29.1 C
Luwuk
Senin, Oktober 19, 2020

KPK Panggil Saksi Kasus Jembatan Waterfront City

Data Real Time COVID-19

Baca juga

BNPB Pinjamkan Helikopter untuk Kepentingan Evakuasi dan Logistik di Luwu Utara

Berdaulat.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan pihaknya meminjamkan satu unit helikopter untuk digunakan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara...

Dua Hari Beroperasi, Donasi Dana untuk Satgas Covid-19 MUI Terus Mengalir

Berdaulat.id - Bantuan yang disalurkan masyarakat dan sejumlah instansi untuk warga terdampak pandemi Corona melalui Satgas Covid-19 Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus...

Polemik TKA China, Demokrat Curiga Ada Kekuatan Besar yang Intervensi Menaker

Berdaulat.id - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Bambang Purwanto mengaku heran tenaga kerja asing (TKA) China bisa dengan mudah masuk di...

Soal Novel Baswedan, Pengamat Minta Majelis Hakim Transparan

Berdaulat.id - Majelis hakim PN Jakarta Utara diharapkan terbuka perihal penyiraman wajah Novel Baswedan, apakah disiram menggunakan air keras atau disiram air...

Berdaulat.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City “multiyears” pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemkab Kampar TA 2015-2016.

“Empat orang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AN (Adnan/Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront City Dinas Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Empat saksi, yaitu Staf Marketing PT Wijaya Karya Firjan Taufa, Staf Pengadaan PT Wijaya Karya Ali Mahfuzh, pegawai PT Wijaya Karya Dwi Susanto, dan Site Manager Proyek Pembangunan Jembatan Waterfront City Bangkinang, Kampar Teguh Agung Lukmawan.

Adnan bersama Manajer Wilayah II PT Wijaya Karya atau Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya I Ketut Suarbawa (IKT) telah diumumkan sebagai tersangka pada 14 Maret 2019.

Dua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Diketahui, Pemkab Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.

Pada pertengahan 2013, diduga Adnan mengadakan pertemuan di Jakarta I Ketut Suarbawa dan beberapa pihak Iainnya. Dalam pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian informasi tentang desain jembatan dan “engineer’s estimate” kepada I Ketut Suarbawa.

Pada 19 Agustus 2013, Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kampar mengumumkan lelang pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi. Lelang itu dimenangkan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Pada Oktober 2013, ditandatangani kontrak Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 dengan nilai Rp15.198.470.500,00 dengan ruang lingkup pekerjaan fondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014.

Setelah kontrak tersebut, Adnan meminta pembuatan “engineer’s estimate” pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan dan I Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.

KPK menduga kerja sama antara Adnan dan I Ketut Suarbawa terkait penetapan harga perkiraan sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015, dan APBD Tahun 2016.

Atas perbuatan ini, Adnan diduga menerima uang kurang lebih sebesar Rp1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak.

Diduga terjadi kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para tersangka. Diduga dalam proyek ini telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar Rp50 miliar dari nilai proyek pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak pada Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dengan total Rp117,68 miliar.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

KPUD Sultra Bakal Berlakukan 12 Hal

Berdaulat.id - KPU Sulawesi Tenggara menyampaikan bakal memberlakukan 12 hal baru di tempat pemungutan suara (TPS) guna mencegah potensi terjadinya klaster baru...

Sepanjang Senin Jakarta Diperkirakan Hujan

Berdaulat.id - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin siang...

Munas MUI akan Digelar Akhir November

Berdaulat.id - Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia direncanakan digelar pada 25-28 November 2020 secara daring dan Ketua Umum MUI (nonaktif) KH Ma’ruf...

Lihat Sekolah Dan Balai Kampung Kakuna Usang, TMMD Kodim 1711 Lakukan Pengecatan

Berdaulat.id - ​Kepedulian kembali ditunjukkan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-109 tahun 2020 Kodim 1711/Boven Digoel yang saat ini masih...

Menaker Ida Ajak Muhammadiyah Kolaborasi Tingkatkan Kompetensi SDM Indonesia

Berdaulat.id- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengajak Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk berkolaborasi meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Menurut Menaker Ida, setiap tahun...