29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

KPK Dalami Kasus Mantan Bubati Kabupaten Bogor

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ini Permintaan KPK untuk Kementerian Koperasi

Berdaulat.id - KPK meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) teliti soal data calon penerima bantuan modal kerja bagi UMKM.

Kemenparekraf alokasikan Rp34,16 miliar untuk hotel di Makassar

Berdaulat.id - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengalokasikan dana hibah Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp34,16 miliar untuk hotel dan...

Seri Moto GP Ditunda Akibat COVID-19, The Doctor Lakukan Ini

Berdaulat.id,- Pembalap Mounster Yamaha asal Italia, Valentino Rossi memiliki cara lain untuk menunggu seri perdana Moto GP 2020 yang hingga saat ini...

Persiapkan Kartu Prakerja, Menaker Ida Fauziyah Minta Dinas Tenaga Kerja Laporkan Data PHK

Berdaulau.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) se-Indonesia untuk segera menginventarisir data pekerja yang dapat menerima program Kartu Prakerja,...

Berdaulat.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan Bupati Bogor 2008-2014 Rachmat Yasin (RY) dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Bogor untuk membeli berbagai aset.

KPK, Kamis memeriksa Rachmat dalam kapasitas sebagai tersangka kasus korupsi terkait pemotongan uang dan gratifikasi.

“Diperiksa sebagai tersangka, penyidik masih terus mendalami dugaan penerimaan gratifikasi dari berbagai SKPD di Pemkab Bogor yang jumlahnya beragam dan digunakan untuk membeli berbagai aset,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

KPK telah menetapkan Rachmat sebagai tersangka pada 25 Juni 2019 dan kemudian dilakukan penahanan pada 13 Agustus 2020.

Tersangka Rachmat diduga meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar Rp8,93 miliar.

Uang tersebut diduga digunakan untuk biaya operasional bupati dan kebutuhan kampanye pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Selain itu, tersangka Rachmat juga diduga menerima gratifikasi, yaitu berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor agar memperlancar perizinan lokasi pendirian pondok pesantren dan Kota Santri serta menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire senilai Rp825 juta dari pengusaha.

Gratifikasi tersebut diduga berhubungan dengan jabatan tersangka dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu paling lambat 30 hari kerja.

Rachmat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...