksi

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Manusia boleh berencana dan merekayasa, tapi Tuhan penentu takdirnya. Banyak peristiwa...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...