Karena pada tahun masa pra kemerdekaan tahun 1935, kebangsaan di nusantara sudah mengenal politik kebudayaan
Berdaulat.id – Dalam menyambut pelantikan presiden dan wakil presiden yang semakin dekat dan juga wacana akan ditambahkannya jumlah kementerian pada periode presiden dan wakil presiden mendatang. Para budayawan dan seniman yang tergabung dalam Aliansi Kebudayaan Rakyat (ABRA) selaku organisasi yang konsisten mendorong terbentuknya Kementerian Kebudayaan tentu menyambut baik kabar tersebut karena ada peluang terbentuknya Kementerian Kebudayaan yang semakin terbuka dan nyata di depan mata.
Guna mengakselerasi hal tersebut, ABRA bekerjasama dengan RRI Pusat Jakarta kali ini menggelar acara Talkshow bertajuk Menyongsong Kementerian Kebudayaan seri Ke II dengan tema ‘Kesungguhan Membentuk Kementerian Kebudayaan Dalam Perspektif Seniman dan Kebudayaan’ yang diadakan di Kantor RRI Jakarta, Rabu 15 Mei 2024 dengan menghadirkan narasumber Trie Utami selaku seniman, Akbar Yumi selaku komisi riset dewan DKJ dan Oki Tirto selaku pengamat sosial budaya.
Akbar Yumi menjelaskan bahwa kebudayaan itu yang seharusnya jadi landasan pendidikan sehingga Kementerian Pendidikan sudah sepatutnya berdiri sendiri karena kalau baru hari ini bicara soal Kementerian Kebudayaan agak telat karena sebelum kemerdekaan pun sudah digelar digelar kongres kebudayaan yang artinya kebudayaan itu sudah justru menjadi landasan pendidikan.
“Karena pada tahun masa pra kemerdekaan tahun 1935, kebangsaan di nusantara sudah mengenal politik kebudayaan. Pada masa itu sebenarnya kebudayaan sudah menjadi landasan bagaimana masyarakat ini dibangun. Justru ketika kebudayaan dilekatkan dengan kementerian pendidikan, seringkali kebudayaannya yang terpinggirkan. Padahal karena dari landasan kebudayaan itu lah, pendidikan muncul sekarang,” imbuhnya.
Sementara menurut Trie Utami, kebudayaan bukan hanya tentang pertunjukan kesenian, bukan hanya sekedar make up atau lipstick tapi terkait seluruh aspek di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dikatakan mulai dari sejauh yang bisa ditelusur ke belakang hingga berkaitan pada hal-hal yang bisa dibayangkan ke depan.
“Jadi kementerian apapun itu, pasti memiliki produk kebudayaan, karena di berbagai kementerian ifu lahir gagasan-gagasan kebudayaan berikut produk-produk kebudayaannya. Jadi sebetulnya budaya tidak bisa dipisah dari berbagai urusan di seluruh kementerian. Saat ini yang juga harus dilakukan adalah proses-proses pemutakhiran,”
Lebih lanjut Trie menjelaskan pentingnya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang mandiri dan terpisah dari kementerian lainnya. Menurutnya, Kebudayaan adalah nilai-nilai yang dinamis ada pada seluruh badan pemerintah maupun tatanan sosial masyarakat.
“Hal yang harus dilakukan adalah bagaimana semua kesadaran tentang pembudayaan itu dilakukan tidak hanya pada sekolah-sekolah tapi juga kepada negara. Misalnya Kementerian Pertahanan itu ada bagian dari aspek-aspek kebudayaan, Kementerian Kelautan itu ada produk budayanya,” pungkasnya.
Sementara Pengamat Sosial Budaya Okky Tirto mengatakan, ini momentum yang tepat sebenarnya untuk Presiden Jokowi untuk memberikan legacynya berupa Kementerian Kebudayaan.
“Kebudayaan jangan lagi dirumuskan dalam bentuk tari tarian kalau itu sudah selesai di Taman Mini, kita harus jadikan kebudayaan nasional menjadi puncak puncak kebudayaan daerah, masalahnya harus kita dekonstruksi lagi apa itu puncak-puncak kebudayaan daerah. Saya malah khawatirnya ketika budaya direduksi maknanya jadi sekedar seni atau pertunjukan. Lihat saya sekarang generasi muda tahun 80-90an itu kan kebarat-baratan sekarang anak muda kita lebih ke Korea nah kapan nih jadi keindonesiaan?”.
Dalam pidato peringatan 17 Agustus 1964, Presiden Soekarno mengemukakan gagasan Trisakti yang mencakup tiga aspek penting, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap pengalaman kolonialisme yang berdampak negatif terhadap mental bangsa, ketergantungan sistem perekonomian pada pasokan asing, serta kerusakan budaya bangsa yang mengaburkan semangat gotong royong sebagai modal sosial dalam memperkuat solidaritas politik dan ekonomi Indonesia.
Kementerian Kebudayaan bisa menjadi manifestasi atas semangat baru dalam trisakti, kesungguhan dalam membentuknya adalah langkah awal yang progresif. Upaya untuk mewujudkan Kementerian Kebudayaan bukanlah keniscayaan belaka, pasalnya dalam debat capres ke 4 kemarin, Prabowo dalam merespon pendapat dari Anies Baswedan yang melontarkan komitmennya jika terpilih menjadi presiden, beliau akan membentuk kementrian kebudayaan seperti impian semua pihak saat ini.[vl]