29.1 C
Luwuk
Senin, April 19, 2021

Kemenhub Sebut ada Tiga Maskapai Lakukan Pelanggaran

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Nasib Bupati Jember, Mendagri Tito Tunggu Keputusan Gubernur Jatim

Berdaulat.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian masih memberi tenggat waktu kepada Bupati Jember Faida, menyusul agenda pemeriksaan yang akan dilakukan...

PP 23 Tahun 2020 Disorot, DPR Minta KSSK Jangan Lempar Tanggung Jawab

Berdaulat.id - Anggota Komisi XI DPR-RI, Fauzi H Amro mempertanyakan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No...

Ketua DPD Minta Pemprov Atasi 96 Desa Tertinggal di Banten

Berdaulat.id - Sebanyak 96 desa di Banten yang masih masuk kategori desa tertinggal mendapat sorotan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud...

Musim 2021 Danilo Petrucci Bakal Tunggangi KTM

Berdaulat.id - Pembalap moto GP tim pabrikan Ducati asal Italia Danilo Petrucci, akhirnya resmi pindah tim ke KTM. Raider...

Berdaulat.id – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan ada tiga maskapai yang melanggar batas kapasitas pesawat 70 persen dan tidak menerapkan jaga jarak pada masa pandemi, baik di dalam pesawat maupun di bandara sehingga dipastikan kena denda administratif maksimal Rp300 juta.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah II Kualanamu Medan, terdapat tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak dalam kabin pesawat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Ada tiga perusahaan penerbangan yang tidak menerapkan prinsip jaga jarak di dalam pesawat udara kategori jet transport narrow body (berbadan sedang) dan wide body (berbadan lebar) yang digunakan untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sesuai dengan konfigurasi tempat duduk dan pengaturan kursi penumpang berdasarkan karakteristik penumpang maksimal 70 persen kapasitas angkut. Kami pastikan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Dirjen Novie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adapun sanksi yang diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri 56 Tahun 2020 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan berupa sanksi denda administratif sebesar 250 – 3000 per finalti unit ( satu finalti unit = Rp100.000) atau Rp25-300 juta.

“Melalui Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2020 ini menjadi salah satu bukti bahwa kami Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, siapapun yang melanggar, akan kami berikan sanksi tegas,” ujarnya.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri 56 Tahun 2020 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memberikan surat teguran serta pencabutan izin rute terhadap perusahaan penerbangan yang melanggar ketentuan pembatasan kapasitas maksimum di dalam pesawat.

“Saya berharap semua perusahaan penerbangan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku, bersama-sama kita terapkan protokol kesehatan dengan baik, demi penerbangan yang selamat, aman dan sehat,” katanya.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Partai Gelora: Teruslah berkolaborasi, hanya soal waktu

Berdaulat.id, Keyakinan kita dengan narasi baru dalam berpolitik, harus menghujam kuat dalam sikap, tindakan dan Aksi aksi...

Partai Gelora Sambut Baik Keputusan AS Tarik Mundur Pasukannya dari Afghanistan setelah 20 Tahun

Berdaulat.id, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik 9.600...

Partai Gelora: Mengokohkan Identitas Sebagai Partai Nasionalis, Religius, dan Millenial

Berdaulat.id, Lahir di tengah krisis, partai baru tentu punya PR yang amat besar. Dengan...

Audiensi dengan Ketua SKK Migas, Kapolri Tekankan Pendampingan Untuk Sehatkan Iklim Investasi

Berdaulat.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan...

Didera Kasus Hukum, Habib Rizieq Shihab Malah Sukses Raih Gelar Doktor dari Universiti Sains Islam Malaysia

Berdaulat.id, JAKARTA – Imam Besar Front Persatuan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab lulus dari ujian program doktoral...