29.1 C
Luwuk
Senin, November 23, 2020

Minta Tunda Pilkada, Din: Menghindari Bahaya Lebih Diutamakan

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Menhan,Panglima TNI Dan KSAD Raker Bahas Anggaran

Berdaulat.id - Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan KSAD Jend TNI Andika Perkasa mengikuti rapat kerja dengan Komisi...

Pakai Earphone Terlalu Lama Berakibat Infeksi

Keluhan nyeri, iritasi dan infeksi pada telinga dalam tujuh hingga delapan bulan terakhir terus meningkat selama pandemi COVID-19, disebabkan penggunaan earphone dalam waktu yang...

Ini Alasan Andi Taufan Mundur dari Jabatan Staff Khusus Presiden

Berdaulat.id - Usai Adamas Belva Syah Devara Mengundurkan diri sebagai Staff Khusus Presiden, kini Andi Taufan Garuda Putra juga resmi mengundurkan diri....

Pemerintah Belum Revisi Perpres JKN, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100% Masih Berlaku

Berdaulat.id - Hingga 1 April 2020 pemerintah masih belum merevisi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor...

Berdaulat.id – Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju Din Syamsuddin mengingatkan adanya kaidah Islam bahwa menghindari bahaya lebih diutamakan daripada mengejar kemanfaatan yang sepatutnya menjadi pertimbangan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

“Prinsip dalam rumusan hukum agama yang sering diungkapkan para yuris di kalangan Islam bahwa menghindari bahaya lebih utama dari sekadar mengejar cita-cita,” katanya, saat webinar Sarasehan Kebangsaan #33, Kamis (24/9/20).

Din mengingatkan betapa berbahayanya menggelar pilkada di berbagai daerah di tengah pandemi COVID-19 yang kian meluas sehingga membuat banyak kalangan yang menyuarakan untuk menunda pilkada.

“Dua ormas besar yang usianya lebih tua dari negara, yang jasanya besar bagi penegakan negara, ormas dan lembaga agama lain. Belum lagi lembaga masyarakat, tokoh dan masyarakat. Termasuk, kesimpulan dari webinar ini untuk menunda pilkada,” ujarnya.

Usulan untuk menunda pilkada itu, kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut, sebenarnya semata-mata untuk kepentingan dan keselamatan rakyat karena pandemi COVID-19 sedang meninggi.

Din kembali menegaskan bahwa menghindari mudharat, mafsadat, dan bahaya harus dikedepankan daripada sekadar mewujudkan kemanfaatan dan kemaslahatan.

Sementara itu, peneliti senior LIPI Prof Siti Zuhro mengkhawatirkan pilkada yang dipaksakan digelar di tengah pandemi akan memengaruhi kualitas pesta demokrasi tersebut.

“Benarkah pilkada di era pandemi akan berkualitas? Atau jadi sekadar penanda pergantian kekuasaan di daerah saja?” kata Waketum DN Pergerakan Indonesia Maju itu.

Di sisi lain, Siti mengingatkan bahwa publik mulai sanksi terhadap relevansi dan signifikansi pilkada yang dilaksanakan di tengah makin ganasnya COVID-19 meski pemerintah menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan.

“Meskipun ada pernyataan secara terbuka dari pihak penyelenggara, pemerintah, bahwa pilkada dilaksanakan dengan protokol kesehatan dan sesuai yang disyaratkan Kementerian Kesehatan, publik tetap merasa was-was,” katanya.

Apalagi, dua ormas besar, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, lembaga negara yakni DPD RI, aktivis pemilu, dan akademisi telah menyuarakan penundaan pilkada.

Webinar dengan tema “Pilkada di tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?” yang diprakarsai oleh DN Pergerakan Indonesia Maju itu menghadirkan sejumlah pembicara.

Antara lain, Ketua PBNU Eman Suryaman, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, anggota DPD RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, dan pakar otonomi daerah Prof Djohermansyah Djohan.

Ketua PBNU Emas Suryaman menyebutkan sudah selayaknya pemerintah memprioritaskan untuk menuntaskan krisis kesehatan terlebih dahulu melihat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia,

“Maka PBNU memberikan usulan, baik kepada pemerintah, kepada KPU atau DPR di tengah COVID-19 yang begitu gencarnya, begitu mengkhawatirkannya, maka pilkada ini perlu ditinjau kembali,” katanya. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Munas X MUI Momentum Pergantian Kepemimpinan di Level Pusat

Berdaulat.id - Musyawarah Nasional ke-10 menjadi momentum pergantian kepengurusan dan kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Munas memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan jabatan dan...

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Berdaulat.id - Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas dan Pemberitaan MPR RI menggelar Diskusi 4 Pilar, dengan tema "Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19...

Pembangunan Gedung DPRD dan Pengadaan Kambing di Purbalingga Jadi Sorotan

Berdaulat.id - Koordinator Kaki Publik, Wahyudin Jali mengatakan, saat ini di Pemerintah Kabupaten Purbalingga sedang viral. Pertama, adanya kejanggalan proyek  pembangunan Gedung...

Berikut Salah Satu Obat Agar Tetap Waras Selama Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Tak hanya kesehatan fisik, Anda juga perlu menjaga mental tetap sehat selama pandemi COVID-19 dan salah satunya bisa dengan berjalan-jalan...

Kemenperin Konsisten Kembangkan Desainer Muslim

Berdaulat.id - Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka terus berupaya mengembangkan potensi desainer fesyen muda Indonesia yang sangat...