29.1 C
Luwuk
Selasa, April 20, 2021

KPID Sulbar Sosialisasikan Perijinan Hak Siar

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pertamina RU VII Tingkatkan Kapasitas Kader Posyandu Distrik Seget

Berdaulat.id - Pertamina Refinery Unit (RU) VII Kasim di Provinsi Papua Barat berupaya meningkatkan kapasitas kader posyandu di Distrik Seget, Kabupaten Sorong dengan...

Legislator Asal Sulut Sebut Protokol Rapid Test Covid-19 Ditunggu Masyarakat

Berdaulat.id,- Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar strategi rapit test COVID-19 dilakukan secara Massal, sangat ditunggu masyarakat.

Paripurna DPR Setujui UU APBN 2021

Berdaulat.id - Setelah melakukan pembahasan intensif dan persetujuan tingkat I di Badan Anggaran (Banggar), Sidang Paripurna DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap...

Uchok Sky Sebut Kartu Prakerja Rawan Konflik Kepentingan

Berdaulat.id - Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut, semakin terang benderang bahwa program Kartu Prakerja rawan dengan...

Berdaulat.id – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID) Provinsi Sulawesi Barat menyosialisasikan perizinan hak siar televisi digital dalam rangka menata lembaga penyiaran berlangganan (LPB).

“Para pelaku usaha LPB yang sudah mengantongi izin penyelenggara penyiaran tetap dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi perizinan hak siar televisi digital ini,” Ketua KPID Sulbar, April Ashari, di Mamuju, Rabu.

Sosialisasi tersebut menghadirkan General Manager MSO and LCO Development K-Vision Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, Faisal Alamri.

Menurut dia, sosialisasi tersebut sebagai wujud tanggung jawab KPID Sulbar mengembangkan penyiaran di daerah ini. Pelaku usaha harus siap menghadapi persaingan usaha penyiaran karena saat ini dunia penyiaran berkembang secara pesat dari analog ke digital dengan memiliki segala bentuk perizinan penyiaran.

“Pelaku usaha LPB harus taat terhadap regulasi penyiaran TV kabel itu bukan penyiaran bebas, pemiliknya harus taat pada aturan mulai dari legalitas hingga ketaatan pada regulasi,” ujarnya.

Dikatakannya, terdapat tiga aturan yang yang harus menjadi pedoman dalam melaksanakan penyiaran yakni undang undang (UU) ITE, UU Penyiaran, dan UU Hak Cipta.

“LPB itu kebanyakan tidak memiliki produksi sehingga harus mengambil siaran milik lembaga lainnya yang menyediakan konten siaran, dan kehadiran provider dapat menjadi solusi penyedian siaran,” katanya.

Oleh karena itu pelaku usaha TV kabel harus membangun kerja sama dengan provider/penyedia layanan.

Sementara itu Faisal Alamri mengatakan ke depan pelaku usaha TV kabel akan ditinggalkan pelanggannya bila tidak beralih ke TV digital. Sehingga cara kerja TV Digital yang mesti menjadi perhatian serius pelaku usaha TV Kabel yang memiliki izin tetap untuk dikembangkan.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Relawan Jokowi Berharap Presiden Jokowi Tak Pilih Menteri Dari kader Parpol

Berdaulat.id, Seluruh organ simpul relawan Jokowi menaruh harapan tinggi terhadap reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan Presiden...

Klarifikasi Donasi Untuk Masjid di Toronto Canada – Ustadz Adi Hidayat⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣اَلسَلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اَللهِ وَبَرَكاتُهُ‎⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣Berdaulat.id, Menanggapi berita yang tengah beredar pada saat ini yang menyebutkan bahwa pembangunan...

Kemana Arah Politik Jokowi Di Pilpres 2024?

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Berdaulat.id, Tiga periode jabatan presiden, hampir tidak mungkin...

Artikel Ramadhan 7 : Shalat Tarawih

Berdaulat.id, Waktu Shalat Tarawih       Waktu shalat Tarawih/Lail adalah sesudah shalat Isya’ hingga terbit...

Manuver Poros Umat, Akankah Digdaya?

Tony RosyidPengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Berdaulat.id, 2024 terasa sangat dekat. Meski masih dua...