Berdaulat.id,- Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk bergerak lebih cepat lagi. Hal itu, lantaran angka kasus Covid-19 setiap hari bertambah banyak dengan grafik yang menanjak tajam.
Menurut dia, pertambahan kasus corona (Covid-19) per hari sudah tembus 3 digit. Kasus positif Jumat kemarin pun menembus angka 1000 dan angka kematian mendekati 100 orang.
“Pemerintah jangan sampai terkesan terlambat lagi dan tidak dipercaya publik. Komisi 9 sudah mengingatkan agar Pemerintah segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak di China mulai mewabah dan negara-negara tetangga juga mulai terjangkit,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, (28/3/20).
Mufida menegaskan, pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang.
Karena itu, ia mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti Jabodetabek.
“Jika pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di tanah air yang akan semakin menambah banyak jatuhnya korban. Paling ideal, berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, dilakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya,” ucapnya.
Mufida menambahkan, desakan untuk melakukan karantina, minimal untuk Jabotabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak.
Tidak hanya kalangan medis seperti para dokter, pakar epidemologi, IDI, tapi juga oleh sejumlah tokoh dan kepala daerah.
“Forum Guru Besar FKUI juga merekomendasikan dilakukannya local lockdown atau karantina wilayah terutama pada daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran wabah,” lanjut Mufida
“Sudah terbukti bahwa Covid-19 yang awalnya terkonformasi di Jakarta, kini bukan hanya menyebar ke sekitarnya, tapi juga ke luar Jabodetabek, bahkan sudah ke Sumatera dan Jawa,” tungkas dia.
Terkait himbauan untuk melakukan physical distancing kata dia tidak dijalankan secara disiplin oleh masyarakat. Bahkan, Himbauan untuk tetap di rumah saja juga sulit dipenuhi beberapa kelompok karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian untuk menyambung hidup.
Di sisi lain, Mufida juga mengatakan bahwa Pemerintah pasti mampu melakukan perhitungan beban anggaran dan mencari sumber anggaran tambahan lainnya untuk melakukan karantina wilayah.[ark]
