Berdaulat.id,- Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendesak Pemerintah segera mengambil langkah inisiatif dengan merealokasikan anggaran untuk menangani virus corona atau COVID-19.
Demikian dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad M Ali dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, (19/3/20).
“Pemerintah sebaiknya menyisir kembali APBN yang dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak sebaiknya juga dimasukkan dalam pertimbangan persiapan dana antisipatif,” ucapnya.
Dijelaskan dia, desakan yang dilakukan Partai besutan Surya Paloh lantaran melihat fakta semakin banyak orang Indonesia yang meninggal akibat COVID-19. Bahkan hingga kini korban meninggal akibat wabah tersebut telah mencapai 19 orang dan yang dinyatakan positif yerkena COVID-19 227 orang.
Realokasi anggaran yang diinginkan NasDem, kata Ali yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR untuk mendorong pos-pos anggaranguna menopang rencana pemerintah yang akan memperluas jangkauan pemeriksaan COVID-19.
“Semakin banyak pemeriksaan yang dilakukan pemerintah justru baik untuk merencanakan langkah lanjutannya. Namun, pemerintah perlu mempersiapkan langkah antisipatif secara pararel dengan merealokasi anggaran dari pos-pos belanja yang belum mendesak,” tutur dia.
Dipaparkan Ali, sejumlah anggaran belanja barang kementerian dan lembaga yang rencananya dialihkan untuk menjadi belanja modal dan Infrastruktur dapat menjadi pilihan dana antisipatif.
Selain itu anggaran proyek infrastruktur yang merupakan tambahan proyek strategis 2020-2024 juga dapat menjadi sumber pendanaan.
“Saat pembahasan anggaran tahun lalu pemerintah sudah memetakan ada 22 persen alokasi anggaran belanja barang yang bisa dialokasi ke belanja modal. Nah itu juga bisa dipakai. Selain itu, dana penyertaan modal negara di BUMN juga bisa ditunda kecuali yang berkenaan dengan penyelesaian utang yang tidak bisa ditunda,” ujar dia.
Ali melanjutkan “rencana alokasi belanja kementerian yang besar seperti di Kementerian Pertahanan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan lainnya juga perlu ditinjau ulang untuk direalokasi. BUMN juga harus dimintai dana CSRnya untuk mengantisipasi eskalasi COVID-19. Semua disisir kembali untuk bisa dikerahkan.”
Menurut Ali, dana yang memadai guna membangun basis logistik yang kuat dalam menghadapi potensi eskalasi COVID-19 mutlak diperlukan pemerintah.
“Belajar dari data negara lain, makin awal kita menyiapkan segala kebutuhan sebelum mencapai waktu puncak maka akan menjamin keselamatan warga. Jangan lupa juga perusahaan-perusahaan swasta beroperasi di Indonesia juga harus diajak untuk terlibat dalam persiapan ini,” katanya.
Selain untuk antisipasi kebutuhan logistik dan belanja kesehatan, Ali menekankan alokasi anggaran antisipatif juga diperlukan untuk menegakkan ketertiban di masyarakat nantinya. Dalam kondisi eskalatif, pemerintah harus memperoleh dukungan untuk melaksanakan fungsinya secara efektif.
“Alokasi dana juga perlu diarahkan dalam kerangka menjaga ketertiban dan keamanan warga. Pelibatan aparat keamanan dan ketertiban harus terdukung dengan alokasi anggaran yang memadai sehingga bisa segera dimobilisasi dan bekerja sesuai situasi yang berkembang,” tukasnya.[ark].
