29.1 C
Luwuk
Rabu, November 25, 2020

KPU Perlu Siapkan Pemilihan Suara Elektronik

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Konser Virtual BPIP Disebut Pengalihan Isu Kegagalan Pemerintah Tangani Covid-19

Berdaulat.id - Konser virtual yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tengah pandemi Covid-19 terus menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk...

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 1441H Jatuh pada 31 Juli 2020

Berdaulat.id - Pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1441 H jatuh pada Jum’at, 31 Juli 2020. Ketetapan ini disampaikan Menteri Agama Fachrul...

Temuan BPK Berpotensi Rugikan Negara, Syaikhu Pertanyakan Kinerja Tiga Kementerian

Anggota DPR RI Ahmad Syaikhu mempertanyakan kinerja tiga kementerian. Pasalnya, banyak temuan yang didapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berpotensi merugikan...

Istri dan Anak Almarhum Hilmi Aminuddin Positif Covid-19

Berdaulat.id - Setelah sebelumnya, almarhum pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin diketahui dinyatakan positif covid-19. Kini Istri dan anak sulung dari...

Berdaulat.id – Analis politik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono menyebutkan Komisi Pemilihan Umum tinggal menyiapkan Peraturan KPU tentang Pemilihan Suara Secara Elektronik karena di dalam Undang-Undang Pilkada sudah ada aturan mengenai e-voting.

“Jadi, tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait dengan pemilihan kepala daerah di 270 daerah, baik di sembilan provinsi, 224 kabupaten, maupun 37 kota, di tengah pandemi COVID-19,” kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. di Semarang, Selasa (22/9) malam.

Teguh Yuwono lantas menyebut UU No. 10/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1/2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Di dalam Pasal 85 Ayat (1) disebutkan bahwa pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan cara: a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.

Namun, lanjut dia, dalam Ayat (2a) disebutkan bahwa pemberian suara secara elektronik itu dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan pemerintah daerah dari segi infrastruktur dan kesiapan masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan mudah.

Teguh Yuwono mengemukakan hal itu ketika merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md. yang menegaskan bahwa pilkada tetap dilaksanakan secara serentak di 270 daerah pada tanggal 9 Desember 2020.

Ketika menyampaikan pengantar secara virtual Rapat Koordinasi Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jakarta, Selasa (22/9), Mahfud memaklumi adanya kontroversi dari masyarakat yang menginginkan penundaan pilkada. Namun, ada pula yang menghendaki pelaksanaan pilkada tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

Menjawab pertanyaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Teguh Yuwono mengatakan, “Saya kira pilihan terbaik tetap pilkada langsung karena demokrasi itu ‘kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, ini yang menjadi konsen semua pihak.”

Menyinggung pilkada di tengah pandemi COVID-19, Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Undip itu mengutarakan bahwa penundaan pilkada bukan merupakan solusi karena tidak semua aktivitas harus tertunda.

“Kalau semua gara-gara virus corona ditunda, nanti kuliah ditunda, makan ditunda, saya kira tidak solutif penundaan pilkada. Apalagi pernah ditunda, sebelumnya hari-H pencoblosan pada tanggal 23 September mundur menjadi 9 Desember 2020,” kata Teguh.

Penundaan pilkada ini temaktub dalam UU No. 6/2020 Pasal 201A Ayat (1) yang intinya pemungutan suara serentak pada bulan September 2O2O tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal karena ada bencana nasional pandemi COVID-19.

Selanjutnya, pada Ayat (2) disebutkan bahwa pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O.

Dikatakan pula oleh Teguh Yuwono bahwa pandemi COVID-19 adalah sesuatu yang riil dihadapi oleh masyarakat. Akan tetapi, justru bagaimana caranya dalam situasi seperti ini ada mekanisme teknologi yang bisa dipakai, misalnya e-voting.

“Jadi, saya kira perlu disiapkan mekanisme online (dalam jaringan/daring) atau mekanisme offline (luar jaringan/luring) tetapi dengan protokol yang ketat,” katanya menegaskan.

Jika di suatu daerah belum siap melaksanakan e-voting, menurut Teguh, waktu pemilihan lebih lama, misalnya sampai pukul 17.00. Begitu pula, ritme perlu diatur agar tidak terjadi kerumunan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alumnus Flinders University Australia ini lantas menandaskan, “COVID-19 tidak menjadi halangan. Bahwa virus corona harus di-handle, iya. Namun, kegiatan tidak bisa berhenti.”

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Menkes Raker Bahas Perbaikan Sistem Jaminan Kesehatan

Berdaulat.id - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti Rapat Kerja dengan Komosi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (24/11). Rapat...

Siapkan Naskah Khutbah Jumat, Kemenag Libatkan Ulama dan Akademisi

Berdaulat.id - Kementerian Agama akan menyiapkan naskah khutbah Jumat sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakannya. Materi khutbah Jumat akan disesuai dengan...

Jelang Munas, MUI Berhasil Pertahankan ISO 9001:2015 untuk Ketiga Kalinya

Berdaulat.id - Majelis Ulama Indonesia kembali mempertahankan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari World Quality Assurance (WQA). MUI sendiri mulai menjalankan...

Guru Antusias Menghapal Alquran Metode Kauny

Berdaulat.id - Sekitar 40 guru mendapat pelatihan menghafal alquran semudah tersenyum dari tim Askar Kauny yang digelar di SMPIT Gema Insani Cendekia...

Kejaksaan Tangkap Kades Buronan korupsi

Berdaulat.id - Tim Intelijen Kejaksaan Agung RI bersama Tim Intelijen Kejati Jambi dan Tim Intelijen Kejati Sumatra Utara berhasil mengamankan kepala desa...