29.1 C
Luwuk
Minggu, November 22, 2020

Mendagri Minta Jangan Adalagi Kumpul Massa

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Ketua MPR RI Minta Masyarakat Bersatu Lawan Penyebaran Virus Corona

Berdaulat.id,-Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan ditengah keprihatinan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi dengan merebaknya virus Covid-19, baik di tingkat nasional...

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok lakukan Pengecekan Pospam Operasi Ketupat Jaya 2020

Edisi.co.id – Sehubungan dengan situasi dan kondisi terkait penetapan Covid-19 sebagai Pandemi global dan pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) yang secara resmi diumumkan...

Rupiah Kembali Melemah

Berdaulat.id - Pada Jumat (17/7/20) pagi Nilai tukar (kurs) rupiah kembali melemah. Hal itu, seiring kekhawatiran pasar bahwa pemulihan ekonomi bakal terhambat...

Saat Pandemi Covid-19, KUR UMKM Berperan Penting Selamatkan Ekonomi Nasional

Berdaulat.id - Pandemi Covid-19 ternyata berdampak global dan panjang. Selain masalah kesehatan, pandemi Covid 19 ternyata juga mempengaruhi sektor lain yaitu ekonomi...

Berdaulat.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan jangan ada lagi pengumpulan massa pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Tito Karnavian di Jakarta, Jumat, mengingatkan hal tersebut karena pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada 2020 terjadi kerumunan massa.

Hal itu, menurut Tito, jangan sampai terjadi lagi pada tahapan selanjutnya seperti tahapan penetapan pasangan calon dan kampanye. 

“Kita melihat dari jadwal 4-6 September 2020 lalu, yaitu terjadi kerumunan massa dan itu mendapatkan sentimen negatif baik dari publik maupun dari berbagai kalangan,” kata dia. 

Menurut dia, pada saat pendaftaran calon kepala daerah lalu ada kegiatan deklarasi dari pasangan calon kepala daerah yang menimbulkan kerumunan massa.

 “Di kantor KPUD-nya aman, tapi di luar kantor terjadi deklarasi bahkan ada yang menggunakan musik, kemudian arak-arakan, ada juga yang konvoi, dan lain-lain,” katanya.

 Pengumpulan massa tersebut, lanjut Mendagri, terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada untuk mencegah penularan COVID-19 serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan terkait lainnya. 

Pekerjaan ini, menurut dia, memang tidak bisa dikerjakan oleh penyelenggara pemilu sendiri, tetapi harus didukung oleh semua pihak. Kemudian dari hasil rapat evaluasi yang dilakukan beberapa hari yang lalu, ada tiga poin catatan yang mesti diperhatikan. 

“Ada tiga poin penting, yang pertama adalah menyosialisasikan tahapan pilkada, tidak semua mungkin paham tentang tahapan pilkada dan kerawanan-kerawanannya,” kata Tito. 

Selanjutnya, kata Mendagri, yakni menyosialisasikan aturan-aturan termasuk Peraturan KPU, bagaimana yang mesti dilakukan pada pelaksanaan tiap-tiap tahapan.

“Dan yang ketiga adalah adanya kegiatan deklarasi para kontestan yang disaksikan parpolnya di daerah masing-masing agar patuh kepada protokol kesehatan COVID-19,” ucap Mendagri Tito. 

Mendagri menambahkan semua pasti paham tentang protokol kesehatan pada masa pandemi. Prinsipnya ada empat, yaitu memakai masker, menjaga jarak, membersihkan tangan, dan menghindar dari kerumunan sosial yang tidak bisa jaga jarak. 

Empat protokol kesehatan itu harus dipastikan benar-benar ditaati, mengingat sebentar lagi akan masuk dalam tahapan penting pilkada, salah satunya tahapan penetapan pasangan calon. 

“Nanti itu adalah tahapan yang sangat penting, yaitu penetapan pasangan calon oleh KPUD masing-masing daerah pada 23 September 2020 ini bisa terjadi kerawanan pengumpulan masa bahkan mungkin kekerasan anarkis karena saat itu akan diumumkan paslon mana yang lolos dan yang tidak,” katanya. 

Pasangan calon yang lolos, lanjut Mendagri, mungkin saja meluapkan kegembiraannya dalam bentuk deklarasi-deklarasi atau dengan arak-arakan dan konvoi.

Kemudian yang dinyatakan tidak lolos, menurut Tito, bisa saja nanti pendukungnya melakukan aksi anarkis, mulai dari pengumpulan yang soft, emosional, bahkan sampai ke aksi menyerang anggota KPUD. 

“Mohon kepada para pemangku kepentingan di daerah, menyampaikan pada para kontestan untuk tidak melakukan pengumpulan massa, Jadi intinya adalah pengumpulan massa tidak boleh terjadi, itu intinya pada 23 dan 24 September 2020 nanti,” ujarnya.[ar]

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Minim Sarana Dan Prokes, Dokter Di Sulteng Tolak Tangani Pasien Corona, LaNyalla: Segera Perbaiki

Berdaulat.id -Sebanyak 25 dokter di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi protes menolak menangani pasien Corona karena protokol kesehatan...

Belajar Tatap Muka Siap Dibuka, Ketua DPD Imbau Ada Satgas Covid Sekolah

Berdaulat.id -Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah bisa dimulai pada Januari 2021. Meski masih berada zona risiko sedang...

Bank BTN Terus Perbaiki NPL

Berdaulat.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berupaya untuk menekan NPL perseroan salah satunya dengan menggelar Asset Sales Festival di...

Banyak Temuan Di Daerah, Ketua DPD Rapat Dengan DKPP

Berdaulat.id -Hasil lawatan ke sejumlah provinsi di Sulawesi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui...

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Berdaulat.id - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan...