29.1 C
Luwuk
Senin, November 23, 2020

MPR: Arah Pembangunan Nasional Harus Lebih Konsisten

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Mensos Bahas Anggaran 2021 Di Komisi VIII DPR

Berdaulat.id - Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) berbincang dengan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik (tengah) dan Wakil Ketua Komisi...

Komisioner KPU Pramono Ubaid Juga Positif Covid-19

Berdaulat.id - Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19 atau Virus Corona. Hal itu berdasarkan hasil tes Swab pada Sabtu...

Waduh… Kode Zoom Bisa Diretas

Berdaulat.id - Aplikasi konferensi video populer Zoom baru-baru ini memperbaiki kelemahan keamanan yang memungkinkan penyerang potensial memecahkan kode sandi numerik yang digunakan...

Bupati Banggai Herwin Yatim Sambangi Warganya

Berdaulat.id - Bupati H. Herwin Yatim didampingi Wakil Bupati Banggai H. Mustar Labolo, melakukan kunjungan silaturahmi bersama masyarakat di 3 Desa di...

Berdaulat.id – Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menilai arah sistem pembangunan nasional harus lebih konsisten serta terintegrasi dari pusat sampai daerah.

“Karena dalam NKRI seluruh wilayah harus adil. Pembangunan harus merata tanpa pengecualian,” kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Fadel saat membuka FGD yang bertema “Pedoman Haluan Negara Sebagai Arah Perencanaan dan Pembangunan Nasional”, di Grand Ballroom Atria Hotel, Tangerang, Banten, Senin (14/9).

Fadel mengatakan walaupun begitu kuatnya keinginan untuk memiliki sistem yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain proses yang dilalui tidak mudah.

Menurut dia, ada mekanisme ketat yang harus diikuti salah satunya, melakukan amandemen UUD dan muatan materinya.

“Materinya harus disusun dengan lebih sederhana sehingga bisa mempermudah dalam implementasinya di lapangan terutama oleh para kepala daerah,” ujarnya.

Selain itu menurut dia, materi haluan negara harus lebih fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan rakyat seperti masalah pendidikan, kesehatan, pelayanan publik.​​​​​

Fadel mengatakan sebenarnya sistem perencanaan pembangunan nasional sudah lama diterapkan di Indonesia, pada era Orde Lama ada Pembangunan Nasional Semesta dan Berencana (PNSB).

Di era Orde Baru ada Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Era reformasi kemudian bergulir, GBHN berubah menjadi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

“Di era reformasi ini, Haluan Negara seperti GBHN, muncul menjadi isu nasional yang dibicarakan rakyat Indonesia. Ada sebagian rakyat yang menganggap sangat penting hadirnya haluan negara tapi ada juga yang merasa tidak perlu,” katanya.

Menurut dia, MPR RI sigap merespon hal tersebut, sejak periode MPR 2014-2019, isu itu telah dikaji secara mendalam.

Dia mengatakan MPR periode 2019-2024 mendapatkan amanah untuk melanjutkan tugas mulia tersebut.

“Agar lebih bagus kebijakan yang diambil nanti, pendalaman tidak hanya dilakukan di dalam MPR saja tapi melibatkan elemen masyarakat lainnya seperti para akademisi, para pakar ketatanegaraan, tokoh masyarakat,” katanya.​​​​​​​

Fadel berharap pendapat dan pandangan para peserta FGD terkait berbagai hal tersebut karena pandangan para profesional ini sangat dibutuhkan di tengah berbagai pendapat dan kontroversi seputar Haluan Negara.

Menurut dia, seluruh pemikiran-pemikiran yang keluar dari FGD itu akan ditampung dan menjadi masukan di MPR untuk pedoman dalam penyusunan haluan negara.

“Saya berikan apresiasi tinggi kepada seluruh peserta FGD baik hadir secara fisik maupun virtual yang sangat antusias untuk diskusi bersama walaupun dalam masa pandemi,” ujarnya.​​​​​​​

FGD itu terselenggara atas kerjasama MPR dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) yang dihadiri Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (virtual), anggota MPR dari DPD Hasan Basri, Dekan FIA UB Prof. Dr. Bambang Supriyono (virtual), Dekan FIA Universitas Indonesia Prof. Dr. Eko Prasojo (virtual), akademisi Unas, PKN STAN, UT serta perwakilan Lembaga Administrasi Negara, Bapppenas, Kemendagri, Kemenhan, Kemenkeu dan sekitar 300 peserta yang hadir secara virtual.

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Minim Sarana Dan Prokes, Dokter Di Sulteng Tolak Tangani Pasien Corona, LaNyalla: Segera Perbaiki

Berdaulat.id -Sebanyak 25 dokter di RSUD Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan aksi protes menolak menangani pasien Corona karena protokol kesehatan...

Belajar Tatap Muka Siap Dibuka, Ketua DPD Imbau Ada Satgas Covid Sekolah

Berdaulat.id -Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah bisa dimulai pada Januari 2021. Meski masih berada zona risiko sedang...

Bank BTN Terus Perbaiki NPL

Berdaulat.id - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus berupaya untuk menekan NPL perseroan salah satunya dengan menggelar Asset Sales Festival di...

Banyak Temuan Di Daerah, Ketua DPD Rapat Dengan DKPP

Berdaulat.id -Hasil lawatan ke sejumlah provinsi di Sulawesi, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menemukan beberapa hal yang penting untuk diketahui...

Soal Instruksi Mendagri, Pakar: Ga Usah Didengar

Berdaulat.id - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menyebut bahwa pemerintah bisa memberhentikan...