29.1 C
Luwuk
Senin, November 30, 2020

Muhammadiyah: Oligarki Politik Tergantung Kultur Parpol

Data Real Time COVID-19

Baca juga

ISPI: Bukan Urus Defisit, Kementerian BUMN Malah Sibuk Ganti Logo

Berdaulat.id - Pergantian logo Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diresmikan langsung Menteri Erick Thohir, Rabu (01/07) sangat tidak subtansial dilakukan...

MPR Peduli Berbagi Pulsa Dalam Pandemi Covid-19

Berdaulat.id - Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo didampingi Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono menyerahkan donasi Program MPR Peduli Berbagi Pulsa kepada perwakilan Ojek...

Pembahasan Klaster RUU Cipta Kerja, Fahira Idris : Butuh Masukan Banyak Pihak, Tepat Di Tunda

Berdaulat.id - Akhirnya Pemerintah dan DPR sepakat menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Penundaan ini sebelumnya banyak disuarakan banyak pihak....

Selandia Baru Klaim Telah Singkirkan Virus Corona

Berdaulat.id - Selandia Baru telah menyingkirkan penularan virus corona baru dan akan mencabut semua tindakan pencegahan kecuali membuka kembali perbatasan. Begitu disampaikan...

Berdaulat.id – Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menilai keberadaan oligarki politik sebenarnya tergantung pada kultur yang ada di masing-masing partai politik.

“Oligarki politik tergantung kultur politik yang dianut masing-masing parpol,” kata Busyro, saat diskusi publik virtual LHKP Muhammadiyah bertema “Oligarki Parpol dan Fenomena Calon Tunggal”, Rabu (9/9/20).

Menurut Busyro, selama masing-masing parpol masih mengidap nepotisme, dinasti, dan feodalisme baru yang terus diperbarui dan diperkuat, maka akan sulit terjadinya demokrasi di tubuh parpol tersebut.

Jika demokrasi saja sulit diwujudkan dalam tubuh parpol, Busyro mempertanyakan kemampuan parpol tersebut untuk menghadirkan demokrasi kepada rakyat.

“Ketika di dalam tubuh parpol sulit sekali ada terjadi demokrasi, apakah kita bisa berharap parpol tersebut mewujudkan demokrasi kepada publik,” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Sejauh ini, kata Busyro, kalangan parpol tidak melakukan pendidikan yang mencerahkan terhadap rakyat, namun malah memunculkan oligarki dan dinasti politik.

Bahkan, ia juga mengakui sulitnya mengandalkan peran kontrol dari DPRD terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah karena dominasi parpol tertentu yang mempengaruhi peran pengawasan legislatif.

Namun, Busyro masih berharap pada peran perguruan tinggi untuk mengedukasi masyarakat, termasuk mengawal kepala daerah terpilih agar menepati janji-janji politiknya.

Apalagi, kata Busyro, Persyarikatan Muhammadiyah memiliki setidaknya 174 perguruan tinggi yang bisa dilibatkan dalam peranan tersebut. []

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Diduga Rencanakan Pengeboman, Diplomat Iran Jalani Sidang di Belgia

Berdaulat.id - Seorang diplomat Iran, Assadolah Assadi, serta tiga orang warga negara Iran lainnya menjalani sidang di Antwerp, Belgia, pada Jumat atas...

Ke Cengkareng, Kapolda Metro Jaya Bernostalgia

Berdaulat.id - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang belasan tahun lalu pernah menjabat Kapolsek Kecamatan Cengkareng bernostalgia ke wilayah itu pada Jumat.​​​​​​​Fadil sempat mengunjungi...

Menkop Tekankan UMKM Go Digital

Berdaulat.id - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menekankan dan menerapkan tiga hal dalam upaya mendorong UMKM go digital meliputi kapasitas usaha, kualitas produk,...

Soal Edhy Prabowo, Gerindra Hormati Proses Hukum

Berdaulat.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan Gerindra menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Bareskrim Tegaskan Berkas Perkara Syahganda dan Jumhur P21

Berdaulat.id - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan berkas perkara dua dari 10 orang tersangka kasus pelanggaran...