29.1 C
Luwuk
Rabu, Desember 2, 2020

KPK Pertimbangkan Buat Kebijakan Tunda Proses Hukum Cakada

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pendidikan Agama Mau Dikurangi Jamnya, DPR: Tak Cerminkan Budaya Bangsa

Berdaulat.id - Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki menanggapi pemberitaan soal wacana peleburan mata pelajaran agama dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)...

Hidayat Nur Wahid Desak RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Berdaulat.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Dr. HM Hidayat Nur Wahid kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan...

Gempa Sulut Berasa Hingga Gorontalo

Berdaulat.id - Gempa bumi dengan magnitudo 5,5 yang terjadi di 105 km Tenggara Bolaanguki, Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara pada Senin dirasakan...

Penjual Miras di Karaton Luwuk Dirazia Polisi, Sejumlah Botol Miras Disita

Berdaulat.id - Tim Patmor Tarantula Satuan Sabhara Polres Banggai menggerebek rumah yang menjadi tempat penjual Minuman Keras (Miras) lokal jenis cap tikus...

Berdaulat.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan untuk membuat kebijakan mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

“Kami memahami pertimbangan penundaan proses hukum bagi peserta pilkada agar proses hukum tidak disalahgunakan pada kepentingan politis, KPK masih akan mempertimbangkan kebijakan seperti itu apakah diperlukan atau tidak,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/9/20).

Ghufron meyakini proses hukum yang dilaksanakan KPK telah sesuai peraturan sehingga tidak akan terintervensi oleh tekanan maupun desakan politik dari pihak-pihak tertentu dalam masa pilkada ini.

Dia mengatakan, setiap kasus yang ditangani oleh KPK telah ditentukan standar operasional-nya. Sehingga, seseorang tidak mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka maupun ditahan tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang sangat ketat.

Menurut dia, dengan tetap memroses hukum, hal itu justru akan menjadi bagian dari tanggung jawab KPK kepada masyarakat dalam memberikan informasi dan data terkait para peserta yang akan berkontestasi.

“Malah ini adalah bagian dari tanggung jawab KPK untuk memberikan data agar jangan sampai proses politik yang biaya dan keterlibatan masyarakatnya tinggi, namun tidak mengungkapkan semua sisi dari para cakada agar Pilkada 2020 ini mampu menemukan pemimpin daerah yang berintegritas, bukan sekadar sukses pilkada secara formal,” ujar Ghufron.

“Untuk itu KPK masih akan mempertimbangkan hal tersebut apakah akan ditunda atau tidak,” imbuh dia.

Sebelumnya, kebijakan menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020 akan diterapkan oleh institusi Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis telah menerbitkan surat telegram tentang instruksi kepada jajaran-nya mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama rangkaian Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu (2/9/20), menuturkan bahwa penundaan proses hukum ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan selama pilkada serentak dan mencegah dimanfaatkannya Polri oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Surat telegram tersebut, kata dia, untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas kinerja Polri dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang penegakan hukum. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diskusi “Teror Sigi Bagaimana Nasib Perpres TNI”

Berdaulat.id- Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon ( Virtual), Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan-Undangan I Kemenkumham Bunyamin,...

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...