29.1 C
Luwuk
Kamis, November 26, 2020

MUI Temukan Ketidaklaziman dalam Pengajuan RUU BPIP

Data Real Time COVID-19

Baca juga

Akibat Lesunya Ekonomi, Para Nelayan dapat Bantuan

Berdaulat.id - Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang bahan peledak PT Dahana (Persero) membantu para nelayan di Muara Angke yang terdampak...

Ketua MPR Bambang Soesatyo : Tingkatkan Industri Pertahanan Nasional

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjajal langsung kendaraan taktis MAUNG, serta Senapan Serbu SS2 - V4 HB yang digunakan...

MPR RI Gandeng PB HMI Sosialisasi Empat Pilar MPR

Berdaulat.id - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersyukur di tengah berbagai tantangan yang menerpa demokrasi akibat pandemi Covid-19, tingkat kepercayaan publik terhadap...

Polsek Bualemo Amankan Miras dan Sajam Hingga Motor Knalpot Bogar

Berdaulat.id - Kepolisian Sektor Bualemo dipimpin langsung Kapolsek AKP Andi Syamsuri menggelar patroli dan razia untuk mengantisipasi dan mencegah tindak kriminalitas, Kamis...

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan ketidaklaziman dalam Pengajuan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dari pemerintah kepada DPR. Jika RUU BPIP yang diusulkan bukan merupakan pengganti RUU HIP, pemerintah harus mengikuti prosedur yang berlaku.

Foto : Net

Melalui edaran Pandangan dan Sikap MUI tentang RUU HIP dan BPIP bernomor Kep-1571/DP MUI/VIII/2020, Buya Anwar Abbas menyampaikan ketidaklaziman tersebut terkait dengan status RUU BPIP yang diajukan oleh pemerintah dan setelah proses pengajuan RUU HIP atas inisiatif DPR.

Seperti diberitakan, sejak tanggal 16 Juli 2020, polemik RUU HIP memasuki babak baru. Menko Polhukam Mahfud MD pada tanggal itu menyerahkan draft RUU BPIP kepada Ketua DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta. Belum terpublikasikanya Surat Presiden atas RUU HIP sampai saat ini, membuat status draft RUU BPIP itu rancu, apakah RUU BPIP itu usulan baru atau lampiran Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Surat Presiden terhadap RUU HIP.

“Semestinya, pengajuannya dilakukan dalam Rapat Kerja antara DPR dan Pemerintah. Sementara jika Presiden mengajukan RUU BPIP sebagai usulan baru, maka wajib melakukan penarikan RUU HIP dari proses pembahasan, mencabutnya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan memasukkan RUU BPIP itu ke dalam perubahan Prolegnas,” ujar Sekjen MUI itu kepada mui.or.id, Rabu (26/08).

Buya Anwar menambahkan, ketika Pemerintah dan DPR menjadikan RUU BPIP sebagai RUU di luar Prolegnas, maka wajib merujuk dan melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Bunyi pasal tersebut; Dalam keaadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas mencakup: a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam: dan b). Untuk megatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan urgensi nasional atau suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislatif dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum.

“Jika RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah bukan merupakan pengganti RUU HIP namun sesuatu yang baru, harus mengikuti prosedur pembentukan RUU sebagai usul Pemerintah yang wajib berdasarkan pada prosedur dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai ditentukan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perautran Perundang-undangan serta Peraturan Tata Tertib DPR RI agar tidak cacat hukum,” terang Buya Anwar.

Karena itu, untuk menjamin kepastian dan akuntabilitas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta partisipasi aktif masyarakat, dia meminta pemerintah menjelaskan status RUU BPIP itu.

“Sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka wajib adanya kejelasan informasi dari Pemerintah yang sudah mengirimkan Surpres ke DPR apakah RUU BPIP sebagai DIM untuk membahas RUU HIP atau RUU usul baru Presiden,” tegasnya. (Komisi Infokom MUI Pusat)

Berita lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita terbaru

Menkumham Harap Penyusunan RUU Prolegnas 2021 Hasilkan UU Berkualitas

Berdaulat.id - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap proses penyusunan rancangan undang-undang (RUU) program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2021 dapat...

MK: Anggota Legislatif Ikut Pilkada Harus Mundur

Berdaulat.id - Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota DPR, DPD maupun DPRD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus mengundurkan diri sesuai norma...

Kementan Salurkan 10 ton Benih Padi Untuk Petani

Berdaulat.id - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyalurkan bantuan sebanyak 10 ton lebih benih padi untuk petani agar kembali produktif menanam padi...

Kata Satgas Sulut ada 79 Kasus Baru Covid-19

Berdaulat.id - Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulut mencatat sebanyak 79 kasus baru yang bertambah di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta...

Lewis Hamilton Ingin Perbanyak Rekor

Berdaulat.id - Lewis Hamilton menuju Grand Prix Bahrain akhir pekan ini sebagai pebalap tersukses dalam sejarah Formula 1, dengan tujuh gelar juara...