29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

Menko Polhukam: Resesi Itu Tidak Sama dengan Krisis

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Muhaimin: Pemerintah Perlu Konsolidasikan Data UMKM Saat Pandemi

Berdaulat.id - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan penting bagi pemerintah agar dapat mengonsolidasikan data dari berbagai UMKM yang terdapat di...

Bahagiakan Yatim Dengan Paket Ifthar Dari Donatur WIZ

Bedaulat.id - Bahagiakan yatim dengan paket Ifthar. Dua pondok yatim yang berlokasi di Jakarta Selatan berhasil dikunjungi oleh relawan pada Senin (18/5)....

Setelah 9 Tokoh Oposisi, Kini Lahir Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia

Oleh: Tony Rosyid (Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) MINGGU kemarin, 2 Agustus 2020, ada deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan...

Menhan Serahkan Bantuan Alkes dari Tiongkok untuk RS Rujukan Covid-19

Berdaulat.id - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan bantuan Peralatan Kesehatan dari Republik Rakyat Tiongkok yang akan dipergunakan untuk menghadapi penanganan virus Corona...

Berdaulat.id – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa antara resesi dan krisis merupakan dua hal yang berbeda.

“Resesi itu tidak sama dengan krisis. Resesi itu adalah satu keadaan di mana suatu negara secara berturut-turut dalam dua kuartal pertumbuhan ekonominya minus,” kata Mahfud dalam pernyataannya, di Jakarta, Kamis (27/8/20).

Hal tersebut disampaikan Mahfud pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bersama Gubernur, Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia, Kamis (27/8/20).

Mahfud menegaskan bahwa resesi berbeda dengan krisis, sebab resesi itu perhitungan matematis tentang pertumbuhan ekonomi per kuartal di dalam sebuah negara.

“Kalau dua kuartal berturut-turut minus atau di bawah, resesi. Sekarang beberapa negara kan sudah mulai resesi. Singapura kan lebih dulu, kemudian Korea Selatan, dan beberapa negara lain sudah resesi,” katanya.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan pentingnya rakor itu digelar dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberikan pemahaman kepada para kepala daerah bahwa yang disebut resesi tidak selalu berarti krisis.

“Tidak selalu krisis ekonomi, pangan, atau apa pun. Maka kita harus bekerja agar ekonomi tumbuh. Ekonomi masyarakat itu tumbuh, syukur-syukur kalau misalnya bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi itu di atas nol,” kata Mahfud.

Kalaupun tidak bisa, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, perekonomian masyarakat akan terus dihidupkan meski pertumbuhan ekonomi di bawah nol agar tidak terjadi krisis, walaupun terjadi resesi.

“Ini penting dipahami bahwa resesi dan krisis itu beda. Karena secara politik itu sudah banyak yang akan menggunakan wah kalau nanti terjadi krisis mari kita hantam pemerintah, mari kita bikin ini bikin itu,” katanya.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan Presiden kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 82/2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Perpres itu berintikan dua hal. Pertama, penanggulangan COVID-19, dan yang kedua pemulihan ekonomi nasional,” tandasnya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Berdaulat.co.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerja sama dengan Humas Pemberitaan MPR RI menggelar diskusi Empar Pilar Kebangsaan MPR RI dengan tema "Kebangkitan...

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...