Berdaulat.id – Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mendesak supaya lingkar dalam presiden disterilkan dari kepentingan memanfaatkan pengaruh untuk ambil keuntungan uang negara.
“Ini yang segera harus dilakukan agar kasus surat stafsus Presiden Jokowi yang pada intinya meminta camat se-Indonesia untuk kerjasama pendampingan relawan desa melalui PT Amartha Mikro Fintek,” kata Laode dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (15/4/20).
“Untung saja hal ini cepat terbuka ke publik. Jika tidak, dan terus berlanjut maka akan jadi bagian dari cacat tersendiri dalam pemerintahan Jokowi,” tambahnya.
Laode menjelaskan, kesalahan pertama yang dilakukan Andi Taufan Garuda Putra adalah menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet. Hal ini menurutnya menjadi preseden buruk dan bagian dari keteledoran atau indikasi maladministrasi tersendiri.
Kekeliruan kedua, lanjut dia, merupakan ekspresi dari keinginan oknum-oknum tertentu yang berada di lingkar dalam istana untuk manfaatkan pengaruh jabatan dan atau kesan kedekatan dengan orang nomor wahid di negeri ini. Padahal birokrasi seharusnya sudah melangkah jauh ke arah profesionalisme, di mana setiap penanganan proyek ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan semuanya melalui lelang terbuka.
“Saya sendiri, sejak pertengahan 1990-an hingga awal 2000-an, pernah terlibat dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat melalui Ditjen Bangda Depdagri (saat ini Kemendagri), dan terlibat langsung dalam pengerahan tenaga pendapat untuk beberapa program pemerdayaan masyarakat di indonesia,” terangnya.
Selain itu, kata Laode, dirinya juga terlibat sebagai konsultan untuk pengembangan peran serta masyarakat termasuk melalui pendanaan dari program World Bank. Tetapi semua yang terlibat di dalamnya, termasuk perusahaan-perusahaan konsultan, terseleksi melalui syarat-syarat yang ketat. Tak ada pesanan dari siapapun.
“Ini artinya, jika saat ini masih ada oknum yang ada dalam barisan pemerintahan yang bersikap seperti surat dari oknum stafsus presiden itu, maka suatu kemunduran yg luar biasa. Istilahnya ‘zaman sudah secanggih ini koq masih ada kelakuan yg seperti zaman baheula’,” ungkap Laode.
“Apalagi stafsus itu, konon, masuk kategori milineal. Wah… ini bikin malu generasi ya. Aneh aneh, jangan jadi contoh,” tambahnya.
Dia mengatakan, yang dikuatirkan oleh masyarakat luas atau publik adalah jangan sampai cara-cara seperti ini sudah jadi kebiasaan yang selama ini terekspos saja di tengah eksistensi masyarakat atau watch dog kian lemah. Tetapnya, nyaris sudah tak ada LSM yang fokus secara khusus untuk pengawasan administrasi keuangan negara, apalagi yang bersifat sektoral.
“Ketika saya dan beberapa rekan membentuk FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) di awal era reformasi dan saya mengomandoinya sampai tahun 2004, gerakan LSM masih sangat kuat dan berpengaruh. Namun kini, tak berlebihan kalau dikatakan sudah umumnya meredup,” bebernya.
Sementara, kata dia, pengaruh atau materi adalah sangat dahsyat termasuk melumpuhkan hampir semua elemen idealisme kritis. Apalagi kelompok yang disebut terakhir ini tidak memperoleh topangan pendanaan yang kuat. Maka, kata dia, tidak heran kalau korupsi dan atau pemanfaatkan jabatan kemungkinan semakin tidak terkontrol.
“Hal lain yang dikuatirkan publik adalah daya kontrol Presiden Jokowi terhadap orang-orang di sekelilingnya. Jokowi boleh jadi orangnya sangat baik, namun orang-orang di sekitarnya yang kemudian manfaatkannya untuk kepentingan bisnis mereka. Ini akan jadi kian serius di periode kedua beliau,” pungkasnya. (Hdr)
