29.1 C
Luwuk
Senin, April 19, 2021

KPK Dalami Kasus Mantan Bubati Kabupaten Bogor

Data Real Time COVID-19

Baca juga

PSBB Disetujui , Politisi PKS Ajak Warga DKI Patuhi Arahan Gubernur

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), setelah pasien positif Covid-19 di...

Menkopolhukam: Generasi Milenial Garda Terdepan Suburkan Semangat Pancasila

Berdaulat.id - Menko Polhukam, Mahfud MD, mengapresiasi keterlibatan aktif generasi anak muda milenial dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila.Menurut dia, di era seperti ini...

Forum Arimatea Ajak Artis Hijrah ke Lokasi Bencana Sulbar

Berdaulat.id, Forum Arimatea membawa dua mantan artis yang kini fokus berdakwah ke lokasi bencana gempa bumi di...

Partai Gelora Indonesia Luncurkan Aplikasi Pendaftaran Anggota Partai Secara Digital

Berdaulat.id- Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Muhammad Anis Matta secara resmi meluncurkan Apps Partai Gelora Indonesia untuk pendaftaran keanggotaan secara...

Berdaulat.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bogor untuk membeli berbagai aset.

KPK, Kamis memeriksa Rachmat dalam kapasitas sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi.

“Diperiksa sebagai tersangka, penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dari berbagai SKPD di Pemkab Bogor yang jumlahnya beragam dan digunakan untuk membeli berbagai aset,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Agustus 2020.

Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta dari pengusaha.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Partai Gelora: Teruslah berkolaborasi, hanya soal waktu

Berdaulat.id, Keyakinan kita dengan narasi baru dalam berpolitik, harus menghujam kuat dalam sikap, tindakan dan Aksi aksi...

Partai Gelora Sambut Baik Keputusan AS Tarik Mundur Pasukannya dari Afghanistan setelah 20 Tahun

Berdaulat.id, Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menyambut baik keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menarik 9.600...

Partai Gelora: Mengokohkan Identitas Sebagai Partai Nasionalis, Religius, dan Millenial

Berdaulat.id, Lahir di tengah krisis, partai baru tentu punya PR yang amat besar. Dengan...

Audiensi dengan Ketua SKK Migas, Kapolri Tekankan Pendampingan Untuk Sehatkan Iklim Investasi

Berdaulat.id, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan...

Didera Kasus Hukum, Habib Rizieq Shihab Malah Sukses Raih Gelar Doktor dari Universiti Sains Islam Malaysia

Berdaulat.id, JAKARTA – Imam Besar Front Persatuan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab lulus dari ujian program doktoral...