29.1 C
Luwuk
Rabu, Maret 3, 2021

KKP Lakukan Langkahy Nyata Jamin Mutu Produk

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Demo Tolak RUU HIP

Berdaulat.id - Ribuan massa dari berbagai ormas islam yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) melakukan aksi unjuk rasa didepan...

Kebijakan Pembatalan 50% Dana BOS Jadi Kabar Buruk Bagi Guru Honorer

Berdaulat.id - Kebijakan pembatalan 50 persen dana BOS untuk menggaji guru honorer yang baru saja diterbitkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem...

Diskusi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id - Wakil Ketua MPR RI Dr. Jazilul Fawaid bersma Anggota MPR RI/Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin dan Anggota MPR...

Petani Harus Manfaatkan Asuransi Pertanian

Berdaulat.id - Petani di berbagai wilayah perlu memanfaatkan asuransi pertanian untuk mengantisipasi gagal panen akibat ketidakpastian cuaca dan ancaman kekeringan, kata Dirjen...

Berdaulat.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan telah melakukan langkah prioritas untuk menjamin keamanan dan mutu produk perikanan baik untuk pasar ekspor maupun pasar domestik.

Siaran pers KKP di Jakarta, Minggu, memaparkan bahwa langkah-langkah untuk menjamin ini di antaranya pada Maret 2020, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) menyampaikan peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19 kepada Unit Pelaksana Teknis BKIPM dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk mematuhi protocol COVID-19 sesuai standar WHO.

BKIPM juga menyatakan telah menerbitkan surat kepada UPI Nomor: 760/BKIPM.3/TU-210/IV/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pelaksanaan Protokol Pengendalian Covid-19 Dalam Kegiatan Produksi.

Selain itu, pada 23 Juni 2020, BKIPM telah menerbitkan surat Nomor: 1214/BKIPM.3/TU-210/VI/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Tatanan Baru kepada UPT BKIPM sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam masa pandemi COVID-19.

Pada Juli 2020, BKIPM menggelar sosialisasi melalui pertemuan virtual dan webinar dengan menghadirkan pakar dan akademisi serta instansi terkait Remote Inspection pada industri perikanan.

Kemudian, masih pada Juli 2020, General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC) telah melakukan pertemuan virtual dengan BKIPM membahas COVID-19 dengan kesepakatan bahwa pihak GACC dan BKIPM berkomitmen untuk menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan yang diekspor ke China.

Dalam kesepakatan itu, apabila ditemukan ketidaksesuaian mutu dan keamanan hasil perikanan, maka UPI dikenakan Internal Suspend, dan dilakukan investigasi untuk menemukan akar permasalahan kasus tersebut.

Pencabutan Internal Suspend apabila telah memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (SJMKHP). Selanjutnya, Pihak GACC dan BKIPM akan saling menginformasikan apabila terjadi paparan/suspect COVID-19 di UPI (Unit Pengolahan Ikan).

Sebagaimana diwartakan, KKP telah mendapatkan notifikasi dari GACC pada 18 September 2020. Atas notifikasi tersebut, KKP melalui BKIPM telah melakukan langkah-langkah seperti berkomunikasi dengan Atase Perdagangan RI di Beijing dan berdasarkan surat GACC maka ekspor PT PI dihentikan sementara ke Tiongkok selama 7 hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020.

Selain itu, karena kasus tersebut, maka KKP melakukan penghentian sementara pelayanan Health Certificate (HC) dengan menerbitkan Internal Suspend terhadap PT. PI dan saat ini sedang dalam proses investigasi. Sejak tahun 2020 pihak GACC telah melakukan pengawasan dengan mengambil 500.000 sampel produk makanan termasuk produk perikanan yang masuk ke China.

Hasilnya, telah ditemukan enam sampel yang terkontaminasi COVID-19, dimana salah satu dari enam sampel tersebut adalah ikan beku layur berasal dari Indonesia.

KKP menekankan bahwa temuan tersebut terdapat pada kemasan terluar, bukan di dalam ikan. Otoritas China hanya akan menangguhkan impor produk perikanan dari PT. PI selama seminggu mulai 18 September 2020.

Kegiatan ekspor perikanan, termasuk ke China, dilaporkan tetap berjalan seperti biasanya kecuali untuk satu perusahaan yang ditangguhkan selama sepekan ke depan.

Selain itu, KKP juga menekankan bahwa yang dilarang ekspor hanyalah PT. PI sedangkan yang lainnya tetap bisa melakukan kegiatan ekspor seperti biasa.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere yang...

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...