29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

KPU Sultra Antisipasi Calon Yang Langgara Aturan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Pria Posting ‘3 Polisi Jujur’ Dipanggil Polisi, PKB: Ini Kemunduran Demokrasi

Berdaulat.id - Polres Sula, Maluku Utara, disorot lantaran memanggil IS, pria yang mem-posting lelucon Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) soal...

Balla Ewako Diresmikan Gubernur Sulsel

Berdaulat.id - Balla Ewako di Kabupaten Maros, Sabtu, (11/7/20) akhirnya diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) HM Nurdin Abdullah.

Miliki Akses Dana BLU, Menteri KKP Minta Pemda Data Potensi Panen

Berdaulat.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih memiliki akses dana Badan Layanan Umum (BLU). Dana BLU sebesar Rp1 triliun ini bisa...

Febri Mundur dari Jubir KPK

Berdaulat.id - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah membenarkan perihal pengunduran dirinya sebagai pegawai KPK.

Berdaulat.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengantisipasi adanya pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye di tujuh kabupaten di provinsi itu.

Ketua KPU Sultra, La Ode Abdul Natsir Muthalib, di Kendari, Rabu, mengatakan dalam mengantisipasi adanya pasangan calon peserta pilkada yang melanggar protokol kesehatan, pihaknya telah menyampaikan kepada para paslon terkait hal-hal atau kegiatan yang tidak diperbolehkan saat melakukan kampanye ditengah pandemi COVID-19.

“Kalau sebelum sanksi saya kira tentu harus kita sampaikan dulu terkait larangan. Larangan di dalam kampanye Pilkada di dalam kondisi bencana nonalam seperti saat ini yaitu kampanye dalam bentuk rapat umum, kemudian konser musik, gerak jalan santai dan seterusnya,” kata Natsir.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi dari KPU kabupaten terkait pasangan calon bupati dan wakil bupati yang melanggar protokol kesehatan saat kampanye.

Pria yang akrab disapa Ojo ini menyampaikan, dirinya telah meminta KPU kabupaten untuk mengumpulkan informasi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan di tujuh daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 serentak.

“Saya sudah minta ke KPU kabupaten melalui surat sejak tadi malam untuk kita himpun. Ini juga bagian kerja sama kita dengan helpdesk Pilkada yang ada di Pemprov,” tutur Ojo.

Dijelaskannya, jika ada paslon yang melanggar prtokol kesehatan saat kampanye, maka akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu, kemudian jika masih tidak diindahkan dan terus diulangi bisa berupa penghentian dan pembubaran saat melakukan kampanye.

Bahkan Ojo menegaskan, jika paslon masih tetap tidak menerapkan protokol kesehatan saat kampanye meskipun telah mendapat teguran dari Bawaslu, maka bisa dikenakan pidana sesuai PKPU Nomor 13 Tahun 2020, sehingga, lanjut Ojo, pihak kepolisian bisa melakukan penegakan hukum dengan mengacu kepada undang-undang pemberantasan penyakit menular dan undang-undang tentang kekarantinaan

“Jadi prinsipnya, saya kira pasangan calon yang melakukan kampanye terhadap yang dilarang itu jangan coba-coba untuk diabaikan karena itu memiliki konsekuensi pelanggaran administrasi maupun berpotensi pelanggaran pidana dan itu pasti ada konsekuensi hukumnya yang akan didapatkan,” tegas Ojo.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...