29.1 C
Luwuk
Kamis, Februari 25, 2021

Minta Tunda Pilkada, Din: Menghindari Bahaya Lebih Diutamakan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Lawan Kebangkitan Ideologi PKI Lewat RUU HIP, MUI Pasang Badan

Oleh : Tony Rosyid Sudah keterlaluan! Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi UU KPK, MUI...

Tim Bantuan Medis Laznas Wahdah Inspirasi Zakat Gelar Operasi Kemanusiaan di Masamba

Masamba – Lembaga Amil Zakat Nasional Wahdah Inspirasi Zakat melalui tim medisnya terlibat dalam operasi kemanusiaan untuk korban bencana banjir bandang yang...

Politisi PDIP Dukung Langkah Kepolisian Terbitkan Telegram

Berdaulat.id – Dalam rangkan memutuskan pademi COVID-19 kepolisian melakukan langkah dengan menerbitkan Telegram Polri bernomor ST/1184 /lV/OPS.2.Telegram tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan...

DKPP Minta Parpol Tertibkan Administrasi Silon dan Sipol

Berdaulat.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengimbau seluruh partai politik untuk menertibkan administrasi sistem informasi pencalonan (Silon) dan sistem informasi partai...

Berdaulat.id – Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin mengingatkan adanya kaidah Islam bahwa menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengejar kemanfaatan yang sepatutnya menjadi pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

“Prinsip dalam rumusan hukum agama yang sering diungkapkan para yuris di kalangan Islam bahwa menghindari bahaya lebih utama dari sekadar mengejar cita-cita,” katanya, saat webinar Sarasehan Kebangsaan #33, Kamis (24/9/20).

Din mengingatkan betapa berbahayanya menggelar pilkada di berbagai daerah di tengah pandemi COVID-19 yang kian meluas sehingga membuat banyak kalangan yang menyuarakan untuk menunda pilkada.

“Dua ormas besar yang usianya lebih tua dari negara, yang jasanya besar bagi penegakan negara, ormas dan lembaga agama lain. Belum lagi lembaga masyarakat, tokoh dan masyarakat. Termasuk, kesimpulan dari webinar ini untuk menunda pilkada,” ujarnya.

Usulan untuk menunda pilkada itu, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, sebenarnya semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan rakyat karena pandemi COVID-19 sedang meninggi.

Din kembali menegaskan bahwa menghindari mudharat, mafsadat, dan bahaya harus dikedepankan daripada sekadar mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Sementara itu, peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro mengkhawatirkan pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pesta demokrasi tersebut.

“Benarkah pilkada di era pandemi akan berkualitas? Atau jadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah saja?” kata Waketum DN Pergerakan Indonesia Maju itu.

Di sisi lain, Siti mengingatkan bahwa publik mulai sanksi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah makin ganasnya COVID-19 meski pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan.

“Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was,” katanya.

Apalagi, dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, lembaga negara yakni DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan pilkada.

Webinar dengan tema “Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?” yang diprakarsai oleh DN Pergerakan Indonesia Maju itu menghadirkan sejumlah pembicara.

Antara lain, Ketua PBNU Eman Suryaman, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan.

Ketua PBNU Emas Suryaman menyebutkan sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia,

“Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah COVID-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali,” katanya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...

OJK Diminta Segera Setujui Pencairan Kelebihan Dana Cadangan Bumiputera

Berdaulat.id, Jakarta – Kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tak kunjung tuntas...

Dukung Pemulihan Pasca Gempa, Wahdah Islamiyah Serahkan Ambulance ke Sulawesi Barat

Berdaulat.id, Mamuju - Pengurus pusat Wahdah Islamiyah melakukan serah terima satu unit mobil ambulance kepada pengurus wilayah...

Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup

Berdaulat.id, Jakarta – Untuk pertama kalinya komoditas produk olahan unggas dan sapi asal Indonesia berhasil menembus pasar...

Wujudkan Transparansi, Kapolri Launcing Aplikasi Dumas Presisi

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching Aplikasi Pengaduan Masyarakat (Dumas) Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi...