29.1 C
Luwuk
Kamis, Februari 25, 2021

Mendagri Minta Jangan Adalagi Kumpul Massa

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Aksi Buruh Tolak Omnibus Law

Berdaulat.id-Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPR RI, Komplek Parlemen RI,...

Komisi V DPR Raker Dengan Menhub,MenPUPR Dan Mendes

Berdaulat.id - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melakukan Rapat Kerja dengan Komisi...

Secara Berturut-turut, Kemendag Raih WTP

Berdaulat.id - Kementerian Perdagangan kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian/Unqualified Opinion (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemeriksaan Laporan Keuangan...

Fabio Quartararo Tampil Juara di Sirkuit Andalusia

Berdaulat.id - Pembalap tim satelit Petronas Yamaha, Fabio Quartararo akhirnya tampil sebagi juara di sirkuit Jerez, Spanyol yang berlangsung pada minggu (26/7/20). 

Berdaulat.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan jangan ada lagi pengumpulan massa pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tito Karnavian di Jakarta, Jumat, mengingatkan hal tersebut karena pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 terjadi kerumunan massa.

Hal itu, menurut Tito, jangan sampai terjadi lagi pada tahapan selanjutnya seperti tahapan penetapan pasangan calon dan kampanye. 

“Kita melihat dari jadwal 4-6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan,” kata dia. 

Menurut dia, pada saat pendaftaran calon kepala daerah lalu ada kegiatan deklarasi dari pasangan calon kepala daerah yang menimbulkan kerumunan massa.

 “Di kantor KPUD-nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” katanya.

 Pengumpulan massa tersebut, lanjut Mendagri, terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan COVID-19 serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait lainnya. 

Pekerjaan ini, menurut dia, memang tidak bisa dikerjakan oleh penyelenggara pemilu sendiri, tetapi harus didukung oleh semua pihak. Kemudian dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan. 

“Ada tiga poin penting, yang pertama adalah menyosialisasikan tahapan pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan pilkada dan kerawanan-kerawanannya,” kata Tito. 

Selanjutnya, kata Mendagri, yakni menyosialisasikan aturan-aturan termasuk Peraturan KPU, bagaimana yang mesti dilakukan pada pelaksanaan tiap-tiap tahapan.

“Dan yang ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan COVID-19,” ucap Mendagri Tito. 

Mendagri menambahkan semua pasti paham tentang protokol kesehatan pada masa pandemi. Prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak. 

Empat protokol kesehatan itu harus dipastikan benar-benar ditaati, mengingat sebentar lagi akan masuk dalam tahapan penting pilkada, salah satunya tahapan penetapan pasangan calon. 

“Nanti itu adalah tahapan yang sangat penting, yaitu penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah pada 23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan paslon mana yang lolos dan yang tidak,” katanya. 

Pasangan calon yang lolos, lanjut Mendagri, mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi atau dengan arak-arakan dan konvoi.

Kemudian yang dinyatakan tidak lolos, menurut Tito, bisa saja nanti pendukungnya melakukan aksi anarkis, mulai dari pengumpulan yang soft, emosional, bahkan sampai ke aksi menyerang anggota KPUD. 

“Mohon kepada para pemangku kepentingan di daerah, menyampaikan pada para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada 23 dan 24 September 2020 nanti,” ujarnya.[ar]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera

Berdaulat.id, Jakarta – Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas...

Dukung Pemulihan Pasca Gempa, Wahdah Islamiyah Serahkan Ambulance ke Sulawesi Barat

Berdaulat.id, Mamuju - Pengurus pusat Wahdah Islamiyah melakukan serah terima satu unit mobil ambulance kepada pengurus wilayah...

Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup

Berdaulat.id, Jakarta – Untuk pertama kalinya komoditas produk olahan unggas dan sapi asal Indonesia berhasil menembus pasar...

Wujudkan Transparansi, Kapolri Launcing Aplikasi Dumas Presisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi...