29.1 C
Luwuk
Jumat, November 20, 2020

Lantaran Keberpihakan Pemerintah, Sektor UMKM Kian Meningkat

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua Fraksi PKB DPR Apresiasi Kapolri yang Tak Tebang Pilih

Berdaulat.id - Langkah cepat Mabes Polri melakukan penyelidikan internal mengusut surat sakti (Katebelece) untuk terpidana korupsi BLBI Djoko Tjandra mendapat apresiasi Komisi...

Gubernur Sulsel Harap Pembuatan Kapal Roro Segera Tuntas

Berdaulat.id - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah meminta PT IKI segera menyelesaikan pembuatan kapal roro untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat khususnya...

Sekjen DPD RI Reydonnyzar Terima Sabuk Hitam DAN III Dari LEMKARI

Berdaulat.id - Reydonnyzar "Donny" Moenek Sekretaris Jenderal DPD RI mendapat Sabuk Hitam kehormatan tingkat DAN III dari Lembaga Karate-do Indonesia (LEMKARI). Penganugerahan...

Yuk Gabung! Ummat TV akan Adakan Training Menulis Artikel Islami Populer Khusus Muslimah

Divisi Pendidikan dan Pelatihan Ummat TV kembali menggelar pelatihan untuk masyarakat muslim. Pelatihan kali ini menyasar kalangan muslimah dengan materi teknik menulis...

Berdaulat.id – Sektor UMKM yang tak mengalami peningkatan seperti UMKM di negara lain, kali ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenkopUKM), Prof Rully Indrawan dalam sebuah diskusi Empat Pilar, bertema “Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi” di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/09/20).

“Diantaranya dari sisi suku bunga kredit sudah kalah. Begitu juga terkait pengurusan perijinan, dan tingginya biaya logistik,” kata Prof Rully.

Kendati demikian, lanjut Prof Rully, saat ini sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah.

Diantara keberpihakan pemerintah itu yakni, suku bunga KUR yang terus menurun, hingga perijinan usaha yang tidak lagi mahal dan lama.

“Begitu juga dengan infrastruktur yang selama ini membuat ekonomi mahal, kini sudah dibangun dimana-mana. Kita sudah on the track dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia,” kata Prof Rully.

Hanya saja, lanjut Prof Rully, pelaku UMKM saat ini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Itulah sejatinya filosofi koperasi lahir sejak abad ke-18,” tegas Prof Rully.

Menurut Prof Rully, koperasi itu sebenarnya suatu hubungan formal yang kuat, sehingga membuat skala ekonomi dan usaha para anggotanya turut menguat.

Prof Rully mengakui, sekian lama bangsa ini memahami koperasi dari perspektif yang berbeda dengan cita2 awal pendiriannya.

“Kita tidak usah saling menyalahkan. Tapi ke depan, kita harus menjadikan koperasi sebagai suatu instrumen bagi perkuatan usaha anggota, yakni pelaku UMKM,” jelas Prof Rully.

Kini, di tengah pandemi Covid-19, hampir 70% pelaku UMKM terdampak, baik dari sisi supply maupun demand. Dimana pasar menurun, modal usaha kurang, bahan baku terhambat, dan sebagainya.

“Atas kondisi tersebut, pemerintah hadir dan turun tangan. Diantaranya melalui belanja negara agar ekonomi rakyat berjalan. Prigram PEN sdh mulai berjalan walau di awal2 mengakani kendala.

Banpres Produktif

Pada kesempatan ini, Prof Rully menjelaskan Banpres Produktif Usaha Mikro. Menurutnya, dari 12 juta orang yang menjadi target penerima, sudah ada 9,1 juta orang tercatat di tahap pertama.

Bahkan, untuk 1 juta orang, bantuan sudah cair ke rekening masing-masing melalui BRI dan BNI sejak 17 Agustus yang lalu.

“Per 27 Agustus 2020, sudah di-SK kan tambahan sebanyak 1,9 juta orang. Artinya, sudah hampir 3 juta orang yang terdaftar sebagai penerima,” terang Prof Rully.

Prof Rully mengungkapkan, sebenarnya yang mendaftar ada sekitar 18 juta orang pelaku usaha mikro. Tapi itu butuh verifikasi sesuai dengan permen nya.

Menyangkut persyaratan penerima Banpres, Prof Rully hanya menyebutkan tiga hal. Yaitu, memiliki NIK, memiliki usaha (kelas mikro), dan belum pernah mengakses pembiayaan di perbankan (belum bankable) dan bukan PNS, TNI atau pegawai.

Sementara itu, anggota MPR RI dari FPDI-P, Hendrawan Supratikno mengaku optimis stimulus ekonomi melalui UMKM akan bergerak dan tumbuh dengan baik mulai kuartal ketiga jika stimulus tersebut secepatnya dikucurkan.

Sebab, katanya, selama ini UMKM atau ekonomi kerumunan tersebut, menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bantuan pemerintah ini, lanjut Hendrawan, bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak negatif pandemi Covid-19. Total ada 12 juta UMKM yang menerima bantuan tersebut.

Karenanya, Hendrawan berharap realisasi stimulus ekonomi tersebut selain harus dipercepat juga dipermudah syaratnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus untuk pertumbuhan ekonomi.

“Sebaiknya secepatnya direalisasikan dengan syarat yang tak sulit,” kata anggota Komisi IX DPR RI itu.

Sementara itu, anggota MPR RI dari Fraksi Demokrat, Herman Khaeron juga mengatakan bahwa UMKM merupakan pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Herman, jumlahnya sangat besar, yakni sekitar hingga 60 jutaan se-Indonesia.

“Itu akan menjadi penyemangat penopang pertumbuhan ekonomi kecil bahkan ultra mikro seperti keluarga. Apalagi, yang kena dampak pandemi covid-19 ini hanya pertanian, alat kesehatan dan energi. Tapi, apakah petani, nelayan, tenaga honorer dan sebagainya juga harus diberi stimulus. Mereka ini yang harus diperlakukan adil,” kata Herman.

Asas keadilan jaring pengaman sosial itu agar tidak ada yang tertinggal bagi mereka yang bergaji di bawah Rp5 juta. Dimana terdapat 25 juta KK petani mikro. Sehingga jika bertahan dengan stimulus ekonomi ini, namun pandemi belum bisa diatasi, maka akselerisinya akan kalah dengan negara lain, dimana negara lain akan lebih handal.

Hal yang sama disampaikan Firmanzah dan Rulli Indrawan. Bahwa ekonomi kerumunan tersebut akan berkontribusi besar pada pergerakan ekonomi nasional.

“Kalaupun minus, ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, Thaland dan negara lainnya. UMKM ini pun kalau satu kollpas, akan tumbuh UMKM yang lain. Karenanya, UMKM yang sudah dianggarkan ini harus cepat direalisasikan. Sedangkan pandemi covid-19 sendiri akan selesai dengan vaksin, yang diharapkan sebentar lagi akan beredar,” tegas dia.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Mensos Tampil Virtual Bahas “Bantuan Sosial Sudah Tepat Sasaran?”

Berdaulat.id - Menteri Sosial, Juliari P Batubara dan Anggota Komisi VIII DPR FPKS, Iskan Qolba Lubis hadir secara Virtual pada diskusi dialektika...

Dialektika Demokrasi

Berdaulat.id- Wakil Ketua Komisi VIII DPR FPKB, Marwan Dasopang bersama Pakar Komunikasi, Emrus Sihombing tampil sebagai pembicara secara fisik, sementara Menteri Sosial,...

Komisi II Raker Dengan Menpan RB

Berdaulat.id - Komisi II DPR RI melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB)...

Antara Anies Baswedan dan Penyidik, Mushalla Kecil Itu Jadi Saksi

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Manusia boleh berencana dan merekayasa, tapi Tuhan penentu takdirnya. Banyak peristiwa...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...