29.1 C
Luwuk
Sabtu, Februari 27, 2021

MK: Anggota Legislatif Ikut Pilkada Harus Mundur

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Mengingatkan Warga Agar Waspada Bahaya Covid-19

Berdaulat.id- Peti jenazah keranda mayat dan Papan informasi tentang korban Covid-19 Tahun 2020 yang di pasang di Petugas Kecamatan Makasar Jakarta Timur...

Masjid Baiturrahman DPR Siapkan Sholat Jumat Besuk.

Berdaulat.id - Pengurus Masjid Baiturrahman DPR RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, bersiap-siap dan bersih-bersih untuk pelaksanaan sholat Jumat besuk. Aksi bersih-bersih ini...

Kata Kadikes: Gorontalo Utara nol kasus COVID-19

Berdaulat.id - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Rizal Yusuf Kune mengatakan kabupaten tersebut berhasil kembali berstatus zona hijau karena...

Mulai 17 Juni, Liga Premier Inggris Kembali Digelar

Berdaulat.id - Liga Premier Inggris akan kembali dilanjutkan mulai 17 Juni 2020 setelah ditangguhkan selama tiga bulan akibat pandemi virus corona.

Berdaulat.id – Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri sesuai norma dalam UU Pilkada.

Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, yang disiarkan secara daring, mengatakan meski anggota legislatif dan menteri sama-sama berada dalam rumpun jabatan politik, tetapi terdapat perbedaan.

Perbedaan tersebut di antaranya menteri ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih oleh rakyat seperti anggota legislatif.

Para pemohon, yakni anggota DPR RI Anwar Hafid, anggota DPRD Sumatera Barat Arkadius Dt Intan Baso, anggota DPRD Sumatera Barat Darman Sahladi, dan wirausaha Mohammad Taufan Daeng Malino menginginkan agar anggota legislatif yang akan melaju ke pilkada dapat cuti seperti menteri.

“Menurut Mahkamah Konstitusi, alasan para pemohon yang menghendaki dipersamakan perlakuan antara anggota legislatif dengan menteri yang tidak dipersyaratkan mengundurkan diri apabila mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah adalah tidak beralasan menurut hukum,” tutur Saldi Isra.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memandang permohonan para pemohon agar hanya jabatan kelengkapan dewan yang harus mengundurkan diri sebelum mengikuti pilkada justru mengabaikan prinsip keadilan dan kesamaan.

Permohonan seperti yang diajukan para pemohon dengan dalil serupa sebelumnya telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga mempersoalkan norma itu dinilai sudah tidak relevan.

Mahkamah Konstitusi pun tidak memiliki alasan yang mendasar untuk berubah atau bergeser dari pertimbangan dan pendapat hukum putusan-putusan Mahkamah sebelumnya.

Adapun para pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 7 ayat 2 huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai kewajiban pengunduran diri bagi anggota DPR, DPD dan DPRD jika hendak mencalonkan diri dalam pilkada.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Syakir Daulay Didaulat Jadi Duta Wakaf

JAKARTA—Direktur Baitul Wakaf Rama Wijaya mengungkapkan wakaf bisa dilakukan berbagai kalangan. Tua dan muda, laki-laki dan perempuan,...

KA SPN Polda Sulteng Gelar Supervisi PJJ di Mapolres Banggai

Kepala Sekolah Polisi Negara (KA SPN)Polda Sulteng Kombea Pol Hery Nooryanto SIK, menggelar supervisi Pembelajaran Jarak Jauh...

Laznas PPPA Daarul Qur’an Jadi Pelopor Sustainability Report Pada Gerakan Filantropi Islam

Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) PPPA Daarul Qur'an menjadi pelopor sustainability report atau laporan keberlanjutan di dunia...

Tolak Zuhairi Misrawi

by M Rizal Fadillah Pengajuan Zuhairi Misrawi sebagai Duta Besar Saudi Arabia terus menuai...

Pemantapan Komunikasi Publik, Konferensi Pers Polda Sulteng Hadirkan Interpreter

Berdaulat.id, Palu Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Konferensi Pers yang diselenggarakan Polda Sulawesi Tengah pagi ini, Kamis...