29.1 C
Luwuk
Rabu, Maret 3, 2021

Komisi II DPR RI Setujui Anggaran Kemendagri Tahun 2021

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pimpinan MPR RI Terima Masukan Dari Mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di dampngi Wakil Ketua Achmad Bazarah dan Arsul Sani menerima Mantan Wakil Presiden RI ke-6...

Waketum Kadin Dukung OJK Dibubarkan

Berdaulat.id -  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo mendukung apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah membubarkan...

MPR dan UI Sepakat Kerjasama di Bidang Riset dan Kajian

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro sepakat menjalin kerjasama di bidang riset dan kajian....

Facebook Bakal Terapkan Pembatasan Messenger

Berdaulat.id - Serupa dengan apa yang dilakukan Facebook sebelumnya kepada WhatsApp, raksasa jejaring sosial itu mengatakan telah menerapkan batasan baru untuk Messenger.

Berdaulat.id – Komisi II DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2021 sebesar Rp 3,204 triliun termasuk di dalamnya pagu anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp 17,3 miliar. Ketua Komisi II DPR RI Achmad Doli Kurnia Tandjung yang memimpin rapat kerja menyampaikan, anggaran yang sudah disetujui tersebut akan ditetapkan sebagai Pagu Definitif Tahun 2021 yang dialokasikan pada sejumlah program.

“Program terkait pembinaan politik dan pemerintahan umum sebesar Rp 153,1 miliar, program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan dana desa sebesar Rp 524,3 miliar, program tata kelola kependudukan sebesar Rp 681,6 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 1,845 triliun,” kata Doli di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendagri sebesar Rp 1,275 triliun termasuk usulan tambahan anggaran DKPP sebesar Rp 91,9 miliar dan meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran atau Pagu Definitif Kemendagri Tahun 2021 melalui pembahasan di Banggar DPR.

“Kemudian, Komisi II menyetujui jumlah pagu anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebesar Rp 227,7 miliar untuk ditetapkan sebagai Pagu Anggaran Definitif BNPP Tahun 2021 dengan pengalokasian anggaran yaitu untuk program dukungan manajemen Rp 170,7 miliar dan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Rp 56,9 miliar,” ucap Politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang turut hadir secara langsung menyampaikan agar DPR RI menyetujui penambahan anggaran lantaran sejumlah program prioritas 2020 tidak berjalan maksimal. Kemudian, kementeriannya juga dilibatkan dalam kegiatan percepatan pemulihan ekonomi, sosial budaya, polidik dan pemerintahan yang terkena imbas Covid-19.

Tito juga menyebut Kemendagri juga dilibatkan dalam percepatan pencapaian target kinerja 5 program prioritas nasional pemerintahan periode Joko Widodo – Ma`ruf Amin. “Usulan tambahan anggaran 2021 telah kami sampaikan ke Kementerian Keuangan dan Bappenas pada 5 Agustus 2020,” ungkapnya. (Prasetyo).

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Indroyanto Seno Adji: Kerumunan Di Maumere Tidak Ada Peristiwa Pidana

Jakarta-- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji menyebut kerumunan warga di Maumere yang...

Pemuda Papua di Jawa Tengah Dukung Penuh Otsus demi Kemajuan Papua

SEMARANG – Mahasiswa dan pelajar papua yang berada di Kota Semarang, sangat mendukung adanya otonomi khusus di...

ARM HA-IPB dan Warga Palada, Mamuju Bangun Pipa Air Bersih da Mck Komunal

Berdaulat.id, MAMUJU, SULBAR (27 Februari 2021) -- Senyum kembali tersungging di wajah warga Dusun Palada, Desa Takandeang,...

Kapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Launching Kampung tangguh nusantara di Palu dan Donggala

Berdaulat.id, Palu - Dua petinggi TNI Polri di Sulawesi Tengah hari ini melakukan launching kampung tangguh nusantara...

Waketum MUI Kecewa Pemerintah Izinkan Industri Miras

Berdaulat.id, Pemerintah menetapkan industri minuman keras sebagai daftar positif investasi (DPI) terhitung sejak 2021. Sebelumnya, industri tersebut...