29.1 C
Luwuk
Senin, Maret 8, 2021

Komite III DPD RI Desak Normal Bidang Pendidikan Dikeluarkan Dari RUU Cipta Kerja

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Tanpa Ada Sinergisitas Generasi Emas tidak Akan Terjadi

Berdaulat.id - Indonesia diprediksi akan mengalami bonus demografi Pada tahun 2035-2045. Mereka yang berusia produktif pada kisaran tahun 2035-2045 adalah mereka yang...

Soal RUU Ciptaker Ini Kata Ketua DPR RI

Berdaulat.id - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dilakukan transparan, cermat, dan hati-hati.

Kata Jokowi Penegakan Hukum Karhutla Harus Tanpa Kompromi

Bedaulat.id - Presiden RI Joko Widodo meminta penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara tegas tanpa kompromi, karena mayoritas karhutla...

Buzzer dan Potensi Konflik Bangsa

Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa, Foto : LT Sepekan ini ramai isu buzzer. Yang disoal adalah...

Berdaulat.id – Komite III DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja. Salah satu alasannya, pengaturan bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan satuan pendidikan berbadan hukum yang berpotensi terjadinya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Ketua Komite III, Prof. Sylviana Murni menegaskan, “negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional. Kewajiban ini akan sukar dipenuhi apabila tidak ada proteksi pada perizinan satuan pendidikan yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Sebab, amanah bagi negara dalam UUD 1945 sangat jelas yaitu memastikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau baik dari segi pendanaan maupun secara geografis untuk seluruh masyarakat. Disamping itu, norma tentang pendidikan pada RUU Cipta Kerja juga berpotensi menabrak norma tentang ketentuan pembagian urusan antara pemerintah pusat daerah. Lanjutnya, “RUU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya kepada Pemerintah Pusat, padahal daerahlah yang lebih mengetahui keadaan wilayahnya”.

Komite III DPD RI mencermati, terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya. Diantaranya, penghapusan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah. Hal ini akan menyuburkan kejahatan praktik jual beli ijazah. Selain itu, pengaturan guru dan dosen pada RUU Cipta Kerja sarat nuansa diskriminatif. Contohnya, bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (sertifikat guru maupun sertifikat dosen). Hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri.

Komite III DPD RI sangat tidak sepakat dengan semangat bidang pendidikan RUU Cipta Kerja yang menghendaki sentralisasi perizinan bidang pendidikan ke pusat. Hal ini tidak saja menafikan kemajemukan dan luas geografis yang tidak dipertimbangkan. Melainkan pula menabrak ketentuan konstitusional di Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 yang menghormati otonomi daerah sebagai amanat reformasi.

Bagi Komite III DPD RI, mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja akan menjadi momentum bagi semua komponen bangsa untuk fokus memikirkan yang terbaik dalam konteks pendidikan tanpa mencampuradukan dengan dimensi bisnis atau konteks kemudahan perizinan berusaha. Sebab, pendidikan mengemban misi mulia untuk membangun karakter, mental dan jati diri bangsa. Bukan semangat komersialisasi apalagi liberalisasi pendidikan. (Prasetyo/Rls).

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

MUI Kaji Strategi Kecerdasan Buatan untuk Dakwah Islam

Berdaulat.id, JAKARTA – Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar diskusi kelompok terarah (FGD)...

YBM PLN Hadirkan Rumah Bersalin di Pedalaman Banten

Berdaulat.id, Jalan bebatuan dan tanah harus dilalui oleh Bidan Fiqoh untuk menuju Puskesmas Kecamatan Sumur di Banten...

Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Langsung Pelaksanaan Vaksinasi Prajurit TNI-Polri di Polda Kepri

Berdaulat.id, Kepri, Sebanyak 1.000 Prajurit TNI – Polri di wilayah Provinsi Kepri menjalani Vaksin Covid – 19,...

Kemenag Gelar Seleksi Tahap II Calon Imam Luar Negeri

Berdaulat.id, Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Seleksi Tahap II untuk memilih Calon Imam Luar Negeri. Proses seleksi berlangsung...

Ketum MUI Tinjau Kinerja LPPOM MUI di Masa Pandemi

Berdaulat.id, JAKARTA— Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Miftachul Akhyar, melakukan tinjauan langsung ke kantor LPPOM...